Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyarankan pemerintah mengubah pendekatan dalam menangani konflik dan gejolak di daerah, khususnya Aceh dan Papua. Menurutnya, persoalan yang melibatkan masyarakat tidak selalu dapat diselesaikan melalui pendekatan kekuatan.
Gatot justru mendorong pemerintah memperbesar ruang dialog dan menggunakan pendekatan teritorial untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat.
Baca Juga: Ahli Hukum Praperadilan Roy Suryo di Kasus Ijazah Jokowi Jilid 4: Prapid Ini Jalan Cari Keadilan
"Seharusnya tidak melakukan operasi tempur, tetapi operasi teritorial untuk merebut hati dan pikiran rakyat," tegas Gatot dalam webinar Kamu Bertanya, Jenderal Gatot Menjawab, dikutip Kamis (20/8/2026).
Menurut dia, pemerintah perlu memahami bahwa konflik di daerah memiliki latar belakang yang kompleks. Karena itu, penyelesaian tidak cukup hanya mengandalkan tindakan keamanan.
Gatot salah satunya menyoroti kericuhan yang terjadi di Banda Aceh pada 15 Agustus 2026. Ia menilah hal itu harus dibaca dalam konteks yang lebih luas. Ia menduga terdapat akumulasi kekecewaan masyarakat yang telah berlangsung sebelumnya.
Salah satu persoalan yang ia soroti adalah penanganan dampak banjir bandang yang melanda Aceh di November 2025.
Menurut Gatot, kemampuan pemerintah daerah dalam menangani berbagai persoalan masyarakat juga dipengaruhi oleh kapasitas APBD. Ia mengaitkan hal tersebut dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD).
Ia menilai keterbatasan anggaran dapat memengaruhi kemampuan daerah merespons persoalan masyarakat, termasuk dalam penanganan dampak bencana. Kondisi sosial dan ekonomi semacam itu tidak boleh diabaikan ketika pemerintah membaca munculnya gejolak di daerah.
Selain Aceh, Gatot menyoroti konflik yang masih terjadi di Papua. Ia menilai pendekatan terhadap wilayah itu juga perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat setempat. Alih-alih semata-mata mengedepankan kekuatan, ia mendorong pemerintah membuka ruang komunikasi dan dialog.
Menurutnya, pemerintah perlu mengetahui secara langsung apa yang menjadi tuntutan masyarakat dan mengapa konflik terus berulang. Pendekatan teritorial menurutnya bukan sekadar persoalan operasi militer, tetapi bagaimana aparat dan pemerintah hadir di tengah masyarakat untuk membangun kepercayaan.
Baca Juga: Di Balik Kemesraan Prabowo, Jokowi dan Gibran, Perbedaan Warna Politik Disinggung PAN
Gatot juga menegaskan bahwa persoalan kedua wilayah tidak dapat disederhanakan menjadi persoalan keamanan semata. Ketimpangan kesejahteraan, kebijakan pemerintah pusat, kapasitas pemerintah daerah, sejarah hubungan pusat-daerah, dan rasa keadilan masyarakat harus ikut diperhitungkan oleh pemerintah dari Presiden Prabowo.
Komentar (0)