Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai masyarakat kelas menengah-bawah yang berada di desil 4 hingga 7 menjadi yang paling rentan.
Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Kebijakan Analisis Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia, Aviliani mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menyentuh angka di atas 5% paling dirasakan oleh masyarakat kalangan kelas menengah-atas. Hal itu ia sampaikan dalam acara Katadata Policy Dialogue: ‘Outlook Ekonomi 2027: Bagaimana Kebijakan Ekonomi dan Fiskal Bisa Kerek Pertumbuhan Tinggi?’ yang digelar di kantor Katadata Indonesia, Jakarta Selasa (20/10).
Dalam paparannya, Aviliani mengklasifikan masyarakat yang berada di desil 1-3 sebagai kelas bawah dengan warna merah, lalu desil 4-7 dengan warna kuning untuk masyarakat kelas menengah-bawah, dan desil 8-10 dengan warna biru untuk kelas menengah-atas.
“Desil dari masyarakat kita yang menjadi sekarang itu yang biru itu adalah yang paling men-generate belanja paling tinggi ya. Dia ada belanjanya sekitar 53%. Makanya kita gak terasa tumbuh 5% oke-oke aja kok, tapi jangan lupa yang menikmati adalah yang biru,” katanya.
Kelas menengah-bawah disebutnya sebagai kelompok yang rentan karena berada di pertengahan. Sementara kalangan bawah, umumnya mendapat bantuan dari pemerintah.
“Tapi yang kuning (desil 4-7) ini yang biasanya terjadi masalah. Kalau yang merah (desil 1-3) juga gak masalah, karena dapet BLT. Dapet BLT, dapet BPJS, gitu ya,” kata Aviliani.
Pemerintah, menurut dia, perlu memperhatikan kelas menengah-bawah. Lantaran menjadi kelompok yang dinilai terhimpit, di mana pendapatannya menurun, namun tidak mendapatkan bantuan apapun.
“Orang-orang di menengah yang yang seperti ini nih yang biasanya suka demo, yang bikin masalah unrest itu ya dari sini,” katanya.
Kadin menilai, hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan kelas menengah yang jumlahnya disebut sekitar 33%.
“Tidak hanya didominasi oleh yang warna biru, tapi warna kuning yang jumlahnya 33% ini harus ditingkatkan pendapatannya,” katanya.
Kadin menilai, salah satu cara yang bisa ditempuh dengan memperbaiki Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
“Jadi APBN kita tidak perlu kebanyakan di sosialnya, tapi memberikan insentif agar perusahaan besar yang menggendong UKM menjadi bagian supply chain itu diberikan insentif ya, entah itu tax deductible atau bentuk tax yang lain sehingga bisa menggandeng UKM. Nah kalau UKM digandeng, maka dia akan menimbulkan pendapatan yang meningkat. Nah kita melihatnya gitu,” kata Avialiani.
Komentar (0)