1.842 Titik Panas Terdeteksi di Pulau Kalimantan

Palangkaraya: Sebanyak 1.842 titik panas terpantau di sejumlah wilayah Pulau Kalimantan. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator yang mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Berdasarkan data SiPongi melalui pemantauan satelit NASA-NOAA 20 pada pukul 14.14 WIB, sebanyak 1.832 titik panas terdeteksi dengan tingkat kepercayaan sedang (medium confidence). Sementara 10 titik lainnya memiliki tingkat kepercayaan tinggi (high confidence).

"Data titik panas menjadi salah satu rujukan dalam pemantauan perkembangan potensi karhutla dan menentukan kebutuhan penanganan di lapangan. SiPongi merupakan sistem yang menyajikan informasi hotspot terkini serta informasi terkait kebakaran hutan dan lahan," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam keterangan tertulis, Jumat, 21 Agustus 2026. 

Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 976 titik. Dari jumlah tersebut, 968 titik memiliki tingkat kepercayaan sedang dan delapan titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi.

Selanjutnya, Kalimantan Barat mencatat 489 titik panas, yang terdiri atas 487 titik dengan tingkat kepercayaan sedang dan dua titik dengan tingkat kepercayaan tinggi. Kalimantan Timur juga mencatat 237 titik panas, disusul Kalimantan Selatan 125 titik dan Kalimantan Utara 15 titik.

"Seluruh titik panas di tiga provinsi tersebut terpantau dengan tingkat kepercayaan sedang," ungkap Berton. 

BNPB terus memantau perkembangan titik panas tersebut sebagai bagian dari sistem pemantauan potensi karhutla. Data tersebut menjadi salah satu rujukan untuk menentukan kebutuhan penanganan di lapangan.

Untuk mengantisipasi meluasnya karhutla, BNPB menggelar operasi udara dan darat di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

Secara keseluruhan, terdapat 39 unsur udara yang dikerahkan untuk mendukung operasi penanganan karhutla. Unsur tersebut terdiri atas helikopter patroli, armada operasi modifikasi cuaca (OMC), dan helikopter water bombing.


Upaya pemadaman karhula dengan helikopter water bombing di Kabupaten Kampar, Riau, Jumat, 21 Agustus 2026. Dokumentasi/ BNPB Penguatan Operasi Darat Penanganan dari udara berjalan beriringan dengan penguatan operasi darat. BNPB mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan menetapkan status siaga atau tanggap darurat sesuai perkembangan ancaman karhutla di wilayah masing-masing.

"Penguatan operasi darat dilakukan melalui pengaktifan posko dan satuan tugas penanganan karhutla," ujar Berton. 

Posko menjadi pusat koordinasi dalam pemantauan perkembangan situasi, pengerahan personel, pengelolaan sumber daya, serta penentuan langkah penanganan sesuai kondisi di lapangan.

BNPB juga memberikan dukungan sumber daya dan peralatan kepada daerah sesuai kebutuhan. Dukungan tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan daerah dalam melakukan pemadaman, penanganan titik api, pemantauan wilayah rawan, serta mencegah meluasnya kebakaran.

"Operasi darat menjadi bagian penting dalam memastikan api benar-benar tertangani, terutama pada wilayah dengan karakteristik lahan yang membutuhkan penanganan berulang," papar Berton.

Dukungan water bombing dari udara dilakukan untuk membantu proses pemadaman. Kemudian, penanganan di darat dilakukan untuk memastikan bara dan titik api dapat dikendalikan. 


Upaya pemadaman karhula dengan helikopter water bombing di Kabupaten Kampar, Riau, Jumat, 21 Agustus 2026. Dokumentasi/ BNPB

Selain pemadaman, BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait memperkuat langkah pencegahan. Masyarakat didorong untuk terlibat dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla di wilayah masing-masing.

"Salah satu langkah utama pencegahan adalah mendorong masyarakat tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat terus dilakukan agar potensi munculnya titik api dapat ditekan sejak awal," terang Berton. 

BNPB bersama pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, serta unsur terkait terus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia dalam penanganan karhutla. Operasi udara dan darat dilakukan secara terpadu, mulai dari pemantauan, pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, hingga penanganan pascakebakaran.

Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan selama periode rawan karhutla dan segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kejadian kebakaran. Respons cepat diperlukan untuk mencegah kebakaran meluas dan mengurangi dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, serta aktivitas ekonomi.