Jakarta (ANTARA) - Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) Kementerian Perhubungan merumuskan isu prioritas untuk memperkuat sistem transportasi nasional, mencakup konektivitas, efisiensi logistik, keselamatan, keberlanjutan, serta tata kelola kebijakan berbasis bukti.
Kepala Baketrans Kemenhub Hermanta mengatakan dengan luasnya persoalan di moda darat, laut, udara, perkeretaapian, dan isu lintas moda, pihaknya memastikan kajian diarahkan pada isu yang paling strategis.
"Badan Kebijakan Transportasi mengemban tugas memberikan rekomendasi kebijakan," kata Hermanta dalam kegiatan Agenda Setting Isu Strategis Sektor Transportasi Tahun 2026 sebagaimana terkonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Ia menyampaikan agenda setting merupakan titik awal penyusunan rekomendasi kebijakan di Baketrans, untuk menjaring, memetakan, dan memprioritaskan berbagai persoalan dan peluang.
"Agenda setting yang sistematis akan mencegah kajian bersifat reaktif, parsial, atau tumpang tindih,” ujarnya.
Menurutnya kebijakan transportasi merupakan tanggung jawab bersama dan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Hermanta berharap hasil diskusi tersebut bukan hanya menjadi sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi komitmen bersama dalam menentukan isu prioritas untuk dijawab menjadi kebijakan yang tepat sasaran, implementatif dan berkelanjutan.
Beragam persoalan sektor transportasi masih menjadi tantangan, seperti biaya logistik nasional sekitar 14,29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB); konektivitas antarwilayah, khususnya kawasan timur dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar yang belum merata;
Kemudian keselamatan, termasuk persoalan kendaraan over dimension over loading (ODOL); kemacetan perkotaan akibat rendahnya ketersediaan angkutan umum; serta tekanan terhadap keberlanjutan pembiayaan, tata kelola, dan regulasi.
"Sehingga diperlukan adanya pembenahan sistem transportasi secara menyeluruh dan terintegrasi," tuturnya.
Baca juga: Kepala Baketrans tinjau simpul transportasi di DIY dan Jateng
Baca juga: Baketrans Kemenhub serap masukan untuk tekan kecelakaan bus pariwisata
Sekretaris Baketrans Kemenhub Siti Maimunah menambahkan agenda setting merupakan tahap penting dalam siklus pengambilan keputusan kebijakan.
Menurut Maimunah, pihaknya perlu bergerak dari identifikasi isu menuju penerapan kebijakan, dari pendekatan sektoral menuju sistem yang terintegrasi, serta dari penelitian yang berfokus pada keluaran ilmiah menuju kebijakan yang memberikan dampak nyata.
Karena pada akhirnya, kata dia, kebijakan transportasi yang baik bukan sekadar kebijakan yang selesai dirumuskan, melainkan mampu meningkatkan keselamatan, menurunkan biaya, memperluas aksesibilitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menjelaskan pula agenda setting yang baik akan menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan Baketrans pada tahun berikutnya, dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran, kebutuhan masyarakat dan program prioritas nasional.
Dalam pandangannya, tantangan transportasi di masa depan akan semakin kompleks karena disrupsi teknologi, urbanisasi, perubahan pola mobilitas, hingga tuntutan transportasi berkelanjutan.
Diskusi juga menyoroti pentingnya tata kelola kebijakan publik yang berbasis bukti. Para narasumber sepakat bahwa kebijakan transportasi harus dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi secara terukur agar dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Baca juga: Baketrans Kemenhub uji coba penerbangan seaplane di Bali
Baca juga: Menhub instruksikan penyederhanaan regulasi di sektor transportasi
Kepala Baketrans Kemenhub Hermanta mengatakan dengan luasnya persoalan di moda darat, laut, udara, perkeretaapian, dan isu lintas moda, pihaknya memastikan kajian diarahkan pada isu yang paling strategis.
"Badan Kebijakan Transportasi mengemban tugas memberikan rekomendasi kebijakan," kata Hermanta dalam kegiatan Agenda Setting Isu Strategis Sektor Transportasi Tahun 2026 sebagaimana terkonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Ia menyampaikan agenda setting merupakan titik awal penyusunan rekomendasi kebijakan di Baketrans, untuk menjaring, memetakan, dan memprioritaskan berbagai persoalan dan peluang.
"Agenda setting yang sistematis akan mencegah kajian bersifat reaktif, parsial, atau tumpang tindih,” ujarnya.
Menurutnya kebijakan transportasi merupakan tanggung jawab bersama dan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Hermanta berharap hasil diskusi tersebut bukan hanya menjadi sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi komitmen bersama dalam menentukan isu prioritas untuk dijawab menjadi kebijakan yang tepat sasaran, implementatif dan berkelanjutan.
Beragam persoalan sektor transportasi masih menjadi tantangan, seperti biaya logistik nasional sekitar 14,29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB); konektivitas antarwilayah, khususnya kawasan timur dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar yang belum merata;
Kemudian keselamatan, termasuk persoalan kendaraan over dimension over loading (ODOL); kemacetan perkotaan akibat rendahnya ketersediaan angkutan umum; serta tekanan terhadap keberlanjutan pembiayaan, tata kelola, dan regulasi.
"Sehingga diperlukan adanya pembenahan sistem transportasi secara menyeluruh dan terintegrasi," tuturnya.
Baca juga: Kepala Baketrans tinjau simpul transportasi di DIY dan Jateng
Baca juga: Baketrans Kemenhub serap masukan untuk tekan kecelakaan bus pariwisata
Sekretaris Baketrans Kemenhub Siti Maimunah menambahkan agenda setting merupakan tahap penting dalam siklus pengambilan keputusan kebijakan.
Menurut Maimunah, pihaknya perlu bergerak dari identifikasi isu menuju penerapan kebijakan, dari pendekatan sektoral menuju sistem yang terintegrasi, serta dari penelitian yang berfokus pada keluaran ilmiah menuju kebijakan yang memberikan dampak nyata.
Karena pada akhirnya, kata dia, kebijakan transportasi yang baik bukan sekadar kebijakan yang selesai dirumuskan, melainkan mampu meningkatkan keselamatan, menurunkan biaya, memperluas aksesibilitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menjelaskan pula agenda setting yang baik akan menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan Baketrans pada tahun berikutnya, dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran, kebutuhan masyarakat dan program prioritas nasional.
Dalam pandangannya, tantangan transportasi di masa depan akan semakin kompleks karena disrupsi teknologi, urbanisasi, perubahan pola mobilitas, hingga tuntutan transportasi berkelanjutan.
Diskusi juga menyoroti pentingnya tata kelola kebijakan publik yang berbasis bukti. Para narasumber sepakat bahwa kebijakan transportasi harus dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi secara terukur agar dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Baca juga: Baketrans Kemenhub uji coba penerbangan seaplane di Bali
Baca juga: Menhub instruksikan penyederhanaan regulasi di sektor transportasi
Komentar (0)