Editorial MI: Ujian Distribusi Bantuan

SOLIDARITAS bangsa Indonesia dalam konteks kejadian bencana tak perlu disangsikan. Kapan pun dan di mana pun ada bagian dari Tanah Air ini yang tertimpa bencana, semua elemen langsung bergerak. Bantuan seketika dihimpun dan kemudian dikirim ke wilayah terdampak bencana. Tidak hanya dalam bentuk uang atau kebutuhan pokok, tapi juga bantuan tenaga.

Begitu pula yang kita saksikan dari solidaritas untuk korban gempa di bumi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, dunia usaha, organisasi kemanusiaan, hingga masyarakat bergerak serentak menggalang dan mengirimkan bantuan.

Dari sisi pemerintah pusat, sejak hari pertama, bantuan telah dikirim melalui jalur udara, laut, dan darat. BNPB mencatat dalam periode 15-17 Agustus sedikitnya tujuh sortie penerbangan telah mengangkut 101,5 ton logistik. Dari pemerintah daerah, hampir semua pemerintah provinsi di Indonesia juga sudah menyalurkan bantuan ke NTT.

Penggalangan dana bantuan dari publik juga mencatatkan angka yang terus bergerak cepat. Dalam waktu tiga hari pascabencana saja, 18 Agustus lalu, donasi masyarakat sudah terkumpul Rp8,89 miliar dari 266 penggalangan dana. Dalam situasi bencana, pemandangan seperti itu menunjukkan bahwa rasa kemanusiaan kita belum padam.

Akan tetapi, banyaknya bantuan yang dikirim tidak otomatis berarti seluruh korban telah menerima bantuan secara merata. Di lapangan masih ditemukan sejumlah kebutuhan dasar yang belum sepenuhnya terpenuhi. Di Pulau Sukun, Kabupaten Sikka, misalnya, sekitar 640 pengungsi masih menghadapi krisis air bersih. Di posko pengungsian Reo, Kabupaten Manggarai, persoalan air bersih dan listrik juga masih menjadi kendala.

Begitu pun di Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Hingga lima hari setelah gempa mengguncang Flores, sejumlah warga setempat mengaku belum tersentuh oleh bantuan pemerintah. Warga di sejumlah desa di kecamatan itu bahkan terpaksa membangun posko pengungsian secara mandiri untuk berlindung dari ancaman gempa susulan.

Fakta-fakta itu tidak serta-merta menunjukkan pemerintah tidak bekerja. Fakta tersebut memperlihatkan betapa rumitnya pekerjaan mendistribusikan bantuan ke wilayah kepulauan dengan bentang geografis yang tidak mudah. Pada titik itulah sesungguhnya 'pekerjaan rumah' paling besar bagi pemerintah.

Bantuan tidak boleh berhenti pada berapa ton pangan yang telah dikirim, berapa pesawat diterbangkan, atau berapa kapal dikerahkan. Bagi para penyintas, ukuran keberhasilannya sederhana, apakah hari ini mereka mempunyai tenda, air bersih, makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya?

Karena itu, distribusi menjadi ujian sesungguhnya. Bantuan yang hanya berlimpah di pusat distribusi, tetapi belum sampai kepada warga di pulau terpencil, itu sama saja belum menyelesaikan persoalan. Begitu pula bantuan yang menumpuk di satu posko, sementara pengungsi mandiri di tempat lain masih kekurangan.

Salah satu bangunan madrasah yang terdampak gempa di NTT. ANTARA/HO-Kemenag

Problem distribusi memang bukan sekadar soal jumlah bantuan, melainkan juga soal pendataan dan kondisi geografis. Untuk problem geografi, jalur laut mesti dimaksimalkan guna menembus wilayah yang sulit dijangkau. BNPB telah melakukan itu saat mendistribusikan bantuan ke Pulau Palue di Sikka, mereka secara khusus mengirimnya melalui kapal.

Akan lebih ideal lagi bila berbagai moda transportasi digunakan secara terpadu. Langkah semacam itu perlu diperkuat. Jangan sampai distribusi bantuan hanya mengikuti jalur yang paling mudah ditempuh, sementara warga yang berada di titik paling sulit justru terlupakan.

Untuk problem pendataan, pemerintah kiranya perlu memiliki satu peta kebutuhan yang terus diperbarui. Data harus rinci menunjukkan jumlah pengungsi, lokasi, kebutuhan pangan, air, tenda, obat-obatan, dan bantuan yang telah dan belum diterima. Lalu, buka informasi itu secara transparan. Transparansi akan membantu mencegah penumpukan bantuan di satu tempat sekaligus mempercepat penanganan titik yang terlewat.

Solidaritas masyarakat telah bergerak. Pemerintah juga telah mengerahkan sumber daya yang besar. Kini tantangannya ialah memastikan seluruh energi solidaritas itu benar-benar tiba di tangan mereka yang membutuhkan. Jangan biarkan ada penyintas yang menjadi korban untuk kedua kalinya hanya karena bantuan gagal menemukan mereka.