Gresik (beritajatim.com) – Ancaman musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik memperkuat kesiapan menghadapi kemungkinan krisis air. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menambah dukungan anggaran penanganan kekeringan melalui Perubahan APBD 2026.
Tambahan anggaran sebesar Rp104 juta disiapkan untuk mendukung langkah penanganan sekaligus mengantisipasi meluasnya dampak kekurangan air di sejumlah wilayah.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, penanganan kekeringan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap keberlangsungan sektor pertanian yang berpotensi terdampak akibat berkurangnya pasokan air.
Menurutnya, pemerintah akan terlebih dahulu memetakan wilayah yang mengalami kesulitan air serta menghitung kebutuhan masing-masing daerah. Berdasarkan pemetaan tersebut, intervensi akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Sejumlah opsi telah disiapkan, mulai dari pengoperasian pompa, pemanfaatan sumber mata air, pengeboran sumur, hingga pemasangan jaringan pipa untuk menyalurkan air ke lokasi yang membutuhkan.
“Harapannya bisa membantu masyarakat, baik melalui pompa dari sumber mata air, pengeboran dan pemompaan, maupun pipanisasi. Dinas terkait sudah kami minta untuk menyiapkan langkah tersebut,” ujarnya, Jumat (21/8/2026).
Sementara itu, Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir menyebut tambahan dukungan anggaran bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gresik merupakan bagian dari kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.
Ia mengatakan, laporan mengenai kebutuhan air bersih mulai masuk dari sejumlah desa. Kondisi tersebut menjadi sinyal bagi pemerintah untuk segera melakukan langkah antisipasi sebelum persoalan kekurangan air semakin meluas.
“Perkiraan kemaraunya kali ini lebih panjang. Kami mendapat laporan dari BPBD bahwa sudah ada beberapa desa yang mengajukan bantuan air bersih,” ungkapnya.
Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muchammad Zaifuddin menambahkan, anggaran Rp104 juta dalam Perubahan APBD 2026 dialokasikan untuk memperkuat penanganan dan mitigasi kekeringan.
Anggaran tersebut dinilai diperlukan mengingat musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga Januari. Berdasarkan hasil koordinasi dengan BPBD Gresik, kemampuan distribusi air bersih diproyeksikan mencapai sekitar 250 tangki.
Namun, kebutuhan di lapangan mulai meningkat karena sejumlah wilayah telah mengalami penurunan ketersediaan air.
“Setelah kami konfirmasi, BPBD diproyeksikan mampu mendistribusikan sekitar 250 tangki air bersih. Sekarang sudah ada beberapa desa dari sejumlah kecamatan yang mengajukan bantuan karena mulai mengalami krisis air,” imbuhnya.
Ia menegaskan, persoalan kekeringan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat. Ketersediaan air untuk lahan pertanian juga menjadi perhatian pemerintah karena kekurangan pasokan berpotensi memengaruhi tanaman dan hasil produksi petani.
Untuk itu, pemetaan dampak terhadap sektor pertanian dilakukan bersamaan dengan pendataan kebutuhan air masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan dapat menentukan prioritas penanganan dan distribusi air berdasarkan tingkat kebutuhan serta kondisi wilayah yang terdampak. [dny/but]
Komentar (0)