Masih Tegang, Alasan Prancis Terapkan Jam Malam di Beberapa Kota

Paris: Pihak berwenang Prancis menerapkan jam malam di wilayah-wilayah tertentu -,termasuk di beberapa bagian Paris,- saat negara tersebut tengah menghadapi kerusuhan terburuk dalam beberapa tahun terakhir.

Langkah ini diambil setelah protes terkait pendidikan dan biaya hidup berubah menjadi gelombang kekerasan mematikan di seluruh negeri selama akhir pekan. Situasi ini memicu aksi saling menyalahkan di dalam negeri dan berisiko merembet ke negara-negara tetangga di Eropa.

Suasana di Prancis masih tegang pada Senin 19 Oktober 2026, dengan Perdana Menteri Sébastien Lecornu meminta sejumlah kota untuk memberlakukan "jam malam parsial" guna melindungi masyarakat, properti, dan dunia usaha.

Menurut laporan afiliasi CNN, BFMTV, yang mengutip pejabat terpilih di Paris, kawasan Place de la République akan diberlakukan jam malam mulai pukul 23.00 Senin hingga pukul 06.00 Selasa.

Hal yang sama juga berlaku untuk area di sekitar Les Halles, mulai pukul 22.00 Senin hingga pukul 06.00 Selasa.

Di Lyon, pertemuan di jalan umum dilarang mulai pukul 18.00 hingga 21.00 pada Senin, diikuti dengan pemberlakuan jam malam di beberapa bagian kota tersebut dari pukul 21.00 Senin hingga pukul 06.00 Selasa.



Sementara itu, di Marseille, pihak berwenang melarang semua bentuk pertemuan dan demonstrasi mulai tengah hari hingga pukul 20.00 waktu setempat.

Jam malam bagi anak di bawah umur akan diberlakukan mulai pukul 21.00 hari Senin hingga pukul 06.00 Selasa di pusat kota Nice -,menurut wali kota setempat,- serta di beberapa kota dan wilayah di departemen Nord.

“Jam malam ini juga mencakup wilayah Lille, Douai, Wattignies, dan Denain, yang berlaku mulai pukul 20.00 Senin waktu setempat hingga pukul 06.00 Selasa,” menurut laporan BFMTV mengutip dari kantor Perdana Menteri Prancis, yang dilansir dari France24, Selasa 20 Oktober 2026.

Langkah-langkah tersebut diambil setelah lebih dari 2.000 orang ditangkap selama akhir pekan lalu, dengan setidaknya dua korban jiwa serta laporan mengenai cedera serius, termasuk dua orang yang kehilangan tangan mereka.

Selama aksi protes berlangsung, polisi menembakkan gas air mata ke arah kerumunan dan terlibat bentrokan dengan para perusuh berpakaian hitam dan bertudung, yang melakukan pembakaran serta membobol toko-toko dan gedung pemerintah, sejumlah gambar memperlihatkan bangunan-bangunan bersejarah dilalap api.

Sementara Prancis mulai menghitung kerugian yang ditimbulkan, muncul berbagai tuduhan bahwa pemerintah gagal mengantisipasi skala krisis ini dengan memadai, terlebih lagi karena pemilihan umum untuk menentukan pengganti Presiden Prancis Emmanuel Macron akan berlangsung enam bulan lagi.

Pihak berwenang dan para pemimpin politik menegaskan bahwa sebagian besar pengunjuk rasa melakukan aksinya secara damai. Namun, tingkat kekerasan dan kerusakan yang terjadi -,yang terburuk dalam beberapa tahun terakhir,- telah mengguncang negara tersebut dan memicu kecaman keras, baik dari para pemimpin maupun masyarakat umum.

“Mereka yang melakukan perusakan harus menanggung akibatnya,” ujar Macron pada Minggu malam.

“Mereka yang melakukan penjarahan harus mengganti kerugian. Mereka yang berupaya meruntuhkan Republik akan dimintai pertanggungjawaban,” tegas Macron.

Ia juga berjanji akan mengadakan pertemuan minggu ini untuk membahas “usulan konkret” serta mendengarkan tuntutan para pengunjuk rasa. Namun, belum dapat dipastikan apakah langkah ini cukup untuk meredam aksi protes di Prancis—maupun demonstrasi serupa terkait biaya hidup yang kini mulai menyebar ke negara-negara tetangga. Bagaimana semua ini bermula? Semuanya berawal pada September dengan aksi mogok yang dilakukan oleh para siswa dan guru di sebuah sekolah menengah di pinggiran kota Paris, yang menuntut penambahan staf dan sumber daya. Tuntutan mereka dipenuhi dan aksi mogok pun berakhir—tetapi peristiwa itu memicu percikan yang dengan cepat meluas ke seluruh negeri.

Para siswa di berbagai wilayah, yang telah lama merasa frustrasi dengan sistem pendidikan yang kekurangan staf dan terlalu padat, melancarkan aksi protes yang terkadang berujung pada kekerasan.

Respons kepolisian yang represif justru memicu kemarahan publik dan mendorong ratusan ribu orang turun ke jalan, terutama setelah beredarnya video yang memperlihatkan seorang petugas polisi menggunakan teknik kuncian kepala (headlock) yang dilarang terhadap seorang remaja perempuan.

Dalam beberapa minggu, aksi protes tersebut berkembang menjadi gerakan yang lebih luas, tidak lagi terbatas pada kalangan siswa. Gerakan ini mencerminkan ketidakpuasan yang meluas terkait keterjangkauan biaya hidup, persepsi mengenai kelambanan pemerintah, kesenjangan kekayaan yang kian melebar, serta keinginan mendalam akan perubahan sosial dan politik.

“Kondisi ini tidak bisa terus berlanjut,” ujar Maria Pallas, 57 tahun, seorang anggota serikat pekerja besar di Prancis, saat berbicara kepada CNN dalam aksi protes di Paris pada Sabtu.

“Ada masalah biaya hidup. Ada pengangguran. Ada banyak hal lainnya. Seorang anak muda mencari pekerjaan, kita menjanjikan banyak hal kepadanya, namun pada akhirnya ia tidak mendapatkan apa-apa,” pungkas Pallas.