Memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, agenda kesehatan sudah tidak lagi berfokus pada peluncuran program. Cakupan sasaran program sudah hampir mencapai target, mulai dari cakupan untuk program cek kesehatan gratis, penanganan tuberkulosis, hingga pembangunan rumah sakit daerah.
Target pun mestinya bergerak lebih maju tidak lagi sekadar memastikan program berjalan atau tidak. Fokus program kini mestinya sudah bergeser pada dampak nyata terhadap perbaikan sistem kesehatan dan peningkatan status kesehatan masyarakat.
Pemerintah menargetkan usia harapan hidup masyarakat bisa naik menjadi 76 tahun dengan usia harapan hidup s ehat setidaknya menjadi 65 tahun. Saat ini, usia harapan hidup di Indonesia masih 72 tahun dengan usia harapan hidup sehat 60 tahun.
Angka tersebut jauh lebih rendah dari negara lain, seperti Malaysia sekitar 76 tahun, Vietnam sekitar 75 tahun, Thailand 77 tahun, dan Singapura yang sudah mencapai 84 tahun. Masalah kesehatan di Indonesia yang masih tinggi menjadi salah satu faktornya.
Angka penyakit tidak menular kronis masih tinggi. Angka kematian ibu dan bayi juga tinggi. Selain itu, sistem kesehatan yang tersedia juga belum merata dan memadai. Karena itu, evaluasi program mestinya dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir, sampai pada tatalaksana dan pengendalian penyakit.
Pemerintah menargetkan usia harapan hidup masyarakat bisa naik menjadi 76 tahun dengan usia harapan hidup sehat setidaknya menjadi 65 tahun.
Sejak awal, harapan publik terhadap agenda kesehatan cukup tinggi. Mengutip hasil Survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 4-10 Januari 2025 terkait 100 hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, setidaknya 85 persen responden merasa puas dengan upaya pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan gratis.
Sebanyak 81 persen responden juga puas dengan usaha pemerintah membangun rumah sakit yang berkualitas di setiap kabupaten. Selain itu, sebanyak 74,6 persen responden juga puas dengan target pemerintah yang akan menurunkan hingga 50 persen kasus tuberkulosis di Indonesia.
Angka-angka tersebut perlu menjadi pengingat bahwa masyarakat berharap dan menunggu pada hasil nyata dari program yang telah dibangun. Dua tahun berjalan, hasil tersebut tidak lagi berhenti pada pelaksanaan program melainkan hasil yang sudah dirasakan masyarakat.
Data Kementerian Kesehatan per 4 Oktober 2026 menunjukkan, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sudah menjangkau lebih dari 10.000 puskesmas di Indonesia. Dari 130 juta lebih orang yang menjadi sasaran pada 2026, sebanyak 105 juta sudah melakukan pemeriksaan.
Dari pemeriksaan kesehatan tersebut, hasilnya menunjukkan 9,7 persen atau sekitar 7 juta orang mengalami hipertensi dan 7,2 juta orang mengalami prehipertensi. Lebih dari 1 juta orang ditemukan dengan diabetes dan 2,4 juta mengalami prediabetes.
Sementara itu, pemeriksaan lebih lanjut pada seluruh kasus diabetes dan hipertensi usia lebih dari 40 tahun, sebanyak 72,7 persen atau 256.000 orang mengalami dislipidemia, yakni kadar lemak atau kolesterol dalam darah tinggi. Temuan tersebut menunjukkan tingginya beban penyakit tidak menular di Indonesia.
Jika hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi tidak dikendalikan, risiko penyakit yang lebih buruk dengan biaya tinggi bisa terjadi, seperti jantung, stroke, dan gagal ginjal. Penyakit-penyakit tersebut merupakan penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi di Indonesia.
Karena itu, upaya cek kesehatan gratis yang sudah dimulai sebagai bagian dari skrining dan deteksi dini perlu keberlanjutan dalam tatalaksana. Penyakit yang ditemukan harus dipastikan bisa diobati agar terkendali sehingga risiko penyakit yang mematikan bisa dicegah.
Rata-rata dari setiap penyakit, seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol, yang terdeteksi hanya sekitar 10 persen yang mendapatkan pengobatan.
Namun, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menuturkan, tata laksana penyakit memang masih menjadi tantangan. Rata-rata dari setiap penyakit, seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol, yang terdeteksi hanya sekitar 10 persen yang mendapatkan pengobatan. Padahal, ketersediaan obat telah dipastikan dengan akses gratis untuk masyarakat.
”Kami akui, tahun lalu, kami memang masih mengejar skrining dulu. Sebanyak-banyaknya yang melakukan skrining (kesehatan). Tahun ini, (target) skrining tetap dinaikkan, tetapi juga dimulai untuk meningkatkan tatalaksananya yang sekarang masih rendah,” tuturnya.
Tata laksana tersebut juga termasuk pada penanganan untuk penyakit tuberkulosis. Indonesia merupakan negara dengan jumlah kasus tuberkulosis terbanyak kedua di dunia setelah India. Kunci pengendalian tuberkulosis pada penemuan kasus sejak dini dan pengobatan hingga tuntas.
Namun, data pada 2025 menunjukkan dari 1.090.000 kasus estimasi TB di Indonesia, kasus yang ditemukan baru sekitar 80 persen. Sementara dari kasus yang ditemukan sebanyak 93 persen yang mendapatkan pengobatan. Targetnya, 90 persen estimasi kasus bisa ditemukan, 95 persen kasus bisa diobati, dan 80-90 persen bisa diobati sampai tuntas.
Menurut Budi, keberhasilan tata laksana penyakit sampai pengobatan sangat bergantung pada kemauan masyarakat untuk hidup sehat. Karena itu, edukasi kesehatan terus digalakkan. Upaya tata laksana tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan tenaga kesehatan.
Meski demikian, menurut Pendiri dan CEO Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Satyani Saminarsih, banyak persoalan yang terjadi yang menyebabkan banyak kasus penyakit tidak sampai pada tahap pengobatan. Hal itu tidak hanya terkait kemauan dari masyarakat untuk berobat.
Masalah yang ditemukan mulai dari obat yang tidak tersedia di puskesmas, akses fasilitas kesehatan yang jauh, serta risiko kehilangan pendapatan jika harus pergi ke fasilitas kesehatan. ”Misalnya buruh tani yang harus kerja di sawah yang dibayar harian, jika ia harus ke puskesmas hari itu, berarti penghasilan di hari itu tidak didapatkan. Belum lagi kalau sudah datang ternyata obatnya tidak tersedia. Itu yang terjadi,” kata Diah.
Karena itu, ia mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah mesti diperkuat. Penguatan layanan kesehatan di daerah berkaitan erat dengan komitmen kepala daerah setempat agar bisa terintegrasi dari hulu ke hilir.
Program integrasi layanan primer (ILP) yang sudah berjalan bisa semakin diperbaiki. Kader kesehatan bisa digerakkan untuk mendukung layanan kesehatan yang menyeluruh, sejak pemeriksaan dan deteksi dini hingga pengobatan dan pengendalian penyakit.
Namun, operasional kader harus dipastikan memadai. Pemerintah pusat dapat mengintervensi pemerintah daerah lewat alokasi anggaran kesehatan yang cukup. Transfer ke daerah seperti Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum perlu dikunci sebagai komitmen anggara kesehatan. Jumlah anggaran tersebut perlu dipastikan sesuai dengan kebutuhan dalam menopang layanan di puskesmas. ”Tanpa anggaran tersebut, daerah cenderung tidak akan memprioritaskan alokasi anggaran daerah untuk penguatan fasilitas kesehatan primer,” tutur Diah.
Deteksi dini menjadi kunci utama untuk menekan beban penyakit di masyarakat.
Ia menambahkan, pengendalian penyakit juga mesti sejalan dengan pengendalian faktor risiko penyakit. Akses masyarakat pada rokok dan minuman serta makanan tinggi garam, gula, dan lemak masih sangat mudah. Padahal, itu sangat berkaitan dengan risiko penyakit tidak menular.
Di lain sisi, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto menyampaikan, program cek kesehatan gratis termasuk peningkatan penemuan penyakit tuberkulosis menjadi langkah awal yang baik dalam upaya pengendalian penyakit di masyarakat. Deteksi dini menjadi kunci utama untuk menekan beban penyakit di masyarakat.
Akan tetapi, ia menilai, program yang berjalan saat ini masih belum diperkuat dengan pengawasan kualitas (quality control) yang memadai. Pemerintah perlu memastikan pemeriksaan benar-benar dilakukan tidak sekadar administrasi untuk mengejar angka sasaran di masyarakat. Selain itu, pengawasan harus berjalan untuk memastikan orang yang sudah ditemukan dengan penyakit bisa mendapatkan pengobatan sampai tuntas.
”Tanpa upaya pengawasan itu, angka kunjungan yang selama ini dilaporkan hanya sekadar untuk mengejar jumlah. Penyakit tidak menular akan tetap tinggi, angka kematian ibu dan anak juga tinggi sehingga target meningkatkan usia harapan hidup jadi sulit (dicapai)” katanya.
Selain pemeriksaan kesehatan, pemerintah kini juga tengah berupaya untuk memperbaiki fasilitas pelayanan kesehatan. Budi Gunadi menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan akan meningkatkan status 66 rumah sakit umum daerah dari tipe D menjadi tipe C. Saat ini, sebanyak 21 RSUD sudah beroperasi, sementara sisanya masih dalam proses pembangunan dan perencanaan.
Akan tetapi, Budi menyebutkan, kelengkapan sumber daya manusia kesehatan masih menjadi tantangan. Dari 66 RSUD yang menjadi target pembangunan, baru 9 RSUD atau sekitar 14 persen yang memiliki tujuh dokter spesialis dasar yang dibutuhkan.
Setidaknya masih dibutuhkan 201 dokter spesialis untuk memenuhi seluruh rumah sakit tersebut. Itu mulai dari dokter spesialis anak, obgyn, penyakit dalam, patologi klinik, bedah, anestesi, radiologi, neurologi, dan jantung. Kebutuhan tertinggi pada dokter spesialis neurologi dan jantung.
Budi menyebutkan, kekurangan dokter tersebut sedang diupayakan dengan pembukaan jalur pendidikan spesialis berbasis rumah sakit. Sebanyak 221 residen dokter spesialis telah masuk dalam empat angkatan program pendidikan tersebut. Sebanyak 55 program studi baru disiapkan pada 2026. Peserta diambil dari putra-putri daerah sehingga setelah lulus dapat langsung ditempatkan di rumah sakit yang belum memiliki dokter spesialis tersebut.
Pemerintah juga membuka jalur beasiswa untuk memperkuat dokter spesialis dan subspesialis untuk layanan prioritas pada penyakit jantung, stroke, kanker, dan uronefrologi. Lebih dari 100 dokter spesialis telah mengikuti program beasiswa ke luar negeri yang langsung bertugas di daerah asal. Sebagian besar telah menempuh pendidikan di China.
Terkait dengan itu, Slamet mengatakan, pemerintah tetap perlu mempersiapkan solusi jangka pendek untuk mengisi kebutuhan dokter di daerah-daerah dengan kekosongan dokter spesialis. Bangunan rumah sakit yang sudah diperbaiki serta puskesmas yang sudah memadai tidak akan berfungsi optimal tanpa adanya dokter yang bertugas.
Pemerintah tetap perlu mempersiapkan solusi jangka pendek untuk mengisi kebutuhan dokter di daerah-daerah dengan kekosongan dokter spesialis.
Pendidikan dokter spesialis cukup panjang sehingga tidak bisa langsung tersedia dalam dua atau tiga tahun pertama. Slamet mengusulkan agar pemerintah bisa menggerakkan dokter yang ada untuk bertugas ke daerah yang masih terbatas. Jumlah dokter dinilai sudah mencukupi hanya distribusinya yang kurang merata.
”IDI telah menghitung untuk mendistribusikan seribu dokter spesialis ke daerah terpencil membutuhkan biaya sekitar Rp 1,5 triliun per tahun. Anggaran itu bisa disediakan setidaknya sambil menunggu produksi dokter dengan jumlah yang mencukupi, termasuk dari program hospital based (berbasis rumah sakit),” tutur Slamet.
Dari prioritas program kesehatan pemerintah yang sudah berjalan saat ini dinilai sudah menunjukkan arah yang jelas. Jangkauan program cek kesehatan sudah semakin meluas. Tren angka tuberkulosis sudah mulai berbalik menuju penurunan. Selain itu, layanan kesehatan yang memadai mulai dibangun di daerah terpencil demi mencapai pemerataan di seluruh wilayah.
Meski demikian, hasil akhir dari seluruh upaya tersebut tetap diukur pada kualitas kesehatan masyarakat. Pekerjaan rumah saat ini tidak lagi pada pelaksanaan program, melainkan pada keberlanjutan program, tata laksana pengobatan, ketersediaan tenaga kesehatan dan medis yang merata, pengawasan mutu, serta konsistensi komitmen pemerintah daerah. Perbaikan dan penguatan sistem kesehatan dari hulu ke hilir memang bukan pekerjaan yang mudah, tetapi itu juga bukan mustahil untuk diwujudkan.
Komentar (0)