Ketua Umum (Ketum) Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Willem Frans Ansanay mendukung pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut ada operasi politik di balik polemik ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka. Willem menilai pernyataan Jokowi tersebut memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Pernyataan Pak Jokowi menanggapi isu ijazah Mas Wapres ada operasi politik dan ada penumpang gelap membuat kebakaran jenggot tentu punya alasan yang bisa dipertanggungjawabkan," kata Willem kepada wartawan, Selasa (20/10/2026).
Willem mengatakan persoalan ijazah Jokowi lebih dahulu bergulir selama hampir dua tahun sebelum berlanjut ke proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saat itu, menurutnya, Jokowi juga pernah menyampaikan adanya pihak besar di belakang orang-orang yang mempersoalkan ijazahnya.
Setelah polemik ijazah Jokowi, Willem menyebut isu serupa kemudian bergeser kepada Gibran. Dia menyinggung sejumlah nama yang menurutnya terlibat dalam upaya mempersoalkan ijazah Wapres.
"Pasca-dinamika penzoliman Pak Jokowi soal ijazah maka bergeser lagi ke Mas Wapres yang dilakukan oleh si Deni Indrayana/Mercy dan di sana ada Roy Suryo dkk. Ada juga Refly Harun yang sepertinya penasihat hukum dua tim ini," ujarnya.
Willem menilai polemik ijazah Gibran tidak hanya berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan. Dia menduga ada kepentingan politik untuk menjegal Gibran dalam Pemilu 2029.
Menurut Willem, langkah mempermasalahkan ijazah Gibran ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai sebagai salah satu upaya untuk menggugurkan Gibran dari posisi Wapres. "Usaha Deni Indrayana mempersoalkan ijazah Wapres itu, targetnya adalah pemakzulan Gibran sebagai Wapres," katanya.
Willem juga menyinggung putusan MK terkait permohonan yang diajukan Denny Indrayana dan pihak lainnya. Dia menyampaikan interpretasinya sendiri terhadap putusan tersebut, termasuk mengenai persoalan ijazah Gibran.
"Menurut penafsiran, ijazah tidak ditemukan bisa berarti saat dokumen-dokumen yang diperiksa hakim-hakim MK memang tidak ditemukan ijazahnya Gibran, jadi wajar saja seperti itu putusannya," ujar Willem.
Polemik tersebut, menurut Willem, berpotensi berlanjut ke ranah politik. Bila upaya di MK tidak berhasil, kata Willem, isu tersebut dapat dibawa ke parlemen.
"Karena gagal memakzulkan Gibran di MK, si Deni bergeser ke parlemen," katanya.
Willem menyebut dirinya menduga isu tersebut berkaitan dengan persiapan menuju Pemilu 2029. Dia menilai keberadaan Gibran sebagai figur yang berpotensi memiliki kekuatan politik dapat menjadi salah satu alasan munculnya berbagai upaya untuk mempersoalkannya.
"Ketakutan menghadapi Gibran yang lagi populer di mata masyarakat Indonesia di Pemilu 2029 itulah dasar operasi politik atasnya," ujarnya.
Willem kemudian mengaitkan polemik ijazah Jokowi dan Gibran sebagai rangkaian gerakan politik. Bahkan, dia menduga persoalan serupa dapat diarahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Bara JP sudah menduga sejak awal isu ijazah Pak Jokowi itu sebetulnya adalah permulaan untuk mendegradasi Presiden Prabowo yang dianggap lemah dalam pertarungan politik di Pemilu 2029," kata Willem.
"Karena gagal di isu ijazah Pak Jokowi maka merembet lah gerakan operasi politik itu ke Mas Gibran dengan isu yang sama yaitu ijazah," sambungnya.
Willem bahkan menduga persoalan ijazah dapat menjadi isu politik ketiga yang diarahkan kepada Prabowo sebagai lulusan perguruan tinggi di luar negeri.
"Operasi politik pertama adalah ijazah Pak Jokowi, operasi politik kedua adalah ijazah Mas Gibran, dugaan kami operasi politik ketiga bisa saja, dugaan saya mempermasalahkan ijazah Pak Prabowo sebagai lulusan luar negeri," ujarnya.
"Karena itu dugaan kami target utamanya adalah menggagalkan Prabowo maju di Pemilu 2029 dengan isu ijazah," katanya.
"Jadi operasi politik dan tentu saja penumpang gelap itu sudah menjadi rahasia umum," sambungnya.
Sebelumnya, Jokowi menyebut polemik ijazah dirinya dan ijazah Gibran Rakabuming sebagai operasi politik. Jokowi mengatakan ada penunggang gelap di balik polemik ijazah dirinya dan Gibran.
"Iya kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai sekali," kata Jokowi dilansir detikJateng, Jumat (16/10).
"Tapi ya buat saya biasa aja," imbuhnya.
(azh/rfs)
Komentar (0)