Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade bersama Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumatra Barat Elsa Putra Friandi mengunjungi kawasan Pasar Amor, Nagari Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Sabtu (22/8). Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung trase yang dinilai dapat menjadi solusi pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi sekaligus mengurai persoalan kemacetan di Padang Luar.
Dari kawasan Pasar Amor, Andre mendorong optimalisasi trase bypass yang telah direncanakan sejak era 1990-an. Jalur tersebut nantinya diarahkan menuju Simpang Taluak dan terhubung dengan Jalan Bypass Bukittinggi.
Trase yang dikaji memiliki panjang sekitar 6,7 kilometer. Andre menilai jalur ini dapat menjadi jalan keluar agar pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi tetap berjalan tanpa menimbulkan persoalan baru di kawasan Padang Luar, khususnya terkait pembebasan lahan untuk pembangunan flyover.
“Sekarang kami sudah punya solusi bagaimana kemacetan ini bisa diurai. Trase bypass ini sudah ada sejak tahun 1990-an, tetapi lahannya tidak pernah dibebaskan dan belum dibangun karena keterbatasan anggaran,” kata Andre yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI.
Menurut Andre, trase lama tersebut kini dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan exit tol di kawasan Pasar Amor. Selanjutnya, pemerintah pusat dapat membebaskan lahan sekaligus membangun ruas bypass sepanjang trase yang telah direncanakan dengan menggunakan dukungan anggaran pembangunan jalan tol.
“Insya Allah dari Padang Panjang menuju Agam ini nanti exit tolnya kita siapkan di daerah Pasar Amor. Supaya tidak macet dan tidak masuk ke jalan nasional ke arah Padang Luar, bypass yang sudah direncanakan sekitar 6 kilometer ini dibangun pemerintah pusat,” ujarnya.
Andre mengatakan, skema tersebut memberikan dua manfaat sekaligus. Pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi tetap dapat dilanjutkan, sementara trase bypass yang telah direncanakan selama puluhan tahun juga bisa diwujudkan.
“Jadi masyarakat dapat dua. Tol Sicincin-Bukittinggi dapat, dan bypass yang kita angan-angangkan sejak tahun 1990-an juga terwujud. Saya rasa ini solusi yang paling rasional dan objektif demi mengurai kemacetan menuju Kota Bukittinggi,” tegas Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Andre menjelaskan, salah satu persoalan dalam rencana pembangunan Flyover Padang Luar adalah pembebasan lahan dan relokasi pedagang. Jika kawasan pasar digunakan, pemerintah harus menyiapkan lokasi baru bagi para pedagang. Sementara jika trase digeser ke depan, kebutuhan anggaran pembebasan lahan juga menjadi persoalan.
“Kalau pasarnya dipakai, pedagang mau ditaruh ke mana? Pemerintah daerah juga tidak punya anggaran untuk mencarikan lokasi baru bagi pedagang. Itu yang menjadi salah satu penyebab tidak berhasilnya kita membangun flyover,” katanya.
Karena itu, Andre menilai integrasi trase bypass dengan pembangunan tol dapat menjadi titik tengah yang mengakomodasi kepentingan pembangunan sekaligus aspirasi masyarakat “Untuk jalan nonberbayar kita punya solusi bypass, untuk tol kita juga punya solusi. Ini titik tengah yang bisa kita wujudkan dengan kolaborasi bersama dan tentu membutuhkan sosialisasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Andre menyebut, rencana tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan lintas instansi pada 8 September mendatang. BPJN Sumbar akan mengirimkan surat kepada Pemerintah Provinsi Sumbar, Pemerintah Kabupaten Agam, BPN, Kementerian PU, Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Hutama Karya untuk membahas pematangan trase.
“8 September kita bahas trasenya. Kalau kita bersepakat, langsung dilakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat. Kita sedang mengkaji berbagai solusi yang ada,” kata Andre.
Andre berharap masyarakat dapat melihat rencana tersebut secara objektif karena pembangunan konektivitas jalan bukan hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga dengan pertumbuhan ekonomi Sumatra Barat.
Menurut Andre, keberadaan tol akan mempercepat distribusi hasil pertanian, perikanan, peternakan dan berbagai sumber daya Sumbar menuju Riau. Di sisi lain, kemudahan akses juga diharapkan meningkatkan kunjungan masyarakat Riau ke Sumbar.
“Kalau tol ini berhasil, hasil pertanian, perikanan, peternakan dan sumber daya alam kita bisa dikirim ke Riau. Itu menghasilkan uang untuk Sumatra Barat. Masyarakat Riau juga banyak berlibur ke Sumbar dan membelanjakan uangnya di sini. Jadi ekonomi Sumbar bisa tumbuh,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi mendukung gagasan yang disampaikan Andre. Menurutnya, integrasi tol dengan trase bypass dapat menciptakan alternatif jaringan jalan untuk memecah arus lalu lintas di kawasan tersebut. “Ini solusi yang sangat bagus. Nanti ada tol kemudian kita integrasikan dengan bypass, sehingga lalu lintas bisa juga menggunakan trase bypass ini,” kata Elsa Putra Friandi.
Kabalai menjelaskan, persoalan kemacetan Padang Luar sebelumnya telah diupayakan melalui rencana pembangunan flyover. Namun, adanya sejumlah hambatan membuat alternatif lain perlu dikaji.
Dengan integrasi trase bypass ke pembangunan tol, proses pembebasan lahan dapat dilakukan sekaligus dengan pembangunan jalan tol sehingga jaringan jalan nasional memiliki alternatif baru.
“Dengan ini diintegrasikan dengan tol, pembebasan lahan nanti bisa sekalian dengan pelaksanaan jalan tol. Secara sistem jaringan jalan nasional, ada alternatif lain untuk memecah jalur lalu lintas dari bypass yang sudah ada ke jalan nasional di posisi Pasar Amor,” ujar Elsa Putra Friandi yang memastikan panjang trase bypass yang sedang dikaji mencapai sekitar 6,7 kilometer.
Komentar (0)