Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi memimpin rapat koordinasi penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel), Minggu (18/10).
Dalam rapat itu, Kristomei menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, evaluasi efektivitas pemadaman, inovasi teknologi, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.
Rapat dihadiri Gubernur Sumatera Selatan, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, Wakil Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Mayjen Sriyanto, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumsel M. Iqbal Alisyahbana, serta jajaran Pemerintah Provinsi Sumsel.
Kunjungan kerja tersebut menjadi agenda perdana Kristomei sejak dilantik sebagai Kepala BNPB. Ia ingin mengidentifikasi langsung kendala penanganan karhutla di daerah sekaligus memetakan kebutuhan dukungan dari pemerintah pusat.
“Ini kunjungan perdana saya sejak saya jadi Kepala BNPB. Jadi saya baca masalah, apa sih yang sudah kita kerjakan dan apa sih yang akan perlu bantuan pusat untuk di-back up," ujar Kristomei.
BNPB Evaluasi Efektivitas PemadamanKristomei menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor sesuai instruksi Presiden. Menurut dia, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta sinkronisasi program pusat dan daerah.
“Kita ini harus berkolaborasi, jadi tidak bisa sendiri. Harus berkolaborasi antar kementerian, lembaga, kemudian baik daerah, kemudian sinkronisasi antara pusat dan daerah," tegasnya.
BNPB juga menilai perlu mengevaluasi efektivitas operasi di lapangan meskipun ribuan personel gabungan dan berbagai alat utama sistem persenjataan (alutsista), termasuk helikopter, telah dikerahkan. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah pengerahan personel dan penggunaan sarana serta prasarana berdampak pada penurunan luas kebakaran dan jumlah titik panas (hotspot).
“Tapi begini, kita belajar mengevaluasi keefektifannya. Dengan penggunaan jumlah manusia besar, alutsista, kira-kira progresnya itu sudah sampai mana? Efektif tidak? Kemudian, kalau tidak efektif, apa evaluasinya?" imbuh Kristomei.
Sebagai langkah taktis, Kristomei mendorong pembentukan posko operasi kolaboratif berdasarkan klaster wilayah yang memiliki titik panas. Setiap posko harus memiliki penanggung jawab wilayah, peta pembagian tugas, serta data yang jelas mengenai jumlah personel dan alutsista yang dikerahkan.
BNPB juga mendorong pengujian efisiensi dan efektivitas teknologi pemadaman, mulai dari operasi water bombing dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) berbasis natrium klorida (NaCl) hingga inovasi penggunaan dry ice. Penggunaan teknologi tersebut harus diuji secara ilmiah agar tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan anggaran.
Penanganan Gambut dan Dugaan Pembakaran LahanTerkait ekosistem gambut, BNPB meminta perhatian intensif dari badan yang menangani restorasi gambut dan mangrove untuk merumuskan solusi jangka panjang bagi lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan.
Salah satu langkah teknis yang dibahas ialah pembuatan atau optimalisasi kanalisasi untuk menjaga kelembapan dan membasahi lapisan dalam tanah gambut.
Berdasarkan pemetaan spasial BNPB yang diselaraskan dengan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terdapat 44 area konversi hutan dan perkebunan di Sumatera Selatan yang mengalami kebakaran. Area tersebut meliputi perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri (HTI), kesatuan pengelolaan hutan (KPH), hingga hutan lindung.
BNPB menyebut sebagian besar titik api ditemukan di area perbatasan izin konversi. Temuan itu mengindikasikan dugaan pembukaan atau perluasan lahan.
Atas temuan tersebut, BNPB mendorong aparat penegak hukum mengusut dugaan pembakaran, baik yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Penegakan hukum dinilai penting untuk mencegah pembakaran berulang yang dapat menggagalkan upaya pemadaman.
“Percuma juga kita kerja keras selama ini, kalau pemadaman enggak sinkron. Satu orang berusaha memadamkan, satu orang bakar, kan kambuh," tegas Kristomei.
Kristomei menegaskan empat pilar strategi penanganan bencana, yakni kolaborasi, responsif, inovatif, dan siderisasi. Ia menekankan penanganan harus dilakukan dalam hitungan menit dan jam untuk mencegah kebakaran meluas serta meminimalkan dampak polusi asap terhadap kesehatan masyarakat.
BNPB Tekankan Akuntabilitas PersonelKristomei juga mengingatkan pentingnya akuntabilitas dan keakuratan data personel di posko lapangan. Jumlah personel yang dilaporkan harus sesuai dengan kondisi sebenarnya untuk memastikan dukungan operasional, kesejahteraan, keselamatan, dan pemeriksaan kesehatan petugas.
“BNPB tetap mendukung, tapi juga kita akuntabilitas di lapangan. Kalau memang 100, dukung 100. Orang itu harus 100. Jangan dukung 100, orangnya 10. Nah, gitu ya. Jadi ada harus akuntabilitas di sini ya, bahwa yang kita kuatkan dengan estimasi syarat kinerjanya, sehingga kalau kurang, tambah lagi,” jelas Kristomei.
Ia juga menyoroti perlunya pemeriksaan kesehatan bagi petugas yang terpapar asap selama operasi pemadaman.
“Kalau perlu, anak-anak 80 dironsenlah paru-parunya itu. Kasihan juga dia. Tapi satu-satu perusahaan bagus saya ini, Pak Dir Ops, free of charge, gratis untuk kerja-kerja yang di sana,” pungkasnya.
Tinjau Karhutla dari UdaraUsai memimpin rapat koordinasi, Kristomei bersama Kepala BMKG melanjutkan peninjauan udara menggunakan helikopter untuk melihat kondisi karhutla di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
Selama peninjauan, kepulan asap dan titik api masih terlihat di sejumlah lokasi. Kondisi tersebut menjadi perhatian untuk memastikan upaya pemadaman berjalan efektif dan kebakaran yang masih aktif segera ditangani.
Temuan visual dari udara itu menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat koordinasi antarpihak, mempercepat pemadaman di lokasi yang masih terbakar, serta mengoptimalkan dukungan operasi darat dan udara sesuai kondisi di lapangan.
Komentar (0)