Grid.ID - Aksi Dedi Mulyadi sindir pejabat yang bak mengemis tunjangan saat rakyat sedang susah ramai jadi sorotan. Ya, Gubernur Jawa Barat itu bahkan sampai meminta maaf terbuka kepada masyarakat luas.
Usut punya usut, aksi Dedi Mulyadi sindir pejabat dilakukan saat upacara Peringatan HUT ke-81 RI di halaman Gedung Sate, Bandung, Senin (17/8/2026). Pada kesempatan itu, pria yang akrab disapa KDM itu melontarkan kritik pedas terhadap budaya feodalisme di lingkungan birokrasi.
Yakni dimana sebagian pejabat daerah yang masih menuntut kenaikan tunjangan dan fasilitas. Padahal masyarakat masih mengalami kesusahan.
“Kita harus malu pada status diri kita yang seharusnya berdiri paling tegak untuk menegakkan sang saka merah putih.
Tidak terus-terusan kita berpikir menaikkan kenaikan tunjangan yang kita miliki yang menurut saya sudah besar, tidak terus-terusan menuntut fasilitas pada negara,” ujar Dedi Mulyadi dikutip Grid.ID dari Kompas.com, Rabu (20/8/2026).
Dedi juga memintar harusnya pejabat fokus pada peningkatan pelayanan publik. Karena menurutnya masih banyak warga yang hidup dalam garis kemiskinan.
Bahkan masih banyak juga yang belum mendapat pelayanan dasar.
Dari hal itu, Dedi meminta agar seluruh sistem keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ditata ulang dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya menunda berbagai pengeluaran yang bersifat pribadi atau tidak mendesak bagi pejabat negara.
“Menunda membeli mobil baru menggunakan uang negara, menunda membeli baju baru menggunakan uang negara, menunda menambah properti di rumah dinas.
Seluruh penundaan itu diarahkan untuk mengangkat derajat masyarakat,” imbuh Dedi.
Tak berhenti sampai di situ, Dedi Mulyadi sindir pejabat yang selalu meminta anggaran perjalanan dinas, rapat, hingga pengadaan fasilitas kerja yang sering diperbarui tanpa urgensi yang jelas.
“Berapa sih uang kita yang dibuangin untuk kegiatan rutinitas? Kunjungan kerja, pertemuan-pertemuan, rapat-rapat mempercantik ruangan dengan berbagai ornamen yang di dalamnya.
Misalnya IT-nya seabrek-abrek tiap tahun ganti, laptopnya ganti tiap tahun, layar digitalnya diganti tiap tahun tapi enggak punya makna gitu loh,” ungkap Dedi dikutip dari TribunJabar.id.
Ia menilai kondisi tersebut kontras dengan realitas masyarakat yang masih menghadapi kesulitan ekonomi dan akses layanan dasar.
“Uangnya habisin di ruang rapat habis puluhan juta, makannya Rp300.000. Rakyatnya tidak bisa berbuat apa-apa.
Pengen dihormat-hormat ketika kunjungan, tetapi yang dikunjunginya tetap menderita. Nah, itu kan kita enggak boleh meniru feodalisme itu karena di birokrasi itu bisa tumbuh kalau tidak segera kita sadari," tandasnya. (*)
Artikel Asli
Komentar (0)