Pemkab Grobogan dan Melawi Siapkan Lahan untuk Sekolah Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah dan Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat menyiapkan lahan pembangunan gedung permanen untuk Sekolah Rakyat.

Komitmen itu disampaikan saat perwakilan kedua pemerintah daerah menemui Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono di Kantor Kemensos, Jakarta pada Selasa (20/10).

BACA JUGA: Wamensos Agus Jabo Cek Operasional 2 Kopdes Merah Putih di Magelang, Begini Pesannya

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Grobogan Indri Agus Velawati mengungkapkan pihaknya telah mengusulkan lahan seluas 6,9 hektare yang berlokasi di Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi.

Sertifikat lahan tersebut telah terbit dan sudah diserahkan ke Sekretariat Bersama (Sekber) Sekolah Rakyat Kemensos.

BACA JUGA: Wamensos Agus Jabo Minta Sentra Optimalkan Layanan dan Dukung Penuh Sekolah Rakyat

"Suratnya sudah terbit. Sudah (diserahkan ke Sekber)," kata Indri.

Di tempat yang sama, Bupati Melawi Dadi Sunarya Usfa Yursa juga menyatakan pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 9 hektare di Desa Semadin Lengkong, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.

BACA JUGA: Wamensos Agus Jabo Ajak Mahasiswa Turun Tangan Bantu Penanganan Bencana

Dia menegaskan bakal memenuhi persiapan pembangunan Sekolah Rakyat, termasuk bertanggungjawab atas pematangan lahan.

"Untuk pematangan lahan menjadi tanggung jawab Pemda. Nanti kami ratakan pakai alat," ujar Dadi.

Sementara itu, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan.

Dia mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berulang kali menekankan pentingnya menjalankan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan amanat Pasal 34, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengentaskan kemiskinan.

“Salah satu prioritasnya adalah pengentasan kemiskinan,” tegas Agus Jabo.

Dia menekankan, pembangunan Sekolah Rakyat menjadi salah satu program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan.

Sekolah itu diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, Desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Di atas Desil 1, Desil 2 tidak boleh. Karena ini tujuannya untuk memutus transmisi kemiskinan," ujarnya.

Lebih lanjut, Agus Jabo mengatakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi langkah penting untuk memastikan keberhasilan Sekolah Rakyat.

Sehingga program ini tidak hanya menghadirkan akses pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan, dan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat kurang mampu.

"Tidak bisa kemudian pemerintah daerah bekerja sendiri, tidak bisa. Pemerintah pusat (bekerja sendiri) tidak bisa, harus kolaborasi," jelas Agus Jabo. (jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Wamensos: Akurasi Dapodik Kunci Keberhasilan Sekolah Rakyat