Era AI Jadi Tantangan Komunikasi Publik, GPR Institute Gelar Forum dan Penghargaan 2026

jpnn.com - GPR Institute menggelar 6th GPR Forum & Awarding Ceremony 2026 di Grand Capitol Ballroom, Manhattan Hotel, Jakarta, Selasa (13/10).

Kegiatan ini menjadi ajang apresiasi bagi instansi pemerintah, pemimpin, dan praktisi komunikasi publik yang dinilai berkontribusi dalam memperkuat komunikasi pemerintah di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

BACA JUGA: Putri Maya Ungkap Penyebab Irjen Purnawirawan Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia

Mengusung tema AI for GPR: Membangun Komunikasi Publik Pemerintah yang Efektif, Terpercaya, Adaptif, dan Beretika di Era Artificial Intelligence, acara ini menghadirkan tiga kategori penghargaan utama, yakni 6th TOP GPR Award 2026, 4th TOP GPR Figure Award 2026, dan 4th TOP GPR Leader Award 2026.

Founder GPR Institute Prof. Dr. Widodo Muktiyo mengatakan pemanfaatan AI membuka peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik. Namun, penggunaan teknologi harus tetap diimbangi dengan integritas dan penguatan sumber daya manusia.

BACA JUGA: Kabar Duka, Pengacara Kamaruddin Simanjuntak Meninggal Dunia di RS Pelni

“Teknologi harus tetap ditempatkan sebagai instrumen pendukung. Esensi komunikasi publik terletak pada kemampuan pemerintah membangun dialog, memahami kebutuhan masyarakat, serta menjaga kepercayaan melalui informasi yang akurat, transparan, dan bertanggung jawab,” kata Widodo dalam keterangannya, Senin (19/10).

Direktur GPR Institute Arief Munajad menilai tantangan komunikasi publik saat ini tidak sebatas menyampaikan informasi kepada masyarakat.

BACA JUGA: Ada SK Kenaikan Pangkat PNS Golongan IVb di Ambon Diduga Palsu, Kok Bisa?

Menurut dia, komunikasi pemerintah juga harus mampu membangun pemahaman, menjaga reputasi, dan memperkuat kepercayaan publik.

“Teknologi boleh mempercepat komunikasi, tetapi kepercayaan tetap membutuhkan proses,” ujar Arief.

Dia menambahkan masyarakat tidak hanya menilai kecepatan penyampaian informasi, tetapi juga akurasi, relevansi, transparansi, dan kredibilitas pesan yang diterima.

Co-Founder GPR Institute Tri Raharjo menjelaskan penilaian TOP GPR Award 2026 dilakukan melalui pendekatan riset digital dengan tiga parameter utama.

Ketiga parameter tersebut meliputi Digital Awareness Aspect, Digital Media & Website Aspect, serta Social Media Aspect.

“Metodologi penilaian TOP GPR Award 2026 dirancang untuk melihat kinerja komunikasi digital instansi pemerintah melalui pendekatan riset yang terukur dan berbasis bukti,” jelas Tri.

Hasil penilaian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan visibilitas digital, kualitas komunikasi, reputasi institusi, dan keterlibatan masyarakat.

Pada kategori 6th TOP GPR Award 2026, penghargaan diberikan kepada tiga instansi, yakni Kementerian Kehutanan RI, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, serta Badan Karantina Indonesia.

Adapun penerima 4th TOP GPR Figure Award 2026 meliputi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Kepala Badan Narkotika Nasional Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto untuk periode 2025–2026, Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding, dan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani.

Untuk kategori 4th TOP GPR Leader Award 2026, penghargaan diberikan kepada Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi.

Penerima lainnya ialah Kepala Biro Umum, Humas, dan Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Manifes Zubayr, serta Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Hudiansyah Is Nursal.

GPR Institute juga memberikan penghargaan TOP GPR Award 2026 Special Achievement for Government Institution Figure kepada sejumlah pejabat dengan kategori pencapaian khusus.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menerima penghargaan TOP Digital Education Innovation Figure 2026.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto meraih penghargaan TOP Inclusive Higher Education Public Service 2026.

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima penghargaan TOP Public Service Digital Transformation Figure 2026.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia juga menerima penghargaan kategori TOP Geohazard Public Service - Institutional Award.

Melalui forum dan penghargaan tersebut, GPR Institute berharap praktik komunikasi publik pemerintah semakin profesional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Penguatan komunikasi publik dinilai penting agar transformasi digital tidak hanya meningkatkan kecepatan penyampaian informasi, tetapi juga menjaga akurasi, etika, transparansi, dan kepercayaan masyarakat.(Kkp/JPNN)