JAKARTA, KOMPAS — Menandai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Konferensi Republik menyoroti sejumlah masalah dalam penyelenggaraan negara. Pemerintah diharapkan menempatkan orang-orang yang kompeten serta bebas dari konflik kepentingan dalam jabatan-jabatan strategis.
Dalam konferensi pers bertajuk "Rapor Merah Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran" yang digelar di Jakarta, Senin (19/10/2026), Konferensi Republik menyampaikan catatan kritis terhadap jalannya pemerintahan. Catatan tersebut menyoroti runtuhnya kepercayaan publik, tata kelola yang kerap mengakali konstitusi, hingga masifnya remiliterisasi di berbagai sektor.
Selain itu, koalisi masyarakat sipil juga menyoroti memburuknya korupsi, menyempitnya kebebasan, membisunya parlemen, pemangkasan sepihak dana daerah, serta korporatisasi ekonomi yang menyengsarakan rakyat. Sorotan turut diarahkan pada kelumpuhan negara menghadapi bencana ekologis serta pengingkaran terhadap peranan penting perempuan dalam kebijakan prioritas.
"Hulu persoalan ini adalah konflik kepentingan yang begitu masif dan luar biasa, baik mereka yang ada di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konflik kepentingan ini muncul menjelma dalam keadaan atau situasi di mana semua saling menyandera. Itu membuat pemerintah, lembaga pengawas, dan lembaga perwakilan tidak berkutik," kata Sekretaris Jenderal Konferensi Republik Yanuar Nugroho.
Wakil Ketua Umum Konferensi Republik, Jaleswari Pramodhawardani, menuturkan, fungsi paling esensial dari kepemimpinan negara adalah menyejahterakan rakyat dan menciptakan rasa aman. Dia menilai berbagai persoalan mendesak tersebut berakar dari kepemimpinan. Inkompetensi kepemimpinan dapat menggerus legitimasi kekuasaan.
Jaleswari mencontohkan, kegagalan dalam mewujudkan rasa aman terlihat, antara lain, dari masifnya remiliterisasi hingga kebakaran hutan. Oleh karena itu masyarakat sipil akan terus menagih pertanggungjawaban pemerintah.
Evaluasi berkala terhadap program-program prioritas terus dilakukan guna memastikan kualitas pelaksanaan yang lebih baik sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan di lapangan.
Anggota Konferensi Republik, Saiful Mujani, menambahkan, persoalan yang melanda negeri berdampak pada menurunnya legitimasi pemerintah. Berbagai kebijakan pemerintah pusat yang dinilai menyulitkan daerah dikhawatirkan dapat memicu ketegangan di sejumlah wilayah.
"Implikasi yang sangat mendasar dari lemahnya legitimasi adalah orang menjadi tidak percaya lagi dengan pemerintah," ucap Saiful.
Anggota Konferensi Republik, Bivitri Susanti, memaparkan bahwa rendahnya legitimasi kekuasaan berdampak pada dua implikasi utama yang mengancam tata kelola negara. Pertama, ketika kekuasaan yang minim legitimasi tetap ingin dipertahankan, pemerintah cenderung melanjutkan manipulasi dan mengabaikan basis data. Inkompetensi dan kebijakan tanpa dasar data menjadi kelanjutan natural dari situasi krisis legitimasi.
Kedua, lanjut Bivitri, di tengah minimnya legitimasi, pemerintah dikhawatirkan cenderung menciptakan ketakutan untuk meredam potensi protes publik melalui kriminalisasi dan pembatasan ruang sipil (shrinking civic space). Bentuknya meliputi kriminalisasi hukum, kekerasan fisik, serangan naratif verbal, hingga kungkungan kerangka regulasi administratif yang semakin mendesak kebebasan masyarakat sipil.
Secara terpisah, Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah Kurnia Ramadhana mengatakan bahwa ada banyak capaian hasil kerja keras pemerintah selama dua tahun pertama dalam meletakkan fondasi transformasi bangsa. Arah kebijakan tersebut dijalankan melalui program-program strategis untuk memperkuat kemandirian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Di sektor pangan, pemerintah memperkuat kemandirian nasional dengan mencatatkan produksi beras 2025 sebesar 34,69 juta ton tanpa impor beras umum. Pemerintah juga menyederhanakan regulasi pupuk serta membangun ratusan Kampung Nelayan Merah Putih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Pada sektor energi, realisasi lifting minyak bumi tahun 2025 sukses memenuhi target APBN untuk pertama kalinya sejak 2016. Capaian ini disertai penghematan devisa triliun rupiah melalui mandatori biodiesel, peluncuran PLTS, hingga perluasan program Listrik Desa.
Di bidang pendidikan, kata Kurnia, pemerintah merevitalisasi belasan ribu sekolah dan memperluas digitalisasi pembelajaran yang menjangkau lebih dari 51 juta siswa. Selain itu, peningkatan tunjangan guru serta operasional Sekolah Rakyat terus digenjot untuk memutus rantai kemiskinan.
Untuk sektor kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau lebih dari 106 juta penduduk di berbagai daerah. Pembangunan rumah sakit di wilayah 3T serta penambahan kuota peserta JKN juga terus diperkuat demi layanan yang merata.
Di sektor hilirisasi, Danantara menyiapkan proyek bernilai ratusan triliun rupiah guna memberikan nilai tambah dan memperkuat industri nasional. Pemerintah juga memberlakukan kebijakan ekspor satu pintu serta penataan ulang ratusan entitas BUMN untuk efisiensi.
Kemudian pada sektor perumahan, Program 3 Juta Rumah terus dipercepat melalui penyaluran FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Alokasi dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga ditingkatkan secara masif untuk memperbaiki ratusan ribu rumah tidak layak huni.
Di sektor ekonomi kerakyatan, ribuan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah beroperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi lokal. Koperasi ini dibentuk untuk memperpendek rantai pasok dan memperkuat posisi tawar petani serta pelaku usaha desa.
Sedangkan dalam upaya penurunan kemiskinan, tingkat kemiskinan nasional berhasil ditekan hingga menyentuh angka 8,07 persen pada Maret 2026. Capaian tersebut didukung oleh perluasan perlindungan sosial, Bantuan Subsidi Upah, serta Program Magang Nasional.
Terakhir di sektor penegakan hukum, Satgas PKH sukses menguasai kembali jutaan hektar kawasan hutan perkebunan dan pertambangan. Upaya penertiban ini juga menyetorkan puluhan triliun rupiah penerimaan negara dari denda administratif serta penegakan hukum kehutanan.
Kurnia melanjutkan, pemerintah sepenuhnya menyadari bahwa setiap capaian pembangunan harus dapat dirasakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Di tengah berbagai kemajuan yang telah dicapai, pemerintah memahami bahwa warga masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tekanan biaya hidup, kebutuhan akan lapangan kerja yang layak, hingga ancaman risiko bencana terhadap mata pencaharian.
Oleh karena itu, jajaran pemerintah terus berupaya memperbaiki kebijakan dan pelaksanaan program agar semakin responsif, tepat sasaran, serta menghadirkan pemerataan manfaat yang lebih luas. "Evaluasi berkala terhadap program-program prioritas juga terus dilakukan guna memastikan kualitas pelaksanaan yang lebih baik sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan di lapangan," tutur Kurnia.
Kurnia menegaskan bahwa momentum dua tahun "Gerak Nyata" ini menjadi komitmen penting untuk memastikan setiap kebijakan tidak sekadar melahirkan angka-angka capaian, melainkan benar-benar menghadirkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Transformasi bangsa dipandang sebagai proses berkelanjutan yang menuntut konsistensi kebijakan, perbaikan pelaksanaan, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.
Komentar (0)