Refleksi 2 Tahun Prabowo-Gibran, PKS Harap Tak Ada Kasus Keracunan di Program MBG

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Muhammad Kholid menilai masih ada sejumlah pekerjaan rumah harus diselesaikan pemerintah menyambut dua tahun kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal demikian dikatakan dia saat menjawab pertanyaan awak media terkait kinerja dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

BACA JUGA: Karhutla Terus Berulang, Legislator PKS Desak Menhut Raja Juli Antoni Mundur

Kholid mulanya mengatakan pemerintah telah menunjukkan berbagai kinerja positif selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dia melanjutkan bahwa progres tersebut harus dibarengi dengan evaluasi yang objektif dari partai dan elemen masyarakat sipil.

BACA JUGA: Said Didu Berharap PKS di Garis Depan, Singgung Kerusakan Moral soal Gibran

"Ada progres, ada perbaikan, tetapi juga perlu ada beberapa catatan di situ," katanya dalam konferensi pers sebelum pelaksanaan Bimteknas PKS di Jakarta, Senin (19/10).

Kholid menyoroti pelaksanaan program Asta Cita, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. 

BACA JUGA: Besok, Prabowo-Gibran 2 Tahun Pimpin Indonesia, Mahasiswa Demonstrasi di Tugu Tani

Kholid memuji niat baik Presiden Prabowo di balik program MBG demi menguatkan gizi para penerus dan menekan tengkes atau stunting.

"Kami melihat bahwa MBG ini niat Presiden Prabowo sangat mulia untuk memberikan asupan gizi yang baik untuk anak-anak didik kita," ujarnya.

Namun, legislator DPR RI menyinggung berbagai masalah operasional yang muncul di lapangan, seperti kasus keracunan makanan hingga transparansi anggaran.

"Namun dalam eksekusinya, kami melihat harus kami akui ada berbagai macam catatannya. Seperti contoh, ada yang terdampak keracunan, misal," katanya.

Kholid berharap tata kelola MBG diperbaiki demi menekan angka keracunan dan tujuan program tepat sasaran. 

"Maka, seharusnya ke depan zero case keracunan itu. Zero case terjadinya keracunan," ujarnya.

Kholid juga meminta pemerintah memperketat pengawasan agar tidak ada celah penyelewengan dana dalam program MBG.

"Maka ke depan harus zero case terjadinya korupsi, dan sebagainya dan sebagainya. Tata kelolanya harus diperbaiki," ucapnya.

Kholid juga menyinggung evaluasi di sektor lingkungan hidup dengan mengulas kasus karhutla di beberapa daerah. 

Dia meminta kementerian terkait untuk lebih waspada dan teliti dalam menjaga kelestarian alam Indonesia.

"Bagaimana Kementerian Kehutanan seharusnya juga harus lebih jeli lagi, lebih baik lagi dalam mengelola hutan, ya, dan terkait Kementerian Lingkungan Hidup harus lebih jeli lagi, ya, terkait bagaimana pelindungan hutan kita, lingkungan hidup kita, dan sebagainya," pungkas Kholid. (ast/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasih Rapor Merah Buat Prabowo-Gibran, Konferensi Republik Ungkap 8 Catatan Kritis