Rudy Memuji Presiden Prabowo soal Honorer jadi PPPK, Berharap Ada Lagi Terobosan Besar

jpnn.com - BOGOR - Kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam penataan pegawai telah memberikan kepastian status honorer, termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Demikian dikatakan Bupati Bogor Rudy Susmanto di Cileungsi, Selasa (20/10).

BACA JUGA: Ingat ya, PPPK Rajin ke Kantor Bukan Jaminan Mendapat Perpanjangan Kontrak

Rudy menyebutkan sekitar 13.000 pegawai honorer telah dilantik menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu dan PPPK paruh waktu, sejak dirinya bersama Wakil Bupati Ade Ruhandi mulai memimpin Kabupaten Bogor pada 20 Februari 2025.

"Sejak saya memimpin Kabupaten Bogor pada 20 Februari 2025 hingga hari ini, alhamdulillah sudah sekitar 13.000 pegawai PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu, yang telah dilantik," kata Rudy.

BACA JUGA: PGRI: Guru PPPK Seharusnya Langsung Diangkat PNS Tanpa Tes, Gajinya Jangan Murah

Ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas kebijakan pemerintah pusat yang dinilai memberikan kesempatan bagi tenaga honorer untuk memperoleh kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi di lingkungan pemerintahan.

Menurut Rudy, pengangkatan ribuan PPPK tersebut menjadi bagian penting dari upaya penataan sumber daya manusia aparatur sekaligus meningkatkan kepastian status kepegawaian bagi tenaga honorer di Kabupaten Bogor.

BACA JUGA: Pengumuman Penting untuk PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu, Demi Penghematan, Oh

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tenaga honorer, termasuk guru dan tenaga pendidik, yang belum memperoleh kesempatan pengangkatan melalui skema PPPK.

Pemerintah Kabupaten Bogor, kata dia, terus berupaya memperhatikan keberlangsungan status kepegawaian mereka dengan mengikuti kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Rudy juga mengungkapkan adanya harapan terhadap kebijakan baru pada 2027 setelah Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan kajian dan perencanaan terkait peluang peningkatan status kepegawaian.

"Insyaallah, mudah-mudahan pada 2027 ada terobosan besar dari pemerintah pusat, sehingga beberapa pegawai dengan perjanjian kerja tertentu dapat ditingkatkan status kepegawaiannya oleh pemerintah pusat," ujarnya,

Dia berharap, kajian tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang memberikan kesempatan lebih luas bagi pegawai, khususnya tenaga pendidik, untuk memperoleh peningkatan status kepegawaian dan kesejahteraan.

Namun, peluang peningkatan status tersebut masih bergantung pada kebijakan pemerintah pusat sehingga belum dapat dipastikan pelaksanaannya pada 2027.

Rudy menambahkan, Pemkab Bogor berkomitmen memperhatikan hak dan kesempatan para pegawai secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Terima kasih kepada seluruh guru dan tenaga pendidik atas dedikasi mereka dalam mendampingi serta mempersiapkan generasi penerus bangsa," kata Rudy. (antara/jpnn)