Penyaluran KUR kepada nelayan dan pembudidaya perlu terus dioptimalkan dengan memperhatikan karakteristik usaha serta kebutuhan masyarakat pesisir.
IDXChannel - Pemerintah mendorong optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen pembiayaan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha masyarakat, termasuk nelayan dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.
Hingga 30 September 2026, penyaluran KUR secara nasional telah mencapai Rp240,96 triliun, dengan penyaluran pada sektor perikanan sebesar Rp3,73 triliun atau 1,55 persen dari total penyaluran KUR nasional.
Sementara itu, sebagai salah satu penyalur KUR Syariah terbesar di Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah merealisasikan penyaluran KUR nasional sebesar Rp10,39 triliun atau 69,29 persen dari target Rp15 triliun yang menjangkau 69.995 debitur.
“Penyaluran KUR kepada nelayan dan pembudidaya perlu terus dioptimalkan dengan memperhatikan karakteristik usaha serta kebutuhan masyarakat pesisir. Penguatan pembiayaan perlu diiringi dengan peningkatan kualitas layanan, pendampingan usaha, dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait agar pembiayaan dapat mendorong produktivitas serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan dalam keterangan tertulis, Minggu (18/10/2026).
Selain meninjau usaha debitur, diskusi bersama masyarakat mengidentifikasi sejumlah peluang untuk memperluas pemanfaatan KUR. Salah satu temuan penting yakni potensi pembiayaan bagi usaha budidaya lobster.
Dalam diskusi bersama para pelaku usaha perikanan, terdapat sekitar 80 pembudidaya yang tergabung dalam kelompok usaha dan belum seluruhnya telah menjadi debitur BSI. Data tersebut menunjukkan adanya peluang perluasan akses pembiayaan, dengan tetap memperhatikan kelayakan usaha dan pemenuhan persyaratan yang berlaku.
Kebutuhan pembiayaan budidaya lobster dalam diskusi diperkirakan mencapai Rp50 juta. Namun, pengembangan usaha masih menghadapi tantangan berupa fluktuasi harga bibit dan hasil budidaya, kebutuhan modal untuk pakan dan sarana keramba, serta persyaratan sertifikasi dan perizinan pemanfaatan ruang laut.
Monitoring juga menemukan bahwa tantangan usaha nelayan tidak terbatas pada permodalan. Keterbatasan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) dan tempat pengolahan ikan di Lombok Tengah serta kendala biaya perizinan pemanfaatan ruang laut menjadi tantangan dalam menjaga kualitas serta meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan.
(NIA DEVIYANA)
Komentar (0)