JAKARTA, DISWAY.ID-- Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menilai kebijakan efisiensi anggaran turut berdampak terhadap kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di Kalimantan.
Marwan mengatakan penanganan bencana seharusnya tidak hanya berfokus pada pemulihan setelah bencana terjadi, tetapi juga diperkuat melalui program mitigasi dan pencegahan sejak dini.
BACA JUGA:Rektor Unsoed Terjaring OTT KPK Terkait Suap Penerimaan Mahasiswa Baru, Jurusan Kedokteran Jadi Ajang Gengsi?
"Efisiensi saya kira berpengaruh ya. Berpengaruh karena menurut kami di Komisi VIII, khusus penganggaran di BNPB itu sebagian besar diletakkan di pemulihan," kata dia di DPR RI, Jumat, 21 Agustus 2026.
Menurutnya, pola penganggaran tersebut perlu dievaluasi. Sebab, anggaran pemulihan baru digunakan setelah bencana terjadi, sementara pencegahan membutuhkan program yang dapat dijalankan sebelum bencana meluas.
"Kalau pemulihan itu kan sudah terjadi, dan anggarannya bukan ada di BNPB tapi ada di Kemenkeu," ujarnya.
BACA JUGA:Pramono Usul Rusun Jakarta Terintegrasi, Dilengkapi Sekolah hingga Pasar
Dia menilai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) perlu memiliki ruang anggaran yang lebih kuat untuk menjalankan program mitigasi dan pencegahan bencana.
Komisi VIII, kata dia, telah lama mendorong revisi Undang-Undang Kebencanaan dan regulasi mengenai BNPB.
Menurutnya, revisi tersebut penting untuk memperkuat kewenangan BNPB dalam menangani bencana dari tingkat pusat hingga daerah.
"Karena itu, sudah lama kita mengusulkan revisi Undang-Undang Kebencanaan, Undang-Undang BNPB, karena di mana-mana ada bencana," jelasnya.
Dia mengatakan kebutuhan penguatan tersebut semakin terlihat karena Indonesia menghadapi berbagai bencana secara bersamaan. Saat ini pemerintah masih menangani gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, sementara karhutla juga terus terjadi di Kalimantan.
BACA JUGA:Syarat dan Cara Daftar Lowongan Kerja BCA 2026 Buat Lulusan S1, Ini Posisi yang Dibuka
Menurutnya, karhutla sebenarnya dapat diantisipasi karena pemerintah telah mengetahui adanya potensi musim kemarau panjang.
"Nah, kemampuan menangani ini sebetulnya ada yang bisa diantisipasi. Kan sudah lama disebutkan akan musim kemarau, sudah panjang, tahu akan panjang musim kemaraunya. Antisipasinya apa? Nah, ini yang perlu kita perkuat tugas yang dibebankan ke instansi yang namanya BNPB," ujarnya.
Ia menilai kemampuan BNPB saat ini masih belum sebanding dengan tantangan kebencanaan yang dihadapi.
Karena itu, revisi regulasi diharapkan dapat memberikan ruang bagi BNPB untuk memiliki rentang kendali yang lebih kuat hingga daerah.
BACA JUGA:Akses Jalan Terputus akibat Gempa di Flores NTT, Dompet Dhuafa Evakuasi Ibu Hamil
Menurutnya, keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan tersebut karena lembaga tersebut berada di bawah kewenangan kepala daerah.
"Ada sih BPBD, ada, tapi kan BPBD ini tetap perintahnya bupati, gubernur dulu, wali kota, tidak bisa diperintah oleh BNPB," katanya.
Ia menekankan penanganan bencana seharusnya tidak menunggu status bencana ditetapkan. Deteksi dini dan pencegahan perlu dilakukan sebelum masyarakat terdampak.
"Jadi jangan sampai harus ditetapkan dulu sebuah bencana baru ditangani, itu keburu orang sudah menderita. Jadi jauh sebelum itu sudah dilakukan. Jadi deteksi dini kemudian pencegahan lebih awal kita lakukan," tuturnya.
BACA JUGA:MK Raih WTP dari BPK, 434 Rekomendasi Senilai Rp4,49 Miliar Berhasil Ditindaklanjuti
Menurutnya, karhutla berbeda dengan gempa bumi yang sulit diprediksi. Potensi karhutla dapat diketahui berdasarkan kondisi cuaca dan musim kemarau sehingga langkah pencegahan dapat dipersiapkan lebih awal.
"Apalagi sudah dipahami nih, kecuali seperti gempa enggak kita pahami kapan terjadi. Tapi kalau kebakaran, tahulah kita, diblok-blok sebetulnya sudah bisa," ujarnya.
Namun, ia menilai keterbatasan pembiayaan masih menjadi kendala dalam menjalankan upaya pencegahan tersebut.
"Cuma pembiayaannya tidak ada, anggarannya kurang memadai," katanya.
Karena itu, Komisi VIII mendorong agar anggaran BNPB lebih banyak diarahkan pada program mitigasi dan pencegahan, seperti edukasi kebencanaan, pelibatan masyarakat, serta deteksi dini.
BACA JUGA:Tingkatkan Rasio Wirausaha Nasional, IFRA 2026 Wadahi 250 Merek dan Startup Lokal
"Yang kita harapkan itu ada program. Program yang bisa dilaksanakan oleh BNPB dalam hal mitigasi maupun pencegahan," ujarnya.
"Kalau pencegahan itu kan ya ada pencerahan, ada pendidikan, ada pelibatan masyarakat," sambungnya.
Politikus PKB ini berharap penguatan program pencegahan dapat mengurangi dampak bencana sehingga pemerintah tidak hanya bertindak ketika masyarakat sudah terlanjur mengungsi.
"Jadi program itu menurut kami itu lebih menyentuh terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita. Tidak tiba-tiba sekarang sudah mengungsi karena kebakaran," pungkasnya.
Komentar (0)