REPUBLIKA.CO.ID, PARIS — Pemerintah Prancis menyiapkan operasi pengamanan besar-besaran dengan melibatkan personel militer untuk mengantisipasi gelombang demonstrasi baru pada Sabtu (24/10/2026). Langkah ini diambil setelah aksi protes menentang mahalnya biaya hidup berujung kerusuhan dan penjarahan di sejumlah kota besar Prancis akhir pekan lalu.
Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu pada Selasa (20/10/2026) berjanji mengerahkan kekuatan keamanan dalam skala besar untuk mengantisipasi demonstrasi lanjutan. Pemerintah juga mengakui adanya kelemahan dalam penanganan kerusuhan sebelumnya.
Baca Juga
Prancis Berlakukan Jam Malam, Ribuan Ditangkap
Macron Angkat Bicara soal Kerusuhan di Prancis
Mengapa ‘Bismillah’ Jadi Slogan Unjuk Rasa di Prancis?
Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez mengatakan, personel militer dari Operasi Sentinelle akan dikerahkan untuk membantu pengamanan. Kehadiran mereka ditujukan untuk membebaskan polisi dan gendarmerie—kepolisian militer Prancis—dari tugas penjagaan statis sehingga dapat berkonsentrasi menangani kerumunan dan gangguan ketertiban.
"Kami akan mengerahkan personel dalam jumlah besar," kata Lecornu di hadapan parlemen, sebagaimana dilaporkan Euronews, Selasa.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Nuñez menjelaskan, personel militer akan menggantikan sebagian tugas penjagaan di lokasi-lokasi tertentu. Dengan demikian, aparat kepolisian dapat bergerak lebih leluasa menghadapi kelompok perusuh yang berpindah-pindah dengan cepat.
Operasi Sentinelle merupakan misi militer yang diluncurkan pada Januari 2015 untuk melindungi wilayah Prancis dari ancaman serangan teror. Sekitar 10 ribu personel militer ditempatkan di berbagai wilayah, termasuk di sekitar tempat ibadah, sekolah, kawasan wisata, stasiun kereta, dan bandara.
Pengunjuk rasa mengikuti aksi demonstrasi menentang kenaikan biaya hidup di Place de la Madeleine di Paris, Prancis, Sabtu (17/10/2026). - (EPA/MOHAMMED BADRA)
Pasukan tersebut sebelumnya juga dilibatkan dalam pengamanan Olimpiade dan Paralimpiade Paris 2024.
Nuñez mengatakan, aparat keamanan akan mengubah pendekatan pengamanan dengan mengutamakan kecepatan respons dan mobilitas. Strategi ini ditujukan untuk mengantisipasi kelompok-kelompok kecil yang bergerak cepat dan berpotensi memicu kerusuhan di sejumlah titik.
Pemerintah juga mempertimbangkan pelarangan demonstrasi yang tidak diberitahukan kepada otoritas apabila dinilai berpotensi mengganggu ketertiban umum. Aksi yang telah diberitahukan kepada pemerintah daerah pun dapat dilarang apabila terdapat indikasi kuat bahwa penyelenggara tidak mampu mencegah terjadinya kerusuhan.
Meski demikian, Nuñez mengatakan, pengamanan demonstrasi yang berlangsung damai tetap harus mempertimbangkan rute yang menjauh dari gedung pemerintahan dan kawasan pertokoan. Aparat juga akan meningkatkan pengumpulan informasi untuk memperkirakan jumlah peserta dan mengidentifikasi kelompok yang dinilai berpotensi melakukan kekerasan.
Langkah tersebut menyusul kerusuhan pada Sabtu (17/10/2026), ketika demonstrasi menentang kenaikan biaya hidup berubah menjadi bentrokan, perusakan, dan penjarahan di sejumlah kota.
Menurut data Kementerian Dalam Negeri Prancis yang dikutip Euronews, sekitar 550 ribu orang mengikuti demonstrasi di berbagai wilayah, termasuk sekitar 110 ribu orang di Paris.
Kerusuhan juga terjadi di Marseille. Sejumlah demonstran menerobos masuk ke gedung balai kota, sementara tempat usaha di berbagai kota menutup atau melindungi etalase mereka untuk mengantisipasi penjarahan.
Pemerintah sebelumnya melaporkan sekitar 2.400 orang ditangkap dalam rangkaian kerusuhan tersebut. Aparat juga menghadapi kritik karena dinilai tidak cukup siap menghadapi besarnya jumlah demonstran dan cepatnya eskalasi kekerasan.
Demonstrasi di Prancis melibatkan warga yang memprotes mahalnya biaya hidup, kenaikan harga bahan bakar, serta kelompok pelajar yang menuntut perbaikan kondisi pendidikan.
Tekanan ekonomi semakin memperkeruh situasi politik di tengah perdebatan mengenai anggaran negara dan rencana penghematan pemerintah. Sejumlah kelompok masyarakat menilai layanan publik dan kondisi pendidikan tidak mendapatkan dukungan yang memadai.
Gelombang protes juga mengingatkan pada gerakan rompi kuning atau gilets jaunes yang muncul pada 2018. Gerakan tersebut berawal dari penolakan terhadap rencana kenaikan pajak bahan bakar dan kemudian berkembang menjadi simbol kemarahan terhadap kebijakan ekonomi pemerintah serta kesenjangan sosial.
Presiden Emmanuel Macron menyerukan agar hak menyampaikan pendapat tetap dihormati, tetapi tidak digunakan untuk membenarkan kekerasan dan perusakan.
Pemerintah kini menghadapi tantangan untuk memulihkan ketertiban tanpa mengabaikan keresahan sosial yang mendorong masyarakat turun ke jalan. Pengerahan militer dan kemungkinan pelarangan demonstrasi menjadi bagian dari upaya mencegah kerusuhan kembali meluas pada akhir pekan ini.
Komentar (0)