PKS Ingatkan Kader Hati-Hati Bicara di Medsos

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mengingatkan kader agar berhati-hati menyampaikan pernyataan di media sosial. Sebab, pernyataan kurang tepat bisa viral dan memicu persoalan lebih luas, termasuk bagi pihak lain.

Hal itu disampaikan Kholid saat menghadiri Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS di hotel kawasan Jakarta Barat, Senin (19/10/2026). Salah satu sesi dalam kegiatan tersebut membahas peningkatan kompetensi komunikasi politik di era digital.

"Salah satu memang sesinya kita kemarin ada meningkatkan kapasitas kompetensi komunikasi politik, tapi ada tambahannya di era digital. Betul sekali," kata Kholid.

Menurut dia, komunikasi politik kini tidak lagi sebatas menyampaikan pesan kepada masyarakat. Para pejabat publik juga harus memahami ekosistem digital karena pernyataan yang disampaikan melalui media sosial bisa menyebar luas dan menimbulkan konsekuensi di luar perkiraan.

"Komunikasi politik sekarang tidak lagi hanya sekadar komunikasi politik, ya, tapi ada yang disebut dengan ekosistem digital,” ujar Kholid.

Kholid menilai, kompetensi komunikasi politik semakin penting di tengah cepatnya penyebaran informasi. Unggahan atau pernyataan yang kurang tepat dapat menjadi viral dan memicu persoalan yang lebih luas.

“Bisa jadi postingan atau statement kita di media sosial, ya, yang kalau kita menyampaikannya kurang tepat, maka itu bisa jadi viral, dampaknya bukan hanya dia yang bermasalah, bisa menjadi permasalahan lebih luas lagi,” tutur Kholid.

Dia juga mengingatkan, pernyataan pejabat publik dapat berdampak kepada pihak lain, sekalipun tidak secara sengaja disampaikan untuk merugikan mereka.

“Bisa jadi statement-nya tidak apa ya, sengaja untuk katakanlah membuat pihak lain itu apa namanya dirugikan, gitu ya. Tapi karena dia pejabat publik, itu bisa berdampak,” kata Kholid.

Karena itu, PKS ingin memperkuat dua aspek, yakni etika komunikasi publik di era digital dan kompetensi komunikasi politik kader. Kholid berharap pejabat publik memiliki kesadaran bahwa cara menyampaikan pesan harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan karakter ruang digital.

“Karena itu, kita ingin agar menguatkan satu etika komunikasi publik di era digital, yang kedua kompetensi,” ujar dia.

Kholid mengatakan, pembahasan mengenai kompetensi komunikasi politik akan dilanjutkan oleh para pakar dalam Bimteknas tersebut. Menurut dia, pejabat publik perlu menyadari bahwa komunikasi politik tidak cukup dilakukan secara langsung atau melalui media konvensional.

“Nah, sehingga paling tidak kita memiliki awareness bahwa di era digital ini kompetensi komunikasi politik semakin penting. Nah, nanti tentu akan dibahas oleh pakar-pakar komunikasi politik,” kata dia.

Dia menambahkan, media konvensional kini juga merambah platform digital. Kondisi tersebut membuat pejabat publik perlu memiliki pola pikir digital atau digital mindset untuk memahami jangkauan dan konsekuensi pesan yang disampaikan.

“Tapi paling tidak para pejabat publik kita menyadari betul bahwa komunikasi politik itu tidak cukup sekarang hanya menyampaikan secara offline, ya, atau secara media konvensional, bahkan sekarang pun media-media konvensional sekarang sudah go to digital semua,” ucap Kholid.

Kholid menegaskan, setiap pesan yang disampaikan di ruang digital berpotensi membawa dampak besar, terutama ketika menjadi viral.

“Sehingga kita harus sadar digital. Ada yang bilang mengatakan digital mindset, pola pikir digital, bahwa apa-apa yang kita sampaikan di ruang digital itu, itu dampaknya itu bisa luar biasa, apalagi kalau sudah viral, mungkin ya,” tandasnya.