Lembaga Poltracking Indonesia mencatat 64,8% responden percaya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Temuan tersebut dipaparkan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda Rasyid dalam rilis survei Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Senin (19/10).
Hanta mengatakan, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah yang mencapai 55,3%.
“Angka ini adalah modal penting bagi pemerintahan untuk memperbaiki, meningkatkan tingkat kepuasan karena kalau kepercayaan itu rendah, itu jauh lebih berbahaya ketimbang kepuasan,” kata Hanta.
Menurut Hanta, tingkat kepercayaan tersebut relatif stabil dibandingkan survei Agustus 2026 yang mencatat 63,2%. Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap pemerintah pada Agustus dan Oktober 2026 juga relatif tidak berubah.
Ia menilai pemerintah perlu meningkatkan performa dan pelaksanaan kebijakan agar kepercayaan publik dapat diikuti dengan peningkatan kepuasan.
“PR-nya adalah saya akan mendalami temuan-temuan lainnya bagaimana pemerintah harus memperbaiki performanya, kinerjanya supaya tingkat kepuasannya naik. Kalau tingkat kepuasannya naik tentu tingkat kepercayaan juga naik,” ujarnya.
Kepercayaan terhadap Prabowo TinggiPoltracking turut mengukur kepercayaan publik melalui sejumlah indikator, mulai dari keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil hingga kemampuan presiden memimpin pemerintahan.
Hasilnya, sebanyak 61,3% responden percaya bahwa kebijakan pemerintah ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat kecil. Kemudian, 62,1% responden menilai pemerintah serius menyelesaikan persoalan masyarakat.
Adapun 64,7% responden menilai Presiden Prabowo kuat dalam memimpin dan mengendalikan jalannya pemerintahan.
Hanta mengatakan, hasil tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan publik masih berada di atas 60%, meskipun pemerintah tetap perlu memperbaiki kinerjanya.
“Jadi konsolidasi kekuasaan itu bisa dilakukan dari atas, tetapi konsolidasi legitimasi, kepercayaan publik itu harus dibangun dari bawah melalui peningkatan performa kinerja pemerintah,” kata dia.
Ekonomi dan Hukum Jadi CatatanDi tengah kepercayaan publik yang mencapai 64,8%, penilaian terhadap kinerja pemerintah di sejumlah bidang menunjukkan hasil berbeda.
Dalam bidang ekonomi, sebanyak 57,8% responden menyatakan kurang puas atau tidak puas terhadap kinerja pemerintah. Sementara itu, responden yang menyatakan puas hanya 36,8%.
Hanta menyebut persoalan ekonomi menjadi salah satu catatan penting dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Ini menjadi catatan kritis tentunya bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya,” ujarnya.
Selain ekonomi, bidang hukum dan pemberantasan korupsi juga mencatat tingkat kepuasan di bawah 50%. Sebanyak 47,5% responden menyatakan puas, sedangkan 43,1% menyatakan tidak puas.
Di bidang politik dan stabilitas nasional, tingkat kepuasan mencapai 53,6%.
Sebaliknya, terdapat empat bidang yang memperoleh tingkat kepuasan di atas 60%, yakni pendidikan sebesar 66,3%, pertahanan dan keamanan 63,7%, sosial budaya 63,7%, serta kesehatan 62,1%.
“Kalau kita perhatikan, ada empat bidang yang diapresiasi relatif masih positif oleh publik kepada pemerintah, yaitu bidang pendidikan, pertahanan keamanan, sosial budaya, dan kesehatan,” kata Hanta.
Kerukunan BeragamaPoltracking juga mengukur penilaian publik terhadap penanganan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat.
Menjaga kerukunan antarumat beragama menjadi aspek dengan tingkat kepuasan tertinggi, yakni 73,8%. Selanjutnya, 67% responden puas terhadap upaya menjaga persatuan bangsa dan kesatuan bangsa, dan 66,9% puas terhadap upaya menjaga keamanan.
Pada sektor pelayanan kesehatan yang terjangkau, sebanyak 64,2% responden puas. Kemudian, 63,4% puas terhadap penanganan sektor pertanian dan perkebunan, serta 62,6% puas terhadap pendidikan yang terjangkau.
Namun, penanganan persoalan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Hanya 33,3% responden menilai persoalan penciptaan lapangan kerja telah tertangani. Sementara itu, 33,2% menilai persoalan pengangguran tertangani dan 31,3% menilai pemerintah berhasil mengendalikan harga kebutuhan pokok.
Hanta mengatakan, hasil survei juga memperlihatkan adanya tekanan terhadap daya beli masyarakat.
Sebanyak 65,3% responden menyebut pengeluaran rumah tangganya meningkat dalam setahun terakhir. Di sisi lain, 58,6% menilai harga kebutuhan pokok dalam sebulan terakhir tidak terjangkau.
“PR-nya adalah bagi pemerintah, saya kira survei ini menyuarakan kepentingan publik, rakyat Indonesia, adalah bagaimana pemerintah melakukan stabilisasi harga kebutuhan pokok supaya daya beli masyarakat meningkat,” ujarnya.
MBG Dinilai BermanfaatDalam penilaian terhadap program prioritas pemerintah, MBG menjadi program yang paling banyak disebut responden sebagai program paling bermanfaat, dengan angka 29,6%.
Program lainnya yang dinilai bermanfaat meliputi Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 11,4%, Kartu Indonesia Pintar sebesar 9,1%, Kartu Indonesia Sehat sebesar 9,6%, dan layanan kesehatan gratis sebesar 7,7%.
Meski demikian, tingkat kepuasan terhadap pelaksanaan MBG masih terbelah. Dari responden yang mengetahui program tersebut, sebanyak 47,4% menyatakan puas, sedangkan 49,5% menyatakan kurang puas atau tidak puas.
Poltracking mencatat tingkat pengetahuan publik terhadap MBG mencapai 92,4%. Sebanyak 62,8% responden juga menyatakan ada anggota keluarganya yang pernah menerima program tersebut.
Hanta mengatakan, tingginya popularitas MBG perlu diikuti dengan perbaikan pelaksanaan agar tingkat kepuasan masyarakat meningkat.
“Jadi MBG diapresiasi oleh publik atau dinilai dalam persepsi berimbang antara yang mengatakan puas dan tidak puas terhadap kinerja di program ini,” kata Hanta.
Ketika ditanya mengenai keberlanjutan program tersebut, sebanyak 45,5% responden menilai MBG perlu dilanjutkan. Sementara itu, 45,9% menilai program tersebut tidak perlu dilanjutkan.
Poltracking juga mencatat sejumlah persoalan dalam pelaksanaan MBG. Keluhan yang muncul antara lain ketidakcocokan terhadap makanan yang disuguhkan, persoalan keracunan makanan sebesar 26,2 %, serta keracunan makanan 20,3%, dan permasalahan lainnya.
Menurut Hanta, temuan tersebut menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki implementasi program, termasuk kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
Sekolah Rakyat Dinilai PositifPenilaian publik terhadap program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga menunjukkan tantangan.
Sebanyak 75,5% responden mengetahui program KDMP. Namun, dari responden yang mengetahui program tersebut, 27,8% menyatakan puas dan 46,1% menyatakan kurang puas atau sangat tidak puas.
Tingkat keyakinan masyarakat terhadap kemampuan KDMP memperkuat dan membangun kemandirian ekonomi desa juga relatif rendah. Sebanyak 28,5% responden menyatakan yakin, sedangkan 45,1% menyatakan kurang yakin.
Hanta menyebut hasil tersebut sebagai masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan dan persepsi masyarakat terhadap program KDMP.
Sementara itu, program Sekolah Rakyat memperoleh penilaian kepuasan yang lebih tinggi. Sebanyak 65,5% responden yang mengetahui program tersebut menyatakan puas, sedangkan 15,3% menyatakan kurang puas.
Meski demikian, tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Sekolah Rakyat baru mencapai 45,6%.
Adapun 49,3% responden menyatakan yakin program Sekolah Rakyat dapat memberikan pendidikan berkualitas bagi keluarga kurang mampu.
Hanta menilai rendahnya tingkat popularitas Sekolah Rakyat menjadi peluang bagi pemerintah untuk memperluas informasi mengenai program tersebut.
“Padahal tingkat kepuasannya cukup tinggi, 65,5%, tetapi tingkat popularitas Sekolah Rakyat masih relatif rendah, belum sampai separuhnya baru 45,6%,” ujarnya.
Metode Survei PoltrackingSurvei evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dilakukan pada 30 September hingga 7 Oktober 2026.
Survei menggunakan metode tatap muka dengan melibatkan 1.220 responden yang dipilih secara acak. Populasi survei merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah dan memiliki hak pilih.
Penarikan sampel dilakukan menggunakan metode stratified multi-stage random sampling. Sampel dialokasikan secara proporsional berdasarkan provinsi, kemudian dilakukan pengacakan pada tingkat desa atau kelurahan, RT, kepala keluarga, hingga responden.
Survei ini memiliki margin of error sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Komentar (0)