JAKARTA, KOMPAS — Massa menyuarakan lima tuntutan dalam aksi di kawasan Tugu Tani, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026) sore. Aksi yang menyoroti dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu merupakan kelanjutan dari kegiatan di Tugu Proklamasi pada pagi hari.
Lima tuntutan tersebut mencakup penanganan kebakaran hutan dan lahan, perbaikan tata kelola kebijakan ekonomi, perlindungan kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta peningkatan akses dan keterjangkauan layanan publik.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia Yalathof Imawan mengatakan, demonstrasi digelar di ruang publik untuk membuka kesempatan bagi masyarakat sipil turut menyampaikan tuntutan. Melalui mimbar bebas di kawasan Tugu Tani, masyarakat, termasuk pekerja formal dan informal, dapat bergabung dan menyampaikan orasi.
Pada pagi hari, peserta menggelar aksi simbolik di Tugu Proklamasi dengan membacakan tuntutan dan menyampaikan orasi mengenai keresahan masyarakat selama dua tahun pemerintahan Prabowo.
Berdasarkan pantauan Kompas, ratusan peserta aksi dari unsur masyarakat sipil, termasuk perwakilan World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia dan mahasiswa, membentuk barisan panjang di halaman Tugu Tani. Mereka mengikuti mimbar bebas yang diawali dengan menyanyikan lagu ”Ibu Pertiwi”.
Kegiatan dilanjutkan dengan orasi mengenai kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang disebut masih berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia. Melalui orasi tersebut, peserta menyampaikan keresahan sekaligus mendesak pemerintah mengambil langkah nyata untuk menangani persoalan yang mereka suarakan.
Dalam tuntutannya, peserta aksi mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional serta meminta pertanggungjawaban korporasi yang dinilai terlibat. Hindrati, anggota WWF Indonesia, turut menyuarakan desakan agar kebakaran segera dipadamkan.
”Di mana-mana masih berasap. Tolong padamkan apinya,” ujar Hindrati saat diwawancarai Kompas, Selasa (20/10/2026).
Peserta aksi berharap tuntutan yang disampaikan melalui mimbar bebas ditindaklanjuti oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Mereka menginginkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat, termasuk penanganan karhutla yang menjadi salah satu sorotan dalam aksi tersebut.
Sekitar sepuluh menit setelah orasi perwakilan WWF, perwakilan mahasiswa lainnya menyampaikan keresahan mengenai kondisi ekonomi. Mereka menuntut pemerintah memperbaiki tata kelola kebijakan ekonomi dan memulihkan kepercayaan pasar.
Selain persoalan lingkungan dan ekonomi, peserta aksi juga menyoroti kebebasan berpendapat serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mereka mendesak penurunan biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, disertai pemerataan akses bagi masyarakat.
Hingga Selasa sekitar pukul 15.00 WIB, aksi di kawasan Tugu Tani berlangsung tertib. Kepolisian belum memberlakukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi.
Pengalihan kendaraan dari Jalan Menteng Raya menuju Jalan Cut Meutia disiapkan secara situasional, mengikuti perkembangan kondisi aksi di lapangan.
Sementara itu, Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani menyampaikan adanya penyesuaian operasional pada enam rute sehubungan dengan kegiatan penyampaian pendapat di sekitar Monas dan Balai Kota.
Tiga rute mengalami perpendekan, yakni 6B (Ragunan-Balai Kota via Semanggi), 6A (Ragunan-Balai Kota via Kuningan), dan 1A (Balai Kota-Pantai Maju). Rute 6B dan 6A tidak melayani Halte Balai Kota, sedangkan rute 1A tidak melayani Halte Balai Kota dan pemberhentian Balai Kota 1.
Adapun tiga rute lainnya mengalami pengalihan. Rute 2A (Pulo Gadung 1-Rawa Buaya) dan rute 2 (Pulo Gadung 1-Monas) tidak melayani Halte Balai Kota dan Halte Monas. Sementara rute 1P (Senen-Blok M) tidak melayani pemberhentian IRTI Monas dan Gambir 2.
Menurut Ayu, rute lainnya tetap beroperasi normal. Penyesuaian layanan dilakukan mengikuti kondisi lalu lintas di lapangan. Pelanggan diimbau menyesuaikan perjalanan dan memantau informasi melalui aplikasi TJ: Transjakarta serta media sosial resmi Transjakarta.
Komentar (0)