Menkomdigi Tekankan Keamanan Digital Lewat PP TUNAS hingga Etika & Peta Jalan AI

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan keamanan dan kepercayaan masyarakat. Pemerintah ingin memastikan transformasi digital tidak hanya mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat, terutama anak-anak.

Meutya menyampaikan hal tersebut dalam diskusi panel bersama Menteri Pembangunan Digital dan Informasi Singapura Josephine Teo pada pembukaan Bali Tech Week 2026 di Bali, Senin (19/10). Keduanya sepakat bahwa kepercayaan publik menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan inovasi, pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), dan pertumbuhan ekonomi digital.

Menurutnya, keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari luasnya jangkauan konektivitas, jumlah pengguna internet, atau cepatnya masyarakat mengadopsi teknologi. Pemerintah dan industri juga perlu memastikan masyarakat dapat menggunakan teknologi dalam lingkungan digital yang aman.

“Kepercayaan digital menjadi salah satu hal yang paling menjadi perhatian kami saat ini. Kami perlu memastikan inovasi dapat berkembang dengan dukungan masyarakat,” ujar Meutya.

Oleh karena itu, kata Meutya, pemerintah perlu membangun kepercayaan melalui kebijakan yang menjawab kekhawatiran masyarakat. Ketika orang tua masih mengkhawatirkan keselamatan anak di ruang digital atau masyarakat merasa belum nyaman dengan perkembangan AI, pemerintah dan industri harus menghadirkan perlindungan yang lebih kuat.

“Ketika orang tua khawatir terhadap aktivitas anak-anak di ruang digital, artinya kita belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaan di area tersebut. Ketika perkembangan AI membuat masyarakat merasa tidak nyaman, itu juga berarti kita perlu membangun kepercayaan agar inovasi dan transformasi digital dapat terus berkembang,” kata Meutya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Komdigi menerapkan prinsip T3, yakni Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga, sebagai arah transformasi digital nasional. Pemerintah ingin pemerataan konektivitas mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai risiko di ruang digital.

Dia menegaskan, keamanan digital bukanlah penghambat inovasi. Sebaliknya, perlindungan yang memadai menjadi prasyarat agar masyarakat dapat menerima dan memanfaatkan teknologi secara berkelanjutan. Kepercayaan publik juga dapat memperkuat ekosistem digital, membuka peluang investasi, dan memperluas penggunaan teknologi di berbagai sektor.

PP TUNAS Dorong Platform Digital Lebih Aman

Salah satu langkah konkret untuk memperkuat kepercayaan digital itu diimplementasikan lewat penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.

Aturan ini dirancang menggunakan pendekatan berbasis risiko dengan menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital yang dikategorikan berisiko tinggi. Kebijakan tersebut tidak berlaku untuk semua platform digital, tetapi menyasar layanan yang memiliki risiko lebih besar terhadap keselamatan dan perkembangan anak.

Aturan ini tidak bertujuan untuk menjauhkan anak-anak dari kemajuan teknologi. Sebaliknya, kebijakan ini justru bertujuan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, sekaligus mendorong industri mengurangi risiko melalui produk dan fitur yang lebih memperhatikan keselamatan pengguna.

“Kami ingin platform media sosial dan ekosistem digital menjadi lebih aman. Kami ingin mereka mengurangi risikonya sehingga tidak lagi dikategorikan sebagai platform berisiko tinggi,” tegas Meutya.

Ia menekankan bahwa perlindungan anak tidak cukup dilakukan dengan membatasi akses pengguna. Penyelenggara platform juga perlu mengubah desain dan tata kelola layanan agar risiko terhadap pengguna semakin rendah.

Pendekatan tersebut diharapkan mendorong perusahaan teknologi meningkatkan standar keamanan produknya. Dengan demikian, platform digital tidak hanya memenuhi ketentuan yang berlaku, tetapi juga ikut bertanggung jawab menciptakan ruang digital yang lebih aman.

Dalam diskusi yang sama, Josephine Teo menyampaikan pandangan serupa mengenai pentingnya kepercayaan dalam pertumbuhan teknologi. Menurutnya, masyarakat dan organisasi harus bisa mengandalkan teknologi tanpa terus-menerus mengkhawatirkan dampak berbahaya yang mungkin ditimbulkannya.

“Kepercayaan adalah segalanya. Untuk teknologi yang diandalkan dalam aspek-aspek terpenting kehidupan kita, tanpa unsur kepercayaan yang kuat, pertumbuhan dan perkembangannya tidak akan berkelanjutan,” ujar Josephine.

Indonesia Siapkan Regulasi dan Peta Jalan AI Nasional

Selain memperkuat perlindungan anak, pemerintah juga menyiapkan landasan tata kelola kecerdasan artifisial atau AI. Meutya mengatakan bahwa saat ini Indonesia tengah menyusun dua rancangan Peraturan Presiden, yakni mengenai etika AI dan peta jalan AI nasional.

Tingginya adopsi AI di Indonesia membuka peluang untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Namun, pemerintah perlu mengimbangi perkembangan tersebut dengan tata kelola yang dapat mengantisipasi risiko sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku industri.

“Itulah sebabnya pemerintah perlu mengambil peran. Kami sudah menyusun rancangan regulasinya, dan regulasi tersebut tidak sedemikian ketat hingga menghambat inovasi,” ujar Meutya.

Rancangan regulasi etika AI diharapkan menjadi panduan bagi perusahaan teknologi, termasuk perusahaan global yang beroperasi di Indonesia, dalam mengembangkan dan menggunakan AI secara aman serta bertanggung jawab.

Adapun kerangka kebijakan yang disiapkan mencakup sejumlah prinsip penting, seperti perlindungan data pribadi, transparansi, pencegahan diskriminasi, dan kendali manusia. Prinsip-prinsip tersebut diharapkan membantu memastikan penggunaan AI tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

Sementara itu, peta jalan AI nasional akan mendorong pemanfaatan teknologi pada sektor prioritas yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Beberapa sektor yang menjadi perhatian meliputi ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, dan reformasi birokrasi.

Melalui langkah tersebut, pemerintah ingin memastikan perkembangan AI tidak hanya meningkatkan kemampuan teknologi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pelayanan publik dan perekonomian nasional.

Meutya menegaskan bahwa Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara percepatan inovasi dan mitigasi risiko. Pemerintah berupaya menghadirkan aturan yang memberikan kepastian dan perlindungan tanpa mempersempit ruang bagi industri, pengembang, maupun masyarakat untuk memanfaatkan peluang AI.

Josephine menjelaskan bahwa Singapura menerapkan pendekatan tata kelola AI yang menyesuaikan diri dengan perkembangan risiko. Pemerintah perlu mengidentifikasi persoalan secara spesifik, mengevaluasi efektivitas aturan yang sudah tersedia, dan menentukan apakah perkembangan teknologi membutuhkan regulasi baru.

“Risiko terkait AI muncul dengan sangat cepat dan tidak selalu dalam bentuk yang kita perkirakan. Karena itu, kita perlu terus mencermati bagaimana risiko tersebut berkembang, menguji pedoman yang ada, dan mengambil langkah hukum ketika kita yakin aturan tersebut akan efektif,” jelas Josephine.

Meutya menyebut, melalui prinsip Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga, pihaknya ingin memastikan kemajuan teknologi tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga menghadirkan rasa aman dan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.