REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkap sekitar satu juta lulusan strata satu (S1) belum mendapatkan pekerjaan selama setahun. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah di tengah upaya memperluas kesempatan kerja dan memanfaatkan bonus demografi Indonesia.
Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian, Dida Gardera, mengatakan pertumbuhan ekonomi perlu diikuti penciptaan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja terdidik. Pemerintah berupaya menjembatani kebutuhan dunia usaha dengan kemampuan lulusan perguruan tinggi melalui sejumlah program ketenagakerjaan.
"Salah satunya lulusan S1 kita ternyata yang belum bekerja selama setahun itu ada sekitar 1 juta orang lulusan S1," ujar Dida dalam ESG Now Leadership Forum & Awards 2026 yang diselenggarakan Republika, di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Dida menjelaskan Indonesia telah memasuki fase bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar. Namun, kondisi tersebut masih dihadapkan pada persoalan terbatasnya kesempatan kerja bagi sebagian masyarakat, termasuk mereka yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Menurut dia, pemerintah perlu menjaga stabilitas sektor padat karya agar mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan tinggi, tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat luas.
Dida mengatakan pemerintah telah memperkenalkan program magang bagi lulusan perguruan tinggi untuk membantu mengatasi persoalan tersebut. Seluruh pembiayaan program ditanggung pemerintah, sedangkan peserta memperoleh kesempatan menjalani magang di perusahaan.
"Oleh karenanya pemerintah memperkenalkan program magang, dananya itu semua dari pemerintah dan ditempatkan di perusahaan-perusahaan," kata Dida.
Program tersebut diharapkan membantu lulusan perguruan tinggi memperoleh pengalaman kerja sebelum memasuki dunia profesional. Dida menyinggung persoalan yang kerap dihadapi pencari kerja ketika perusahaan mensyaratkan pengalaman dalam proses perekrutan.
Kondisi itu menjadi tantangan tersendiri bagi lulusan yang baru menyelesaikan pendidikan dan belum pernah bekerja. Melalui program magang, pemerintah berupaya mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan lulusan perguruan tinggi yang membutuhkan pengalaman praktis.
"Ini untuk menjembatani stigma lulusan perguruan tinggi, pasti kalau wawancara ditanya pertama adalah pengalaman kerja, ya. Jadi dengan program magang ini itu bisa, bisa dipenuhi," ujar Dida.
Dida menambahkan pemerintah menempatkan kesetaraan dan inklusivitas sebagai bagian penting dari arah pembangunan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu berjalan beriringan dengan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah juga melihat pengembangan ekonomi hijau, transisi energi, dan pengelolaan limbah sebagai peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pengembangan sektor-sektor tersebut diharapkan memperkuat daya saing industri sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif.
Dida menegaskan pembangunan berkelanjutan membutuhkan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia.
Komentar (0)