2 Tahun Prabowo-Gibran, Capaian & Tantangan Pembangunan

Jakarta: Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, ada berbagai program unggulan yang digulirkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat ujungnya. Mulai dari soal ketahanan pangan, soal pendidikan, soal kesehatan, sampai dengan hilirisasi dan juga pengentasan kemiskinan. 

Pangan dan energi
Yang pertama, sektor pangan. Pemerintah mencatatkan ada produksi beras nasional pada tahun 2025 sebanyak 34,69 juta ton. Angka ini meningkat 13,29% dibandingkan dari tahun sebelumnya. Pemerintah menyatakan kalau capaian ini memungkinkan Indonesia tidak mengimpor beras umum untuk konsumsi sepanjang tahun lalu di tahun 2025. Salah satu yang juga berhubungan dengan panen beras adalah harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi, itu berdasarkan data turun sampai dengan 20%. 

Sementara ada lagi soal penghematan yang sudah dilakukan di sektor energi terkait dengan biodiesel B40 sepanjang tahun 2025, diklaim ini menghemat devisa hingga Rp130,21 triliun. Kebijakan ini yang kemudian dilanjutkan melalui mandatori biodiesel B50 pada bulan Juli 2026 ini yang baru saja diluncurkan beberapa bulan yang lalu.    Pendidikan dan gizi
Dalam bidang Pendidikan, pemerintah sudah menyelesaikan revitalisasi 16.167 sekolah yang dirampungkan pada 2025 silam. Jumlah ini ditargetkan meningkat nanti menjadi 51.744 sekolah tahun ini, di akhir tahun ini.

Ada juga yang disoroti adalah soal tunjangan guru non-ASN yang menjadi Rp2 juta per bulan dari sebelumnya di angka Rp1,5 juta per bulannya. 

Sementara di bidang gizi, pemerintah mempunyai program MBG. Program MBG saat ini ada 57 juta penerima manfaat, dengan realisasi anggaran sampai dengan bulan September 2026 ini di angka Rp153,2 triliun.    Kesehatan
Di sektor Kesehatan, ada namanya program Cek Kesehatan Gratis. Klaimnya, berdasarkan data yang bisa diakses, sudah menjangkau 106,3 juta warga Indonesia. Pemerintah juga melaporkan sudah ada 22 rumah sakit baru yang beroperasi saat ini. 

Soal tambahan dana BPJS Kesehatan 2026 juga sudah mencapai di angka Rp20 triliun untuk alokasi tambahan dananya. Ini tujuannya untuk mendukung mutu dan juga keberlanjutan layanan BPJS Kesehatan. Secara nasional total peserta aktif sebanyak 285 juta peserta, 80,6%-nya peserta aktif.    Ekonomi dan hilirisasi
Untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam yang selama ini selalu dibahas oleh masyarakat, pemerintah saat ini mendorong 26 totalnya proyek hilirisasi dengan total investasi mencapai Rp225 triliun. Dari 26 proyek hilirisasi, mudah-mudahan nanti bisa memberikan dampak yang lebih signifikan lagi pada masyarakat. Untuk mengelolanya, konsolidasi BUMN sudah dilakukan. 

Ada sekitar 328 entitas yang sudah ditutup, ini tujuannya untuk efisiensi dan penghematan biaya overhead sampai dengan totalnya Rp50 triliun. Sementara kalau di tingkat desa, di tingkat yang lebih kecil lagi, ada 10.070 koperasi desa, Kopdes dan Kelurahan Merah Putih yang dilaporkan saat ini sudah beroperasi. Koperasi diarahkan menjadi pusat distribusi dan juga pemasaran hasil pertanian nantinya sekaligus untuk menggerakkan perekonomian, roda ekonomi masyarakat di lingkup desa.   
Perumahan
Ada lagi di sektor perumahan. Realisasi fisik Program 3 Juta Rumah tercatat sudah mencapai 324.213 unit sampai dengan pertengahan 2026. Jadi sekitar 10%-nya lebih sedikit sudah terealisasi. Pemerintah juga meningkatkan anggaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau juga yang disebut sebagai program bedah rumah, angkanya menjadi Rp8,59 triliun dengan total perbaikan adalah sekitar memperbaiki 400.000 unit rumah tidak layak huni milik masyarakat berpenghasilan rendah. Ini adalah targetnya.   
Kemiskinan dan ketimpangan
Bicara soal kesejahteraan, data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia turun menjadi 8,07% pada Maret 2026. Ini berdasarkan data dari BPS. Jumlah penduduk miskin tercatat 22,93 juta orang, berkurang 920.000 orang dibandingkan Maret 2025. Berdasarkan kategorisasi baru yang disiapkan oleh BPS, tingkat kemiskinan ekstrem juga dilaporkan ikut turun dari klasifikasi ini, dari angka 2,14% menjadi 0,85%. 

Sementara itu, jika bicara Rasio, telah membaik dari 0,384 menjadi 0,375. Artinya apa? Ini menunjukkan penurunan ketimpangan pengeluaran. Meski demikian, penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan ini perlu kita lihat bersama-sama secara lebih jeli lagi dengan pemerataan kesempatan kerja, bicara juga soal daya beli masyarakat, dan juga ketepatan penyaluran bansos yang masih harus dipantau secara berkala.   
Penegakan hukum dan kawasan hutan
Kemudian, soal penegakan hukum dan juga pengelolaan sumber daya alam, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan melaporkan sudah menguasai kembali 6,22 juta hektare kawasan hutan. Ini adalah pencapaian yang positif. Upaya ini juga disebut sudah menghasilkan penerimaan negara sebesar Rp52 triliun hingga tahap kedelapan.   

Jadi, berbagai capaian ini jadi bagian dari evaluasi 2 tahun pemerintahan Prabowo–Gibran. Tantangan selanjutnya adalah memastikan program-program pemerintah tidak hanya tercatat dalam angka saja, tapi juga bisa dirasakan secara nyata manfaatnya merata dan juga berkelanjutan bagi masyarakat. 

Sumber: Redaksi Metro TV