Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan kunjungan dan diskusi dengan PT Kawasan Industri Nusantara (KINRA) dan PT Pertagas Niaga di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun.
Anggota Komisioner KPPU, Muhammad Fanshurullah Asa, didampingi Kepala KPPU Kanwil I Ridho Pamungkas mengatakan kegiatan ini bertujuan mendalami perkembangan investasi, kebutuhan energi industri, serta faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi biaya dan daya saing pelaku usaha di kawasan tersebut.
“Kita membahas perkembangan pengelolaan kawasan, realisasi investasi, serta kebutuhan dan pemanfaatan gas bumi sebagai salah satu komponen penting dalam struktur biaya produksi industry,” katanya, Senin (19/10/2026).
Berdasarkan pemaparan dalam pertemuan, KEK Sei Mangkei memiliki 12 tenant yang telah beroperasi. Kebutuhan gas bumi meningkat dari 5,5 MMSCFD pada 2025 menjadi 8,8 MMSCFD pada Triwulan I 2026, sementara kapasitas terpasang mencapai 75 MMSCFD.
Peningkatan kebutuhan gas bumi tersebut menunjukkan pentingnya ketersediaan energi yang memadai untuk mendukung aktivitas produksi dan pengembangan industri. Dari sisi ekonomi, kepastian pasokan dan efisiensi biaya energi menjadi faktor yang dapat memengaruhi keputusan investasi, biaya operasional, serta kemampuan industri menghasilkan produk yang kompetitif.
“Kita juga mendalami peran infrastruktur energi, termasuk pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Dumai–Sei Mangkei, dalam memperkuat konektivitas pasokan energi dan mendukung efisiensi industri. Infrastruktur yang memadai diharapkan dapat meningkatkan daya tarik KEK Sei Mangkei sebagai tujuan investasi sekaligus memperkuat posisi industri di Sumatera Utara dalam rantai pasok dan pasar yang lebih luas,” ujarnya.
Dari perspektif persaingan usaha, KPPU menekankan pentingnya tata kelola kawasan yang efisien dan transparan, khususnya dalam penetapan tarif layanan yang memengaruhi biaya operasional tenant.
“KINRA selaku pengelola kawasan perlu memastikan bahwa tarif listrik, air bersih, dan fasilitas pendukung lainnya ditetapkan secara wajar, dapat dipertanggungjawabkan, serta memperhatikan struktur biaya dan ketentuan yang berlaku. Praktik penetapan tarif yang tidak proporsional berpotensi menambah beban usaha dan mengurangi daya saing pelaku industry,” katanya.
Selain itu, akses terhadap layanan dan fasilitas kawasan perlu diberikan secara objektif dan tidak diskriminatif. Kepastian akses tersebut penting untuk menjaga kesetaraan kesempatan berusaha, mencegah timbulnya hambatan bagi tenant, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Dengan demikian, biaya penggunaan fasilitas kawasan tidak menjadi beban yang tidak semestinya bagi pelaku usaha dalam menjalankan maupun memperluas kegiatan industrinya.
Baca Juga: Jokowi Tak Lagi di Pusat Kekuasaan, Hensa Ungkap Sinyal Bangun Panggung Sendiri
Baca Juga: Deddy Sitorus Desak Rencana Gaji ASN Lewat Kopdes Dibatalkan, Soroti Risiko Kekacauan
Melalui kunjungan ini, KPPU mendorong pengembangan KEK Sei Mangkei yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan investasi, tetapi juga pada efisiensi biaya produksi, kepastian akses terhadap infrastruktur, dan terciptanya persaingan usaha yang sehat.
“Sinergi antara pengelolaan kawasan, penyediaan energi, dan pengawasan persaingan usaha diharapkan dapat memperkuat daya saing industri serta mendorong pertumbuhan investasi yang berkelanjutan di Sumatera Utara,” pungkasnya.
Hadir juga Kepala Bidang Kajian dan Advokasi Shobi Kurnia, serta tim KPPU Kanwil I. Kepala Pengembangan PT KINRA Widoyoko, Kasubag Pengembangan PT KINRA Ruri, serta perwakilan PT Pertagas Niaga, Ega dan Wahyu.
Komentar (0)