EtIndonesia.com Dalam beberapa hari terakhir, Prancis dilanda kerusuhan nasional terparah dalam beberapa tahun terakhir. Ribuan toko menjadi sasaran perusakan dan penjarahan, sementara bangunan-bangunan publik dibakar. Para demonstran bahkan menduduki Museum Louvre yang terkenal di Prancis. Situasi sempat tidak terkendali. Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu mengumumkan bahwa jam malam mulai diberlakukan di sejumlah wilayah.
Di kota Limoges, Prancis bagian tengah, balai kota berusia sekitar 140 tahun yang telah bertahan melewati dua perang dunia dibakar oleh sekelompok perusuh bertopeng. Atap bangunan tersebut ambruk dilalap api, dan hampir seluruh bangunan hangus terbakar.
Françoise Faurie, seorang warga Prancis, mengatakan, “Ini membuat hati saya hancur. Ketika bangunan itu runtuh, saya seolah-olah kembali melihat kejadian di Katedral Notre-Dame Paris. Bedanya, kali ini yang runtuh adalah bangunan di kota kami sendiri.”
Para demonstran bahkan menerobos barikade dan berbondong-bondong menuju pintu masuk Museum Louvre di Paris.
Di Paris dan sejumlah wilayah lainnya, para perusuh bertopeng juga menerobos masuk ke toko-toko dan secara terang-terangan menjarah barang-barang seperti produk elektronik dan perhiasan. Polisi mengerahkan berbagai perlengkapan, termasuk gas air mata, untuk mencoba mengendalikan situasi.
Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu: “Oleh karena itu, saya telah meminta para prefek di berbagai departemen untuk memberlakukan jam malam di sejumlah wilayah mulai malam ini. Para prefek akan bekerja sama dengan wali kota dan kamar dagang. Hal terpenting dari penerapan jam malam adalah melindungi masyarakat dan harta benda, khususnya tempat-tempat usaha.”
Gelombang demonstrasi ini awalnya dipicu oleh protes terhadap kenaikan biaya hidup dan buruknya kondisi sekolah. Namun, sebagian aksi unjuk rasa berkembang menjadi bentrokan kekerasan, perusakan, dan penjarahan.
Saat ini, lebih dari 500.000 orang di seluruh Prancis dilaporkan telah berpartisipasi dalam aksi protes. Hampir 3.000 toko mengalami kerusakan atau dijarah, hampir 1.000 polisi dan petugas pemadam kebakaran terluka, sementara polisi telah menangkap sekitar 2.400 orang.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam tindakan kekerasan tersebut dan menyatakan bahwa mereka yang terlibat dalam penjarahan harus bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez mengajukan pengunduran diri. Namun, Macron menolak pengunduran dirinya dan memintanya tetap menjabat untuk memastikan koordinasi serta komando kepolisian dan pasukan keamanan tetap berjalan dengan baik.
Presiden Prancis Emmanuel Macron (18 Oktober 2026): “Para penentang dari kelompok sayap kiri radikal, bersama dengan banyak pelaku kriminal, bertindak semena-mena dan menyebarkan kekerasan di kota-kota kita. Toko-toko dijarah, bangunan publik, toko, dan balai kota diserang, bahkan sejumlah bangunan dihancurkan. Ratusan polisi dan anggota gendarmerie terluka.”
Kerusuhan yang belakangan terjadi di berbagai wilayah Prancis juga menarik perhatian kalangan politik Amerika Serikat.
Wakil Presiden AS JD Vance mengunggah pernyataan di media sosial yang mengaitkan kerusuhan di Prancis dengan kebijakan imigrasi dan multikulturalisme. Ia juga memperingatkan masyarakat Amerika bahwa kebijakan sayap kiri radikal berpotensi membawa konsekuensi serupa bagi negara mereka.
Laporan gabungan Xiao Chang, reporter NTD Television.
Komentar (0)