Pengamat Energi dari UGM Fahmy Radhi menilai krisis bahan bakar yang terjadi belakangan ini tidak bisa disederhanakan sebagai kendala teknis logistik semata.
IDXChannel - Pernyataan pemerintah yang mengklaim ketersediaan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional berada dalam batas aman dan terkendali menuai keraguan tajam di tengah meluasnya kelangkaan di sejumlah daerah, termasuk Bali.
Antrean panjang kendaraan yang mengular di berbagai stasiun pengisian bahan bakar dinilai bukan sekadar persoalan teknis distribusi armada logistik, melainkan cerminan dari persoalan cadangan dan kuota BBM bersubsidi yang bermasalah.
Pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai krisis bahan bakar yang terjadi belakangan ini tidak bisa disederhanakan sebagai kendala teknis logistik semata.
"Kelangkaan BBM Pertalite itu bukan karena masalah teknis distribusi, melainkan dipicu lonjakan permintaan akibat disparitas harga yang sangat menganga antara Pertamax seharga Rp15.950 dan Pertalite di level Rp10.000," ujar Fahmy kepada IDX Channel, dikutip Senin (19/10/2026).
Dia menuturkan, kesenjangan harga yang terlampau jauh antara bahan bakar nonsubsidi dan subsidi secara otomatis memicu pergeseran konsumsi masyarakat yang berpaling ke Pertalite. Kondisi ini bertambah parah lantaran lonjakan permintaan tersebut tidak diimbangi dengan mitigasi volume penyaluran yang memadai sejak awal.
Fahmy menerangkan, keterbatasan kuota menjadi pemicu utama mengapa SPBU kehabisan stok Pertalite dalam tempo cepat. "Migrasi masif konsumen Pertamax ke Pertalite tidak bisa dihindari, sementara lonjakan ini tidak diantisipasi dan tidak ada penambahan kuota sehingga memicu kelangkaan serta antrean panjang di Denpasar dan Bali selama hampir sepekan," kata dia.
Menurutnya, krisis pasokan yang melanda Pulau Dewata dipandang sebagai puncak gunung es dari rentetan gangguan bahan bakar yang sebelumnya telah mendera berbagai pelosok tanah air. Pernyataan pejabat negara yang terus mengklaim pasokan energi dalam kondisi terkendali dinilai sudah kehilangan relevansi dengan fakta riil di masyarakat.
Perhatian publik baru tersedot luas setelah wilayah yang selama ini diprioritaskan ikut terdampak ketiadaan bensin. "Sudah tidak relevan lagi mengatakan stok BBM bersubsidi masih aman karena kelangkaan sebelumnya sudah terjadi di berbagai daerah luar Jawa yang luput dari sorotan publik, dan kini pertahanan Jawa-Bali pun jebol," ujarnya.
Di sisi lain, jaminan pemerintah terkait ketahanan cadangan energi nasional yang berada di kisaran 16 bahkan hingga 21 hari dipandang sangat rapuh terhadap dinamika global. Tingginya ketergantungan pada pasokan luar negeri membuat cadangan fisik di dalam negeri sangat rentan terkikis apabila jalur perdagangan internasional tersendat konflik bersenjata.
Fahmy menegaskan, pembuktian cadangan tidak bisa hanya bersandar pada klaim administratif di atas kertas.
"Kalau dikatakan Bahlil berulang-ulang cadangan mencukupi, saya tidak yakin karena dengan impor BBM mencapai 1,2 juta barel di tengah krisis perang geopolitik, cadangan 21 hari itu pasti terganggu dan kelangkaan berulang ini membuktikan cadangan kita memang tidak mencukupi," ujar Fahmy.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, ketahanan stok BBM nasional masih berada pada batas aman di level 16 hingga 18 hari, seraya menginstruksikan Pertamina menggandakan armada kapal pengangkut guna mengurai hambatan pengiriman dari Jawa Timur ke Bali.
Namun, dalih kendala jalur pengiriman laut tersebut dinilai mengaburkan persoalan mendasar di balik disrupsi pasokan BBM jenis Pertalite.
(Dhera Arizona)
Komentar (0)