Arya Fernandes Ungkap 3 Anomali dalam Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Cumicumi.com, JAKARTA - Penurunan kepuasan publik menjadi salah satu tantangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menyoroti tiga anomali yang dinilainya perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mengevaluasi kinerja selama dua tahun terakhir.

Arya mengungkapkan, anomali pertama adalah ketidakpuasan publik yang disebutnya telah melampaui tingkat kepuasan terhadap pemerintah. Ia merujuk pada hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menurut pembacaannya menunjukkan perubahan penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo.

Kondisi tersebut dinilai menarik karena terjadi ketika pemerintah justru berhasil memperkuat konsolidasi politik di tingkat elite.

"Outcome-nya memang terjadi konsolidasi elitenya terbentuk, oposisi kita lumpuh. Tetapi yang membuat kita kaget adalah dukungan publiknya justru menurun," kata Arya dalam diskusi refleksi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Anomali kedua berkaitan dengan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program strategis pemerintah, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Menurut Arya, program-program tersebut menyasar masyarakat dalam skala besar, tetapi belum otomatis menghasilkan kepuasan publik yang sebanding.

"Anomalinya adalah justru kebalikannya, mayoritasnya pemilih kita belum puas," ujarnya.

Arya menilai, besarnya anggaran dan luasnya sasaran program tidak cukup untuk memastikan masyarakat memberikan penilaian positif terhadap pemerintah. Pelaksanaan program perlu dievaluasi berdasarkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Anomali ketiga adalah program-program strategis pemerintah yang dinilai belum memberikan dampak sebanding terhadap kepuasan, kepercayaan, dan elektabilitas politik. Dengan kata lain, keberadaan program prioritas belum otomatis memperkuat dukungan publik terhadap pemerintahan.

Menurut Arya, pemerintah perlu melihat apakah program yang dijalankan telah menjawab kebutuhan masyarakat. Evaluasi tidak cukup hanya berfokus pada besarnya anggaran atau jumlah penerima manfaat, tetapi juga perlu mempertimbangkan hasil yang dirasakan publik.

Selain tiga anomali tersebut, Arya menyoroti persoalan anggaran daerah. Ia menyebut pengurangan transfer ke daerah membuat sejumlah kepala daerah kesulitan menjalankan program pembangunan maupun memenuhi janji kampanye.

"Kepala-kepala daerah sekarang berteriak karena programnya atau janji kampanyenya enggak bisa dilakukan karena enggak ada dana," kata Arya.

Ia menilai, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat karena keterbatasan anggaran dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Arya juga mengingatkan sejumlah persoalan yang berpotensi memperburuk kepuasan publik, seperti kebakaran hutan dan lahan yang tidak tertangani, pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta kasus korupsi. Ia turut menyoroti kemungkinan penambahan jumlah anggota kabinet melalui perombakan pemerintahan.

Di sisi lain, Arya menilai pemerintah masih memiliki peluang untuk memperbaiki penilaian masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kinerja menteri, mengevaluasi program strategis, serta memperhatikan kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah.

"Orang pengin kinerja menteri diperbaiki, orang ingin pemerintah mengevaluasi program strategis, orang ingin dana transfer ke daerah dikembalikan, orang ingin ekonomi kita membaik. Itu yang diinginkan publik," tuturnya.

Arya menegaskan, tantangan pemerintahan Prabowo-Gibran bukan hanya mempertahankan konsolidasi politik, tetapi juga memastikan kebijakan yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Tanpa perbaikan kinerja yang dirasakan langsung oleh publik, kuatnya dukungan elite belum tentu mampu mencegah penurunan kepuasan terhadap pemerintah.