Khofifah Indar Parawansa Gubernur bersama Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur mendatangi Kementerian ESDM secara langsung di Jakarta untuk membahas kepastian pasokan BBM Biosolar dan Pertalite di wilayah Jawa Timur.
Dalam pertemuan dengan Ahmad Erani Yustika Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM RI di Gedung Chairul Saleh, Jakarta. Khofifah secara langsung meminta supaya ketersediaan BBM dipastikan sampai ke tingkat SPBU.
Komunikasi secara langsung itu dilakukan menyusul kejadian antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di kabupaten/kota di Jawa Timur.
Khofifah menegaskan, kepastian stok di depo atau terminal BBM harus diikuti kelancaran distribusi hingga ke SPBU agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Menurutnya, diperlukan pemetaan kondisi pasokan secara menyeluruh sekaligus langkah cepat untuk mengatasi kendala distribusi di lapangan.
“Saya bersama Mas Emil ini sebetulnya ingin mendapatkan penjelasan dan kepastian bahwa pasokan BBM, terutama Biosolar dan Pertalite aman sampai di SPBU. Jika stok kita aman, mohon ketersediaan dan distribusi juga harapannya semua betul-betul lancar dan aman,” kata Khofifah di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Khofifah menegaskan, bahwa ketersediaan pasokan BBM merupakan kebutuhan penting dalam menjaga kelancaran aktivitas masyarakat dan perputaran ekonomi di Jatim.
Menurutnya, gangguan distribusi BBM dapat berpotensi menghambat mobilitas berbagai sektor mulai dari transportasi, distribusi logistik, kegiatan usaha, sampai aktivitas nelayan.
Oleh sebab itu, Khofifah mendorong supaya persoalan distribusi BBM segera ditangani secara terkoordinasi antara pemerintah pusat, Pemprov Jatim, dan Pertamina.
“Jadi misalnya kalau sampai Biosolar itu susah di SPBU, maka dampaknya akan sangat terasa bahkan sampai ke nelayan,” ungkapnya.
Khofifah juga membeber, masih ditemui papan pengumuman di SPBU yang menyebut BBM Solar sedang dalam perjalanan. Menurut dia, kondisi itu perlu ditelusuri jika informasi stok menunjukkan pasokan tersedia.
Pihaknya mendorong supaya pemantauan distribusi secara digital harus sejalan dengan pengecekan langsung di lapangan untuk mengetahui akar persoalannya.
Selain mempercepat distribusi, Khofifah meminta dukungan Kementerian ESDM dan Pertamina Patra Niaga untuk memperketat pengawasan serta menindak tegas jika ada dugaan penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi.
Pengawasan tersebut diperlukan untuk mencegah praktik penimbunan maupun pembelian dalam jumlah besar yang berpotensi disalahgunakan.
Khofifah mengusulkan agar dilakukan penambahan tim pengawasan yang dapat memantau jalur distribusi BBM secara langsung.
“Pengawasan perlu menjangkau potensi praktik pembelian menggunakan tangki berkapasitas besar yang kemudian diduga dipindahkan atau dibagi di tengah perjalanan,” ucapnya.
Di sisi lain, Khofifah memahami bahwa kendala teknis dapat terjadi dalam rantai pasok, misalnya terkait pengiriman kapal tanker maupun penyesuaian kuota pada tahapan tertentu.
Namun, ia menekankan pentingnya informasi yang riil dan update mengenai penyebab kendala agar pemerintah daerah dapat menyampaikan penjelasan yang akurat kepada masyarakat.
“Apalagi yang mungkin menjadi kendala-kendala di lapangan, sehingga kita bisa menyampaikan informasi kepada publik yang dapat menjadi peneduh. Pokoknya, kita ingin kondisi Jawa Timur tetap kondusif,” katanya.
Sementara itu, Ahmad Erani Yustika Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM RI menyatakan pihaknya mendukung langkah koordinasi yang dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim untuk mengatasi antrean serta memastikan distribusi BBM berjalan lebih lancar.
Ia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BPH Migas serta Pertamina untuk memastikan kecukupan pasokan tidak hanya di terminal BBM atau depo, namun juga di setiap SPBU.
“Sesuai pembahasan dengan Ibu Gubernur, kami telah berkoordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina untuk memastikan bukan hanya stok di Fuel Terminal atau depo, tetapi di masing-masing SPBU harus segera dalam keadaan aman dan memadai,” katanya.
Sebagai upaya percepatan distribusi BBM, Kementerian ESDM bakal menambah
pasokan melalui kapal ke berbagai depo di Jawa Timur, pengerahan tambahan 21 unit mobil tangki melalui skema spot charter, serta penambahan jam operasional depo menjadi 24 jam.
Langkah-langkah tersebut untuk memperluas jangkauan pelayanan, mempercepat pemulihan distribusi, dan memastikan pengiriman BBM ke SPBU dapat berlangsung lebih cepat.
“Kami siap bekerja sama penuh dengan Pemprov Jatim, didukung Pertamina, untuk memastikan dalam waktu dekat stok di seluruh SPBU di Jatim kembali aman,” tandasnya. (wld/saf/ipg)
Komentar (0)