Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI Fithra Faisal Hastiadi mengatakan, pemerintah terus memastikan berbagai capaian pembangunan memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Menurutnya, keberhasilan program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum cukup untuk menjaga kepercayaan publik. Ia mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dibangun melalui dua dimensi yang saling melengkapi, yakni kinerja kebijakan (policy performance) dan pengalaman publik (public experience).
"Keberhasilan program unggulan tentu merupakan modal penting dalam membangun kepercayaan publik, tetapi kami memahami bahwa hal tersebut belum cukup," kata Fithra kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Bakom tekankan transformasi struktural ekonomi di tahun ketiga Prabowo
Fithra mengatakan dimensi pertama berkaitan dengan keberhasilan pemerintah mencapai target kebijakan, sedangkan dimensi kedua menyangkut bagaimana masyarakat merasakan dampak kebijakan tersebut.
Ia mencontohkan, keberhasilan pemerintah dalam mendorong swasembada pangan tidak hanya dinilai dari pencapaian produksi, tetapi juga dari keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat.
Begitu pula dengan peningkatan investasi. Menurut Fithra, capaian investasi yang tinggi akan lebih bermakna bagi masyarakat apabila mampu membuka lapangan kerja, termasuk pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan lulusan perguruan tinggi.
Sementara itu, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan juga perlu diikuti peningkatan kualitas pelayanan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Fithra menjelaskan dalam perspektif ekonomi kelembagaan, kepercayaan merupakan bentuk modal sosial (social capital) yang berperan penting dalam mendukung pembangunan.
Baca juga: Bakom RI apresiasi rekor tertinggi indeks kerukunan umat beragama
Kepercayaan masyarakat dapat menurunkan biaya transaksi, meningkatkan partisipasi publik, serta memperkuat efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong transparansi, komunikasi yang terbuka, serta mekanisme evaluasi dan perbaikan kebijakan.
Ia juga menilai kritik publik perlu dipandang sebagai bagian dari proses penyempurnaan pelaksanaan pembangunan, bukan semata-mata sebagai penilaian terhadap kinerja pemerintah.
Menurutnya, ekspektasi masyarakat akan terus meningkat seiring dengan berbagai capaian yang telah diraih pemerintah. Karena itu, keberhasilan program perlu diikuti konsistensi pelaksanaan dan pemerataan manfaat pembangunan.
"Pada akhirnya, kepercayaan publik tidak dapat dipertahankan hanya dengan keberhasilan yang diumumkan, tetapi harus terus diperbarui melalui manfaat yang benar-benar dirasakan," imbuhnya.
Baca juga: Dua tahun pemerintahan Prabowo, Indonesia setop impor beras umum
Menurutnya, keberhasilan program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum cukup untuk menjaga kepercayaan publik. Ia mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dibangun melalui dua dimensi yang saling melengkapi, yakni kinerja kebijakan (policy performance) dan pengalaman publik (public experience).
"Keberhasilan program unggulan tentu merupakan modal penting dalam membangun kepercayaan publik, tetapi kami memahami bahwa hal tersebut belum cukup," kata Fithra kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Bakom tekankan transformasi struktural ekonomi di tahun ketiga Prabowo
Fithra mengatakan dimensi pertama berkaitan dengan keberhasilan pemerintah mencapai target kebijakan, sedangkan dimensi kedua menyangkut bagaimana masyarakat merasakan dampak kebijakan tersebut.
Ia mencontohkan, keberhasilan pemerintah dalam mendorong swasembada pangan tidak hanya dinilai dari pencapaian produksi, tetapi juga dari keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat.
Begitu pula dengan peningkatan investasi. Menurut Fithra, capaian investasi yang tinggi akan lebih bermakna bagi masyarakat apabila mampu membuka lapangan kerja, termasuk pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan lulusan perguruan tinggi.
Sementara itu, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan juga perlu diikuti peningkatan kualitas pelayanan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Fithra menjelaskan dalam perspektif ekonomi kelembagaan, kepercayaan merupakan bentuk modal sosial (social capital) yang berperan penting dalam mendukung pembangunan.
Baca juga: Bakom RI apresiasi rekor tertinggi indeks kerukunan umat beragama
Kepercayaan masyarakat dapat menurunkan biaya transaksi, meningkatkan partisipasi publik, serta memperkuat efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong transparansi, komunikasi yang terbuka, serta mekanisme evaluasi dan perbaikan kebijakan.
Ia juga menilai kritik publik perlu dipandang sebagai bagian dari proses penyempurnaan pelaksanaan pembangunan, bukan semata-mata sebagai penilaian terhadap kinerja pemerintah.
Menurutnya, ekspektasi masyarakat akan terus meningkat seiring dengan berbagai capaian yang telah diraih pemerintah. Karena itu, keberhasilan program perlu diikuti konsistensi pelaksanaan dan pemerataan manfaat pembangunan.
"Pada akhirnya, kepercayaan publik tidak dapat dipertahankan hanya dengan keberhasilan yang diumumkan, tetapi harus terus diperbarui melalui manfaat yang benar-benar dirasakan," imbuhnya.
Baca juga: Dua tahun pemerintahan Prabowo, Indonesia setop impor beras umum
Komentar (0)