Anggota Komisi VIII DPR Hetifah Sjaifudian mengaku prihatin atas peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan. Dia meminta pemerintah segera mengevaluasi status kedaruratan karhutla.
Anggota Dewan dapil Kaltim ini mengatakan di Kalimantan Timur, saat ini berdasarkan data BPBD sudah ada 413 titik karhutla, dengan luas wilayah terbakar mencapai 936,95 hektar. Dia mengatakan jarak pandang pun menjadi terbatas.
"Ketika asap sudah menurunkan kualitas udara, membatasi jarak pandang, dan mulai mengganggu aktivitas masyarakat, maka persoalannya bukan lagi hanya pemadaman kebakaran, tetapi sudah menyangkut perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat," kata Hetifah kepada wartawan, Sabtu (22/8/2026).
Hetifah mendorong pemerintah daerah bersama BPBD, BNPB, BMKG, serta instansi terkait segera mengevaluasi kondisi di lapangan. Dia mendesak agar tak menunggu kondisi memburuk.
"Segera mengevaluasi apakah kondisi saat ini sudah memenuhi indikator untuk peningkatan status kedaruratan. Jangan menunggu situasi memburuk," ujarnya.
"Status tersebut tentu harus ditetapkan berdasarkan data dan tingkat ancaman, tetapi prinsipnya adalah lebih baik meningkatkan kesiapsiagaan lebih awal daripada terlambat merespons ketika dampaknya sudah meluas," sambungnya.
Hetifah juga meminta pemerintah daerah dan dinas pendidikan menyiapkan protokol khusus untuk sekolah saat kualitas udara masuk kategori tidak sehat atau berbahaya. Menurutnya, keselamatan anak harus menjadi pertimbangan utama.
"Aktivitas luar ruang harus dibatasi, masker yang sesuai perlu tersedia, dan sekolah harus terus memantau kualitas udara. Pembelajaran jarak jauh dapat diberlakukan sementara di wilayah yang kualitas udaranya sudah membahayakan kesehatan," ujarnya.
Namun, dia mengatakan pembelajaran jarak jauh tak perlu diterapkan seragam di seluruh Kaltim. Hal itu, bergantung pada kualitas udara masing-masing wilayah.
(amw/dhn)






Komentar (0)