Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK, Dicky Kartikoyono mengungkap aset keuangan syariah Indonesia telah mencapai Rp 3.250,22 triliun per Juni 2026.
"per Juni 2026, berapa sih sebenarnya angkanya? Rp 3.250,22 triliun Juni. Tentu angka ini angka yang cukup besar, oh ini sudah sama besarnya dengan APBN kita,” ucap Dicky saat acara Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) 2026 di Jakarta, Kamis (20/8).
Dicky mengatakan tingkat literasi keuangan syariah saat ini telah mencapai 43 persen, tetapi tingkat inklusinya masih jauh lebih rendah, yakni 13 persen.
"Hemat kami sebenarnya pertumbuhan ini baru satu indikator. Karena keberadaan dari keuangan syariah kita, sekarang ini maaf-maaf, inklusinya masih terbatas. Baru 43 persen (literasinya) kemudian inklusinya 13 persen,” jelas Dicky.
Lebih lanjut, Dicky juga melihat peluang penguatan industri keuangan syariah melalui sumber dana yang lebih besar. Salah satunya dengan meningkatkan porsi penyaluran APBN melalui perbankan syariah.
Selain itu, OJK menyoroti potensi dana dari kawasan Timur Tengah yang menurutnya masih bisa dimanfaatkan lebih optimal untuk pengembangan industri keuangan syariah Indonesia.
"Seandainya kita bisa tap sumber dana dari Middle East. Kenapa kok negara-negara di Arab senengnya invest malah ke London? Nah ini tentu pertanyaan-pertanyaan yang fundamental,” ucapnya.
Menurut Dicky, RI memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri keuangan syariah, baik dari sisi pasar domestik maupun peluang menarik investasi global.
"Kita sebagai orang muslim, kemudian kita sebagai pegiat keuangan syariah, dan bagaimana kita melihat bahwa potensi yang ada ini bisa kita manfaatkan untuk kepentingan bersama,” tutur Dicky.
Komentar (0)