Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin meminta pemerintah memperkuat peran Badan Restorasi Gambut (BRG) dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Dia mengatakan karhutla gambut merupakan bencana yang hampir terjadi setiap tahun.
"Kami mengapresiasi pemerintah telah berupaya serius melakukan pemadaman. Pemerintah baik pusat maupun daerah perlu mengerahkan semua sumber daya dan segala cara yang ada untuk membantu masyarakat di Kalimantan," ujar Sultan melalui keterangan resminya, pada Sabtu (22/8/2026).
Sultan mengatakan karhutla berdampak langsung terhadap kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya udara yang sehat. DPD RI, kata dia, memberikan perhatian khusus terhadap bencana tersebut.
"Kami mendapatkan informasi bahwa sudah banyak daerah warga masyarakat yang mengalami ISPA. Hal ini tentu sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat dalam jangka panjang," ungkapnya.
Sultan mendorong pemerintah melalui BRG segera menyiapkan agenda nasional untuk melakukan restorasi ekosistem gambut secara intensif. Dia mengatakan peran BRG harus diperkuat.
"Sehingga peran BRG perlu diperkuat, tentunya dengan berkolaborasi dengan semua pihak terkait. Ke depan kita ingin potensi Ekosistem Gambut dapat dieksplorasi sebagai sumber energi maupun sebagai lahan pertanian dan tambak perikanan budidaya," tutupnya.
Diketahui, karhutla terjadi di wilayah Kalimantan. Saat ini ada 3.759 titik panas (hotspot) di Kalimantan Barat. Dari angka tersebut, Kabupaten Ketapang menjadi wilayah dengan sebaran hotspot terbanyak.
Sementara itu, kualitas udara di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, masuk dalam zona sangat tidak sehat. Konsentrasi partikel halus atau Particulate Matter (PM2.5) sempat menembus 290,2 mikrogram per meter kubik (µg/m³) pada Jumat (21/8) pagi, dan kasus ISPA mencapai 132 kasus.
(amw/dhn)
Komentar (0)