Dua Tahun Prabowo-Gibran, Indonesia Setop Impor Beras Umum

Jakarta:  Pemerintah Indonesia menghentikan impor beras umum untuk kebutuhan konsumsi sepanjang 2025. Kebijakan ini didukung peningkatan produksi beras nasional yang mencapai 34,69 juta ton, seiring upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperkuat swasembada pangan.

Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Kurnia Ramadhana, mengatakan produksi beras pada 2025 meningkat 13,29 persen dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

“Produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, naik 13,29 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Sepanjang 2025, Indonesia tidak melakukan impor beras umum untuk konsumsi,” ujar Kurnia dikutip dari Metrotvnews. 

 
Kinerja produksi tersebut turut memperkuat ketersediaan cadangan beras pemerintah. Pada akhir 2025, stok beras yang dikelola Perum Bulog tercatat mencapai 3,248 juta ton.

Pemerintah juga memperkirakan produksi beras nasional akan meningkat pada 2026. Kurnia menyebut produksi beras tahun ini diproyeksikan mencapai 34,77 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional diperkirakan sebesar 31,10 juta ton.

Proyeksi tersebut menunjukkan potensi surplus produksi sekitar 3,67 juta ton. Namun, kecukupan pasokan secara keseluruhan tetap perlu ditopang pengelolaan stok dan distribusi yang efektif agar beras tersedia sesuai kebutuhan masyarakat.
Reformasi Kebijakan Pertanian
Kurnia menjelaskan, penghentian impor beras umum didukung oleh ketersediaan pasokan domestik serta sejumlah kebijakan pemerintah untuk memperkuat sektor pertanian.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah pembenahan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi. Pemerintah menyederhanakan regulasi dengan memangkas 145 aturan yang dinilai menghambat penyaluran pupuk kepada petani.

Selain itu, harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi diturunkan sebesar 20 persen. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengurangi beban biaya produksi sekaligus mendukung kegiatan usaha tani di berbagai daerah.

Perbaikan tata kelola dan distribusi pupuk menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga produktivitas pertanian. Dengan akses pupuk yang lebih mudah dan biaya input yang lebih rendah, petani diharapkan dapat meningkatkan hasil produksi.

Peningkatan produksi beras nasional menjadi salah satu indikator yang digunakan pemerintah dalam mengevaluasi kemajuan program swasembada pangan selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ketahanan Pangan Diperluas ke Sektor Perikanan
Di luar sektor pertanian, pemerintah juga mendorong penguatan ketahanan pangan melalui pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Salah satu program yang dijalankan adalah pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyelesaikan pembangunan 100 lokasi KNMP sepanjang 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 65 lokasi dilaporkan telah memasuki tahap uji coba operasional.

Program ini dirancang untuk mendukung produktivitas nelayan melalui pengembangan infrastruktur perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.

Pemerintah menargetkan pembangunan tambahan 1.386 lokasi KNMP hingga akhir 2026. Perluasan program tersebut diharapkan dapat memperkuat kegiatan ekonomi di kawasan pesisir dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi kelautan.

Melalui penguatan produksi pertanian, pembenahan distribusi pupuk, serta pembangunan infrastruktur perikanan, pemerintah berupaya memperluas fondasi ketahanan pangan nasional. Keberlanjutan program tersebut akan bergantung pada konsistensi implementasi kebijakan dan kemampuan menjaga ketersediaan pangan agar tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat.