YOGYAKARTA (beritajatim.com)– Rencana pemerintah membagikan telepon seluler (HP) gratis untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos) menuai perhatian dari sisi efektivitas kebijakan dan kemampuan anggaran negara.
Program yang dimaksudkan untuk memperluas akses digital tersebut dinilai perlu dikaji lebih mendalam agar tidak menghabiskan anggaran besar tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ekonom sekaligus dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, Ph.D., menilai kepemilikan HP bukan lagi persoalan utama dalam memperluas inklusi keuangan di Indonesia.
Menurut Wisnu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Apalagi, anggaran negara juga harus dialokasikan untuk berbagai kebutuhan mendasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga penanganan stunting.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 mencatat sebanyak 93,5 persen rumah tangga di Indonesia telah memiliki telepon seluler. Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan akses keuangan digital tidak cukup diselesaikan dengan membagikan perangkat baru.
“Terus terang, urgensinya kurang. Masalahnya ada pada rekening yang tidak digunakan, literasi digital yang rendah, dan titik tarik tunai yang belum merata. PPATK menemukan lebih dari 10 juta rekening penerima bansos yang menganggur selama bertahun-tahun. Rekeningnya ada, HP-nya ada, tetapi tidak digunakan,” papar Wisnu, Selasa (20/10).
Ia menilai pemerintah perlu mengidentifikasi penyebab masyarakat belum memanfaatkan layanan keuangan digital secara optimal. Kepemilikan perangkat tidak otomatis membuat rekening aktif, meningkatkan pemahaman keuangan, ataupun mempermudah pencairan bantuan sosial.
Anggaran HP Gratis Berpotensi Tembus Rp74 Triliun
Salah satu hal yang menjadi perhatian Wisnu adalah besarnya biaya yang harus ditanggung negara apabila program pembagian HP gratis dilaksanakan dalam skala luas.
Ia mengilustrasikan, jika satu perangkat dihargai Rp1 juta dan diberikan kepada 20 juta orang, kebutuhan anggaran untuk pengadaan saja mencapai Rp20 triliun. Apabila jumlah penerima mencapai 74 juta orang, anggaran pengadaan berpotensi menyentuh Rp74 triliun.
Perhitungan tersebut belum mencakup biaya distribusi, aktivasi perangkat, akses internet, pemeliharaan sistem, hingga penggantian HP yang rusak atau hilang.
Dengan demikian, beban anggaran tidak berhenti setelah perangkat diserahkan kepada penerima. Pemerintah juga harus memperhitungkan biaya lanjutan agar perangkat dapat digunakan untuk mendukung layanan bantuan sosial.
“Program semacam ini juga cenderung mendorong belanja berulang, bukan sekali jalan,” ujarnya.
Wisnu mengingatkan, pengadaan perangkat dalam jumlah besar juga membutuhkan pengawasan ketat. Tanpa perencanaan dan transparansi yang memadai, pemerintah berisiko menghadapi harga pengadaan yang terlalu tinggi, spesifikasi perangkat yang tidak sesuai kebutuhan, serta pembelian lisensi atau layanan tambahan yang sebenarnya tidak diperlukan.
Risiko lain muncul ketika HP yang dibagikan tidak digunakan sesuai tujuan. Perangkat bisa dijual, digadaikan, atau berpindah tangan kepada orang lain.
“Kalau itu terjadi, akses rekeningnya ikut berpindah. Pada titik itu, negara sudah membayar mahal untuk sesuatu yang tidak lagi digunakan untuk tujuan awalnya,” jelasnya.
Karena itu, Wisnu menyarankan agar pemerintah membandingkan program tersebut dengan alternatif kebijakan lain yang berpotensi memberikan dampak sosial lebih besar. Pendidikan dasar, peningkatan kualitas layanan kesehatan, dan penanganan stunting, menurutnya, memiliki manfaat jangka panjang yang lebih jelas.
“Setiap rupiah untuk HP adalah rupiah yang tidak masuk ke ruang kelas yang rusak, guru honorer, puskesmas yang kekurangan tenaga, atau penanganan stunting. Kalau dibandingkan, pendidikan dasar dan layanan kesehatan memberi imbal hasil sosial jangka panjang yang jauh lebih jelas dibandingkan dengan pembagian perangkat yang manfaatnya masih spekulatif,” urai Wisnu.
## HP Gratis Tidak Otomatis Meningkatkan Ekonomi Masyarakat
Selain persoalan anggaran, pemerintah juga perlu berhati-hati dalam memperkirakan dampak ekonomi dari program pembagian HP gratis.
Wisnu menjelaskan, bantuan tunai dan bantuan berupa perangkat memiliki karakteristik berbeda. Bantuan tunai berpotensi langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga dapat mendorong konsumsi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sebaliknya, pemberian HP tidak serta-merta menghasilkan peningkatan produktivitas ataupun mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Sebagian nilai pengadaan perangkat juga berpotensi mengalir kepada produsen dan importir, sehingga manfaatnya bagi kegiatan ekonomi dalam negeri perlu dihitung secara cermat.
Menurut Wisnu, pemanfaatan teknologi digital baru memberikan hasil optimal apabila didukung ekosistem yang memadai. Bagi petani, nelayan, buruh tani, dan pekerja informal, misalnya, perangkat digital akan lebih bermanfaat jika dapat digunakan untuk memperoleh informasi harga, memasarkan produk, mengakses pembiayaan, atau meningkatkan keterampilan.
“HP bisa membantu kalau ada ekosistemnya, misalnya informasi harga, pemasaran daring, atau akses kredit, tetapi itu tidak akan muncul hanya karena perangkatnya dibagikan,” jelasnya.
Wisnu juga menekankan pentingnya keberlanjutan program. Ia mencontohkan sejumlah eksperimen rekening gratis di Malawi, Uganda, dan Chile yang, menurut pemaparannya, menunjukkan rendahnya penggunaan rekening dan tidak adanya peningkatan tabungan. Ia juga merujuk pada program pembagian smartphone di Chhattisgarh, India, yang memperlihatkan pentingnya pelatihan literasi digital.
“Jadi yang penting adalah keberlanjutan. Kalau hanya one shot, sekali bagi HP atau sekali buka rekening, efeknya cepat hilang. Klaim efek berganda ke sektor telekomunikasi dan perdagangan digital perlu dikaji lebih dalam sebelum dijadikan dasar kebijakan,” tegasnya.
Di sisi lain, akses digital yang tidak disertai pemahaman memadai juga dapat meningkatkan risiko masyarakat terpapar judi daring, pinjaman online ilegal, dan perilaku belanja impulsif.
Karena itu, pembagian perangkat perlu diikuti edukasi mengenai keamanan digital, pengelolaan keuangan, serta perlindungan konsumen.
## Pemerintah Diminta Memperbaiki Sistem Penyaluran Bansos
Alih-alih langsung membagikan HP dalam jumlah besar, Wisnu menilai pemerintah perlu memprioritaskan pembenahan sistem penyaluran bansos.
Ketepatan data penerima, keaktifan rekening, kemudahan pencairan, serta ketersediaan layanan keuangan menjadi sejumlah faktor yang menentukan keberhasilan program bantuan sosial.
Ia mengingatkan bahwa perangkat baru tidak akan menyelesaikan persoalan apabila data penerima masih bermasalah.
“HP gratis tidak memperbaiki data yang salah. Kalau datanya keliru, HP justru jatuh ke tangan yang tidak berhak,” ujarnya.
Jika pemerintah tetap menjalankan program tersebut, Wisnu menyarankan agar penerima ditentukan berdasarkan kebutuhan nyata, bukan melalui pembagian secara massal. Prioritas dapat diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan yang telah diverifikasi melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama keluarga yang sama sekali belum memiliki perangkat.
“93,5% rumah tangga sudah punya HP; kelompok ini sebenarnya kecil sehingga anggarannya bisa jauh lebih hemat,” terangnya.
Pemerintah juga dapat mempertimbangkan penerima bansos aktif yang membutuhkan akses keuangan digital, dengan tetap memperhatikan kondisi masing-masing keluarga. Proses seleksi perlu didukung verifikasi data kependudukan, pemeriksaan sosial ekonomi, pengecekan lapangan, serta mekanisme pengaduan bagi masyarakat.
Wisnu turut menyarankan agar perempuan yang mengelola kebutuhan rumah tangga dapat dipertimbangkan sebagai pemegang perangkat dan rekening. Ia merujuk pada riset di India dan Niger yang menunjukkan bahwa penguasaan dana oleh perempuan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan keluarga dan memperkuat posisi tawar mereka di dalam rumah tangga.
Meski demikian, pendekatan tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi penerima dan tidak dapat diterapkan secara seragam kepada semua keluarga.
## Infrastruktur dan Literasi Digital Harus Dibenahi
Wisnu menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi bansos tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan HP. Akses internet yang merata, biaya koneksi yang terjangkau, literasi keuangan digital, dan ketersediaan agen perbankan juga perlu diperhatikan.
Masyarakat yang tinggal di wilayah dengan sinyal internet memadai dan memiliki akses ke agen keuangan dapat memanfaatkan layanan berbasis HP. Namun, pendekatan berbeda dibutuhkan bagi warga di daerah yang konektivitasnya terbatas atau jauh dari lokasi pencairan bantuan.
Untuk kelompok tersebut, pemerintah dapat mempertimbangkan kartu pembayaran berbasis chip, layanan luring, kantor pos, atau pendampingan petugas lapangan.
Lansia, penyandang disabilitas, dan warga dengan keterbatasan literasi digital juga membutuhkan layanan yang sesuai dengan kemampuan serta kondisi mereka.
“Jadi, urutannya harus dibalik: bangun dulu infrastruktur dan jaringan agennya, baru bicara perangkat,” tegasnya.
Apabila pembagian HP tetap dilakukan, Wisnu menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan skema alternatif selain pengadaan terpusat. Kerja sama dengan produsen perangkat, operator telekomunikasi, dan perbankan dapat menjadi pilihan.
Subsidi harga atau voucher yang memungkinkan masyarakat memilih perangkat sesuai kebutuhan juga dapat dipertimbangkan, sepanjang mekanisme pelaksanaannya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
## Evaluasi Program Tidak Cukup Menghitung Jumlah HP
Wisnu menilai keberhasilan program pembagian HP gratis tidak boleh hanya diukur berdasarkan jumlah perangkat yang diserahkan atau rekening yang berhasil dibuka.
Pemerintah perlu mengukur apakah kebijakan tersebut benar-benar memperbaiki kualitas penyaluran bantuan sosial dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi penerima.
Sejumlah indikator yang dapat digunakan antara lain tingkat keaktifan rekening setelah enam dan 12 bulan, ketepatan waktu penyaluran bansos, keutuhan nilai bantuan yang diterima, serta biaya penyaluran untuk setiap rupiah bantuan.
Evaluasi juga perlu mencakup tingkat penggunaan perangkat setelah satu tahun, waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk mengakses bantuan, peningkatan pemanfaatan layanan keuangan formal, serta penyelesaian pengaduan penerima.
Risiko penyalahgunaan layanan digital, termasuk pinjaman online ilegal dan judi daring, juga perlu menjadi bagian dari evaluasi.
Untuk memastikan manfaat program, Wisnu menyarankan penerapan secara bertahap. Pemerintah dapat membandingkan hasil di wilayah penerima program dengan wilayah pembanding sebelum memutuskan perluasan pelaksanaan.
Transparansi pengadaan juga harus dijaga sejak tahap perencanaan. Informasi mengenai harga, spesifikasi perangkat, penyedia, dan jumlah penerima perlu dibuka agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan uang negara.
“Kalau dalam satu atau dua tahun indikator-indikator itu tidak bergerak, pemerintah harus berani menghentikan atau mengubah programnya,” pungkasnya.
Dengan demikian, tantangan utama digitalisasi bansos bukan sekadar menyediakan perangkat bagi masyarakat, melainkan memastikan teknologi tersebut benar-benar mempermudah akses bantuan, meningkatkan penggunaan layanan keuangan formal, dan memberikan manfaat yang sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan. [aje]
Komentar (0)