HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan menjemput paksa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.
Pasalnya, Nusron setelah dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik, sementara keberadaannya di luar negeri turut menjadi sorotan.
Opsi tersebut dipertimbangkan menyusul ketidakhadiran Nusron dalam pemeriksaan yang dijadwalkan pada Kamis (15/10/2026), ketika penyidik membutuhkan keterangannya sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon serta dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan BPN.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa mekanisme hukum acara pidana yang berlaku memungkinkan penerbitan surat perintah pembawa apabila seorang saksi diduga sengaja menghindari panggilan pemeriksaan kedua.
“Ketika panggilan kedua tidak hadir, maka yang berlaku berikutnya di ketentuan hukum acara yang baru, itu baru dengan surat perintah pembawa,” kata Ahmad Taufik Husein, dikutip Senin (19/10/2026).
Menurut Taufik, KPK telah menerima surat pemberitahuan ketidakhadiran Nusron sehari sebelum pemeriksaan berlangsung, dengan alasan adanya agenda perjalanan dinas ke Malaysia.
Penyidik kini sedang menelaah alasan tersebut, termasuk menilai apakah ketidakhadiran sang menteri dapat dibenarkan sebelum menentukan langkah berikutnya, baik berupa pemanggilan kembali maupun tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
MAKI Ungkap Dugaan Perjalanan Nusron ke MalaysiaDi tengah pertimbangan KPK tersebut, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengungkap dugaan rangkaian perjalanan Nusron ke sejumlah wilayah di luar negeri yang menurutnya berkaitan dengan ketidakhadirannya dalam pemeriksaan.
Boyamin menuding Nusron sengaja meninggalkan Indonesia untuk menghindari pemeriksaan penyidik dan menyebut perjalanan tersebut dilakukan bersama rombongan terbatas tanpa melibatkan pejabat teknis dari Kementerian ATR/BPN.
“Nusron Wahid kabur ke Malaysia hindari panggilan KPK hari Kamis kemarin,” ujar Boyamin.
Ia memaparkan bahwa perjalanan Nusron diduga dimulai pada Rabu (14/10/2026) siang, ketika sang menteri bertolak dari Jakarta menuju Batam sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan kapal feri ke Singapura pada sore harinya.
Dari Singapura, Nusron disebut melanjutkan perjalanan darat menuju Johor Baru, Malaysia, pada Rabu malam hingga Kamis pagi, bertepatan dengan waktu pemeriksaan yang telah dijadwalkan KPK.
“Saat hari pemeriksaan di KPK, Nusron berada di Malaysia menggunakan mobil dinas Konsulat Jenderal,” ungkap Boyamin saat menjelaskan dugaan keberadaan Nusron ketika penyidik menunggunya untuk dimintai keterangan.
Berdasarkan penelusuran versi MAKI, Nusron kemudian diduga kembali bergerak menuju Singapura pada Jumat (16/10/2026), sebelum diperkirakan kembali ke Johor Baru dan melanjutkan perjalanan pulang ke Indonesia pada Selasa (20/10/2026).
Boyamin juga menyoroti persoalan administrasi perjalanan tersebut dengan mempertanyakan apakah kunjungan Nusron ke luar negeri telah memperoleh persetujuan resmi sebagaimana dipersyaratkan bagi perjalanan dinas seorang menteri.
Persoalan itu menjadi perhatian karena status perjalanan dinas, alasan ketidakhadiran, serta hasil pemeriksaan penyidik berpotensi memengaruhi keputusan KPK mengenai pemanggilan berikutnya dan kemungkinan penerapan mekanisme hukum yang lebih tegas.
Hingga keputusan resmi KPK diumumkan, dugaan bahwa perjalanan luar negeri tersebut dilakukan untuk menghindari pemeriksaan masih merupakan pernyataan Boyamin dan perlu dibedakan dari fakta yang telah dikonfirmasi secara resmi oleh penyidik. (*)
Komentar (0)