Dua Tahun Prabowo-Gibran: Ekonomi Tumbuh 5 Persen, Daya Beli hingga Lapangan Kerja Jadi PR

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). (Sumber: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/agr)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Selama dua tahun kiprah pemerintahan Prabowo-Gibran ditandai dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stabil di kisaran 5 persen.

Namun, menjelang peringatan pada 20 Oktober 2026, pemerintah masih menghadapi tantangan besar dalam menjaga daya beli masyarakat, memperluas lapangan kerja berkualitas, dan mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.

Pemerintah harus mempercepat laju perekonomian secara bertahap dalam tiga tahun mendatang, tanpa mengabaikan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Secara kumulatif, pertumbuhan sepanjang semester I 2026 mencapai 5,45 persen.

Untuk 2027, pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Namun, seberapa besar pertumbuhan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat?

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menilai keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). 

“Pertumbuhan ekonomi tidak cukup dinilai dari angka produk domestik bruto. Kita harus melihat apakah investasi menciptakan lapangan kerja, apakah industri dalam negeri semakin kuat, dan apakah masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut,” kata Media dalam laporan Rapor 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis Celios, dikutip Minggu (18/10/2026).

Baca Juga: Menkeu Suahasil: Investasi Harus Tumbuh 7 Persen untuk Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen di 2027

Salah satu tantangan yang disoroti adalah besarnya ketergantungan aktivitas ekonomi terhadap belanja pemerintah.

Data BPS menunjukkan konsumsi pemerintah dalam Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh 15,97 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Secara kumulatif, pertumbuhannya dalam PDB sepanjang semester I mencapai 18,62 persen.

Belanja negara melalui berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan fasilitas publik, serta penguatan ekonomi desa, memang berpotensi meningkatkan permintaan barang dan jasa, sekaligus menciptakan aktivitas ekonomi baru.

Namun, besarnya anggaran yang digelontorkan belum tentu sebanding dengan manfaat jangka panjang yang dihasilkan.

Media mengatakan, efektivitas belanja pemerintah perlu dilihat dari kemampuannya menggerakkan usaha lokal, memperkuat rantai pasok domestik, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan lapangan kerja.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada besarnya pengeluaran negara, tetapi juga ditopang aktivitas dunia usaha yang semakin kuat.

Kredit UMKM Tertinggal dari Kredit Perbankan

Salah satu gambaran belum meratanya pertumbuhan ekonomi terlihat dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ketika kredit perbankan tumbuh dua digit, pembiayaan untuk pelaku usaha kecil justru masih bergerak lambat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kredit UMKM hanya tumbuh 2,32 persen secara tahunan pada Agustus 2026, meskipun membaik dibandingkan Juli yang sebesar 1,62 persen.

Baca Juga: Menteri UMKM Tegaskan Pendapatan Ojol Tidak Dipungut Pajak

Pada periode yang sama, kredit perbankan secara keseluruhan tumbuh 13,65 persen. Artinya, pertumbuhan kredit UMKM tertinggal lebih dari 11 poin persentase dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan secara umum.

Kesenjangan tersebut menjadi perhatian karena akses pembiayaan merupakan salah satu penopang penting bagi usaha kecil untuk mempertahankan operasional, meningkatkan produksi, dan memperluas pasar.

Media Askar menyoroti realisasi program penghapusan tagih kredit macet UMKM yang baru menjangkau sekitar 67.000 debitur dari target satu juta debitur.

Ia juga mengingatkan risiko kredit bermasalah dapat membatasi ruang perbankan menyalurkan pembiayaan baru kepada pelaku usaha kecil.

Ia pun mendorong pengembangan skema kredit tanpa agunan dengan memanfaatkan data transaksi digital sebagai salah satu dasar penilaian kelayakan debitur.

“Kredit UMKM harus bisa menjangkau usaha yang memiliki aktivitas dan transaksi nyata, meskipun mereka tidak mempunyai agunan. Data transaksi digital bisa menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan kredit,” tuturnya.

Meski demikian, penerapannya tetap memerlukan pengawasan risiko, perlindungan data, dan penilaian kemampuan membayar agar tidak justru memperbesar kredit bermasalah.

Persoalan pembiayaan UMKM menjadi semakin penting karena usaha kecil tidak hanya membutuhkan modal untuk berkembang, tetapi juga menghadapi tantangan mempertahankan pelanggan di tengah tekanan daya beli masyarakat.

Baca Juga: Inflasi September 3,28 Persen: Didorong Harga Cabai, Ayam hingga Emas

Inflasi dan Harga Pangan Masih Menguji Daya Beli

Di tengah pertumbuhan ekonomi yang secara angka relatif stabil, kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari tetap menjadi persoalan penting.

BPS mencatat inflasi Indonesia mencapai 3,28 persen secara tahunan pada September 2026, dengan inflasi bulanan sebesar 0,30 persen dan inflasi inti 2,84 persen.

Meski laju kenaikan harga masih berada dalam kisaran sasaran inflasi pemerintah dan Bank Indonesia, tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga tetap perlu diperhatikan, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Salah satu contohnya terlihat dari harga beras, komoditas pangan pokok yang memiliki peran besar dalam pengeluaran masyarakat.

Data BPS menunjukkan harga beras di tingkat grosir meningkat dari rata-rata Rp14.218 per kilogram pada Januari menjadi Rp14.901 per kilogram pada Agustus 2026, atau naik sekitar 4,8 persen.

Kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi semakin berat apabila tidak diimbangi pertumbuhan pendapatan masyarakat.

Padahal, konsumsi rumah tangga merupakan motor utama perekonomian Indonesia. Ketika daya beli melemah, kemampuan konsumsi untuk menopang pertumbuhan ekonomi juga berpotensi tertekan.

Baca Juga: Utang Luar Negeri RI Tembus Rp8.238,9 T pada Agustus 2026

Menteri Keuangan Suahasil Nazara bahkan menegaskan konsumsi rumah tangga harus tumbuh lebih tinggi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027.

“Kalau untuk mendapatkan 6 persen, maka konsumsi rumah tangga itu harus lebih tinggi dari 5,4 persen pertumbuhannya,” kata Suahasil di Jakarta, Kamis (8/10/2026), seperti dikutip dari Antara.

Namun, persoalan daya beli tidak hanya berkaitan dengan seberapa cepat harga barang meningkat. Besarnya pendapatan dan perbedaan biaya hidup antardaerah juga menentukan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhannya.

Penjual daging ayam melayani pembeli di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Senin (2/3/2026). (Sumber: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Gambaran menarik mengenai kondisi tersebut terlihat dalam analisis Jurnalisme Data Harian Kompas yang membandingkan harga ayam goreng dengan upah minimum di 34 kota besar Indonesia sepanjang 2023-2025.

Ayam goreng dipilih karena merupakan salah satu makanan yang banyak dikonsumsi masyarakat. Analisis ini memperlihatkan, harga makanan yang sama dapat memiliki tingkat keterjangkauan sangat berbeda, bergantung pada upah dan biaya distribusi di masing-masing daerah.

Mengutip laporan Kompas.id pada 12 Oktober 2026, harga seporsi ayam goreng di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), mencapai Rp27.000 pada 2025.

Dengan upah minimum sekitar Rp2,39 juta per bulan, seorang pekerja di Kupang harus bekerja selama 108 menit atau hampir dua jam untuk memperoleh penghasilan senilai seporsi ayam goreng.

Kondisi serupa terjadi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Harga ayam goreng sebesar Rp36.593 per porsi setara dengan upah bekerja selama 106 menit.

Sebaliknya, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, harga seporsi ayam goreng hanya Rp7.000. Dengan upah minimum sekitar Rp3,59 juta per bulan, nilainya setara dengan upah bekerja selama 19 menit.

Baca Juga: Buruh Bakal Gelar Aksi Kawal Penetapan Upah Minimum 2027

Sementara itu, di Jakarta, seporsi ayam goreng seharga Rp22.000 setara dengan upah bekerja selama 39 menit, berdasarkan upah minimum sekitar Rp5,39 juta per bulan.

Perbandingan tersebut menunjukkan keterjangkauan harga pangan tidak hanya ditentukan oleh harga jual, tetapi juga kemampuan pendapatan masyarakat untuk membelinya.

Analisis Kompas juga menemukan sepanjang 2023-2025, ayam goreng menjadi relatif semakin mahal dibandingkan upah minimum di 12 kota. Di wilayah tersebut, kenaikan harga ayam goreng melampaui pertumbuhan upah minimum.

Temuan itu menjadi pengingat, pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional tidak selalu menggambarkan kondisi daya beli masyarakat di setiap daerah.

Dengan demikian, menjaga daya beli tidak cukup hanya dengan mengendalikan inflasi. Pemerintah juga perlu memastikan pendapatan masyarakat meningkat, terutama melalui penciptaan pekerjaan yang lebih produktif dan memberikan upah layak.

Pengangguran Menurun, Kualitas Pekerjaan Masih Jadi Ujian

Persoalan pendapatan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kondisi pasar tenaga kerja. Di atas kertas, tingkat pengangguran Indonesia menunjukkan perbaikan. 

BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2026 sebesar 4,68 persen, dengan jumlah penduduk bekerja mencapai 147,67 juta orang.

Pada periode tersebut, rata-rata upah buruh, karyawan, dan pegawai tercatat Rp3,29 juta per bulan.

Sementara itu, data Mei 2026 menunjukkan TPT sebesar 4,65 persen, dengan rata-rata upah mencapai Rp3,39 juta per bulan.

Meski indikator tersebut menunjukkan perkembangan positif, kualitas pekerjaan masih menjadi tantangan.

Baca Juga: Bahas Lapangan Kerja Sektor Informal, Apindo: Pengangguran Terbesar adalah Gen-Z

Pekerjaan informal, jam kerja terbatas, dan pendapatan rendah dapat membuat seseorang tercatat bekerja tanpa memiliki kestabilan ekonomi yang memadai. Di sisi lain, pemutusan hubungan kerja (PHK) juga masih terjadi.

Data Kementerian Ketenagakerjaan melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan mencatat sebanyak 63.789 pekerja terkena PHK sepanjang Januari-September 2026.

Angka tersebut merupakan jumlah pekerja yang tercatat dalam sistem, bukan keseluruhan kejadian PHK secara nasional.

Kondisi ini memperlihatkan tantangan pemerintah bukan sekadar menurunkan pengangguran, tetapi juga menciptakan pekerjaan formal yang lebih stabil, produktif, dan mampu meningkatkan pendapatan riil masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, investasi memegang peranan penting.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai, peningkatan investasi menjadi salah satu kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja baru.

Ia menyebut pertumbuhan investasi sepanjang triwulan I 2025 hingga triwulan II 2026 rata-rata mencapai 5,5 persen. Meski tergolong cukup baik, pertumbuhan tersebut masih perlu ditingkatkan untuk mendukung target ekonomi pemerintah.

“Jadi kalau ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sering kali banyak yang percaya bahwa ini memang harus didorong oleh investasi dulu, termasuk investasi ini punya dampaknya nanti ke lapangan kerja, termasuk juga ke konsumsi. Jadi harapannya di situ,” ujar Faisal di Jakarta, Rabu (14/10/2026), dikutip dari Antara.

Faisal mengatakan investasi pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) perlu diimbangi peningkatan investasi swasta agar manfaatnya terhadap perekonomian semakin luas.

“Jadi harus dua-duanya itu didorong sehingga lapangan pekerjaan yang formal lebih banyak, sehingga ada dampak nanti terhadap konsumsi dan juga terhadap kinerja ekspor nantinya,” ujar Faisal. 

Namun, untuk mendorong investasi sekaligus menjaga daya beli dan memperluas kesempatan kerja, pemerintah juga membutuhkan dukungan fiskal yang kuat. Di sinilah tantangan berikutnya muncul.

Baca Juga: Perkembangan Utang Whoosh, Pemerintah Siapkan Landasan Hukum Berupa Perpres

Ruang Fiskal Dibayangi Beban Utang dan Program Prioritas

Di tengah ambisi mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus memastikan kemampuan keuangan negara tetap memadai untuk membiayai berbagai program prioritas.

Hingga akhir September 2026, Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara mencapai Rp2.341,5 triliun, sedangkan belanja negara sebesar Rp2.660,5 triliun.

Dengan demikian, APBN mengalami defisit Rp319 triliun atau setara 1,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Di sisi penerimaan, pajak tercatat sebesar Rp1.607,6 triliun, tumbuh 24,1 persen secara tahunan. Meski penerimaan pajak meningkat, pemerintah tetap menghadapi kewajiban pembayaran utang dan kebutuhan belanja yang besar.

Hingga Juni 2026, utang pemerintah mencapai Rp 10.293,69 triliun. Posisi tersebut meningkat Rp 373,27 triliun atau 3,76 persen dibandingkan posisi utang pada Maret 2026 yang tercatat Rp 9.920,42 triliun.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah per Juni 2026 tersebut setara dengan 41,26 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Sedangkan untuk pembayaran bunga utang, pada tahun 2025 pemerintah menggelontorkan dana sekitar Rp552 triliun. Kemudian dalam APBN 2027, beban bunga utang mencapai Rp 650,31 triliun atau setara 18,93 persen dari penerimaan negara.

Direktur Celios Bhima Yudhistira pun mengkritisi pembayaran bunga utang yang menyerap penerimaan pajak. Besarnya kewajiban tersebut berpotensi mempersempit ruang fiskal apabila tidak diimbangi peningkatan penerimaan negara.

Bhima juga mengkritik besarnya alokasi anggaran untuk program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Bahkan, ia merekomendasikan penghentian kedua program tersebut untuk mengurangi tekanan belanja negara.

Hingga Agustus 2026, realisasi belanja MBG sebesar Rp134,2 triliun. Program MBG juga disebut telah menjangkau sekitar 57 juta penerima melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Besarnya jumlah penerima menunjukkan luasnya jangkauan program. Namun, efektivitasnya tetap perlu diuji melalui kualitas layanan, ketepatan sasaran, biaya per penerima, dampak terhadap perbaikan gizi, dan keterlibatan produsen lokal.

Kritik Bhima juga menyasar kebijakan pergeseran anggaran di tengah tahun yang berisiko menekan kemampuan pemerintah daerah membiayai pelayanan publik dan pendidikan.

"Efisiensi anggaran dapat menjadi kontraproduktif apabila justru melemahkan aktivitas ekonomi daerah dan mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat," kata Bhima dikutip dari laporan Celios. 

Baca Juga: Wamenko Drajad Wibowo Klaim Daya Beli Tak Melemah, tapi Pola Konsumsi Bergeser

Pertumbuhan Ekonomi Harus Diikuti Peningkatan Kesejahteraan

Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran, tantangan ekonomi Indonesia bukan lagi sekadar mempertahankan pertumbuhan di kisaran 5 persen, melainkan mempercepat sekaligus memastikan manfaatnya menjangkau lebih banyak masyarakat.

Target pertumbuhan 6 persen pada 2027 dan ambisi 8 persen pada 2029 membutuhkan investasi produktif, konsumsi rumah tangga yang kuat, serta kebijakan fiskal yang berkelanjutan.

Namun, angka pertumbuhan yang lebih tinggi tidak akan cukup apabila tidak disertai peningkatan upah riil, perluasan lapangan kerja formal, penguatan daya beli, dan akses pembiayaan yang lebih merata bagi UMKM.

Pemerintah juga harus menjaga keseimbangan antara pembiayaan program prioritas, kewajiban pembayaran utang, dan kualitas pelayanan publik.

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Dina Karina Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas.id, Kompas.tv, Antara