jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah mendesak agar dugaan penganiayaan terhadap seorang kepala sekolah berinisial MM di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yang diduga melibatkan oknum anggota TNI, diusut secara tuntas, transparan, dan berkeadilan.
Gus Falah menegaskan bahwa tidak boleh ada seorang pun yang berada di atas hukum, termasuk anggota TNI.
BACA JUGA: Gus Falah Minta Komisi Kejaksaan Lakukan Eksaminasi Khusus Terhadap Kasus Febrie
Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi (UUD 1945).
“Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Prinsip ini berlaku bagi siapa pun, termasuk anggota TNI,” tegas Gus Falah, Selasa (20/10)
BACA JUGA: Ucapkan Selamat kepada Gus Kikin, Gus Falah: Semoga NU Semakin Maju dan Solid
Ia merujuk pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan.
Menurutnya, prinsip konstitusional tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang tidak diskriminatif, tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun latar belakang seseorang.
BACA JUGA: Gus Falah Tolak Wacana Label Non-Halal untuk Rokok
Gus Falah menilai, dugaan kekerasan terhadap seorang kepala sekolah merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele.
Apabila benar terjadi penganiayaan, tindakan tersebut harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Persoalan kedisiplinan siswa di sekolah seharusnya diselesaikan melalui komunikasi, dialog, dan mekanisme pendidikan. Jangan sampai persoalan yang semestinya dapat diselesaikan secara baik justru berujung pada dugaan tindak kekerasan,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa profesi guru dan kepala sekolah harus dihormati karena memiliki tanggung jawab mendidik generasi muda.
Perbedaan pendapat antara orang tua siswa dan pihak sekolah semestinya tidak diselesaikan melalui tindakan main hakim sendiri.
Kasus ini bermula dari dugaan penganiayaan terhadap kepala sekolah berinisial MM di Desa Meluntur, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan, pada Sabtu (17/10).
Peristiwa tersebut diduga dipicu persoalan kedisiplinan siswa yang tidak mengenakan atribut sekolah secara lengkap.
Korban sebelumnya menegur seorang siswa yang diketahui tidak mengenakan sepatu dan kaos kaki.
Siswa tersebut disebut merupakan anak dari terduga pelaku. Perselisihan diduga terjadi setelah orang tua siswa mendatangi sekolah untuk menemui korban.
Dalam peristiwa itu, MM diduga mengalami pemukulan hingga mengalami luka.
Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom Lamongan dengan didampingi tim Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) PCNU Lamongan.
Gus Falah meminta aparat yang berwenang menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dengan memeriksa para pihak terkait, mengumpulkan bukti-bukti, serta mengungkap rangkaian kejadian secara objektif.
Lebih lanjut, Gus Falah mengingatkan bahwa penegakan hukum yang adil merupakan fondasi penting bagi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Setiap dugaan pelanggaran hukum harus ditangani berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan berdasarkan kedudukan atau institusi tempat seseorang bertugas.
“Jangan sampai masyarakat memiliki kesan bahwa hukum hanya tajam kepada rakyat biasa, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan orang yang memiliki kekuasaan atau mengenakan seragam institusi negara. Negara hukum menuntut perlakuan yang adil bagi semua orang,” pungkasnya. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
Komentar (0)