Gerindra: Pertemuan Sekjen Parpol Koalisi untuk Perkuat Dukungan terhadap Pemerintahan Prabowo

JAKARTA, DISWAY.ID - Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong mengatakan pertemuan para sekretaris jenderal (sekjen) partai politik koalisi pemerintah di kediaman Menteri Luar Negeri Sugiono merupakan bagian dari upaya memperkuat dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Bahtra mengatakan pertemuan tersebut diinisiasi Partai Gerindra sebagai partai pendukung utama pemerintahan Prabowo.

"Gerindra kan pendukung utama Presiden Prabowo dan Pak Prabowo juga selaku Ketua Umum Partai Gerindra. Jadi kalau diinisiasi oleh Gerindra kan sesuatu yang wajar," kata Bahtra, Rabu, 19 Agustus 2026.

BACA JUGA:Tingkatkan Kesejahteraan Mustahik, BAZNAS dan Kemendukbangga/BKKBN Hadirkan Program ZCD

Menurutnya, pertemuan antarpartai koalisi perlu dilakukan secara berkala untuk menyatukan langkah dalam mengawal program strategis pemerintah.

"Saya pikir kan memang partai koalisi pemerintah harus sering ngumpul bersama dalam rangka untuk terus mendukung program-program strategis pemerintahan Presiden Prabowo," ujarnya.

Bahtra juga membantah jika pertemuan tersebut secara khusus membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Dia mengatakan para sekjen membahas berbagai hal terkait pemerintahan dan kebijakan pemerintah.

"Kalau pembahasannya sih nggak ada yang secara spesifik ya, tentu mengobrolkan banyak hal terkait dengan pemerintahan kita dan kebijakan-kebijakan pemerintah," jelasnya.

BACA JUGA:Kubu Febrie Adriansyah Keberatan Status Tersangka, Kejagung: Silakan Tempuh Praperadilan

Meski demikian, Bahtra memastikan pembahasan RUU Pemilu tetap berjalan di Komisi II DPR RI.

Menurutnya, RUU Pemilu merupakan salah satu agenda yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.

"Di Komisi II kan ditugasi oleh pimpinan DPR RI dan RUU Pemilu juga merupakan Prolegnas di 2026 ini," katanya.

Bahtra mengatakan Komisi II DPR RI sejauh ini telah memulai proses penyusunan RUU Pemilu dengan meminta masukan dari berbagai pihak.

Komisi II, kata dia, telah mengundang sejumlah pakar serta pegiat yang memiliki perhatian terhadap isu kepemiluan untuk mendapatkan pandangan dan masukan.