JAKARTA, KOMPAS.TV- Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah merespons penolakan sebagian masyarakat terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, penolakan tersebut antara lain muncul karena masyarakat belum sepenuhnya memahami tujuan pembentukan koperasi.
"Pasti kami dari Kementerian Koperasi menyampaikan terima kasih atas antusiasme masyarakat, baik yang menerima maupun yang menolak karena belum mengerti, atas kehadiran Koperasi Desa Merah Putih," kata Farida dalam laporan khusus KompasTV Dua Tahun Prabowo-Gibran: Capaian dan Catatan, Selasa (20/10/2026) malam.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah sorotan terhadap pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk Kopdes Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca Juga: Ekonomi Tumbuh 5,61 Persen, Indef Ingatkan Angka Tinggi Belum Tentu Sejahterakan Rakyat
Farida menegaskan tujuan program tersebut sejatinya sejalan dengan keinginan masyarakat, yakni meningkatkan kesejahteraan.
"Antara cita-cita masyarakat dengan cita-citanya Bapak Presiden Prabowo ini sebenarnya sama. Sama-sama ingin menyejahterakan masyarakat," ujarnya.
Ia menjelaskan, Kopdes Merah Putih tidak hanya dirancang untuk menyediakan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Dalam jangka panjang, koperasi diharapkan menjadi penggerak kegiatan ekonomi masyarakat desa.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah tengah membangun rantai pasok dan menyiapkan berbagai model bisnis yang dapat dijalankan koperasi, sesuai dengan potensi unggulan masing-masing desa.
Baca Juga: 2 Tahun Prabowo-Gibran: Syahganda Sebut Kesejahteraan Petani hingga Buruh Meningkat
"Harapan yang lain adalah Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi lembaga ekonominya masyarakat desa, di mana kepemilikannya adalah masyarakat desa," ucapnya.
Tegaskan Kopdes Merah Putih Bukan Milik PemerintahFarida juga meluruskan pemahaman mengenai kepemilikan Kopdes Merah Putih. Ia menyebut, meskipun pembentukan dan pengembangan koperasi difasilitasi negara, lembaga tersebut bukan milik pemerintah.
"Kami perlu menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya Koperasi Desa Merah Putih ini adalah milik masyarakat desa dan kelurahan," tegasnya.
Peran pemerintah, lanjutnya, adalah memfasilitasi pembentukan kelembagaan, penyediaan bangunan, hingga persiapan operasional koperasi.
Baca Juga: Momen Gubernur Sherly Matikan Mikrofon di Paripurna DPRD Malut usai Tak Diberi Bicara
Pemerintah juga membantu membangun rantai pasok dan menyiapkan alternatif model bisnis agar koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha.
Namun, keberhasilan program tersebut tetap membutuhkan keterlibatan langsung masyarakat sebagai pemilik sekaligus pelaku usaha.
"Harapannya masyarakat benar-benar merasa memiliki. Karena ini bukan milik pemerintah. Saya selalu menyampaikan, Koperasi Desa Merah Putih ini adalah milik masyarakat," kata Farida.
Selain memperkuat ekonomi desa, keberadaan koperasi juga diharapkan membantu pemerintah memastikan penyaluran barang subsidi lebih tepat sasaran.
Baca Juga: Poltracking: Masalah Ekonomi dan Hukum Jadi Penyebab Turunnya Kepuasan Publik terhadap Pemerintah
Farida menilai masyarakat desa memiliki pengetahuan paling dekat mengenai kondisi dan kebutuhan warganya.
"Tujuannya tidak lain adalah barang-barang subsidi negara yang berasal dari APBN tepat sasaran. Yang tahu tepat sasaran adalah yang ada di desa karena mereka paling tahu," sebutnya.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Dina Karina Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV
- koperasi desa merah putih
- kdmp
- kopdes
- wamenkop farida farchah
- dua tahun prabowo gibran
- program prioritas pemerintah
Komentar (0)