Anggota Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo sempat mendesak Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Muhammad Masyhud buntut 601 kecelakaan kapal sejak Januari hingga Agustus 2026. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi merespons usulan tersebut.
Desakan mundur awalnya disampaikan oleh Yasti saat rapat Komisi V DPR di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026). Dia awalnya menyoroti adanya dugaan 'hengki pengki' manifes penumpang.
"Kesalahannya dari mana? KSOP. Harusnya KSOP tidak mengeluarkan izin berlayar apabila jumlah penumpangnya melebihi kapasitas. Tetapi ini tidak dilakukan. Ada apa? Kalau saya menduga bahwa ini ada permainan, ada 'hengki pengki', ya, karena bertahun-tahun seperti itu, Pak. Dan kejadian ini tidak hanya di provinsi Sulawesi Utara tetapi menyeluruh di seluruh Indonesia," kata Yasti saat rapat.
Ia kemudian menyinggung Dirjen Hubla Muhammad Masyhud yang turut hadir dalam rapat tersebut. Ia mendesak Masyhud mundur dari jabatannya karena ratusan kecelakaan kapal yang terjadi sejak awal tahun.
"Pak Dirjen saya mohon maaf, seharusnya Bapak yang bertanggung jawab penuh. Bapak harus ada budaya malu sebagai Dirjen Pak. Sudah 600 kejadian dalam kurun Januari sampai Agustus. Harusnya Bapak mundur sebagai Dirjen Perhubungan Laut. Karena Bapak tidak mampu mengelola, tidak mampu memberikan, ya, reward and punishment kepada bawahan Bapak," tegas Yasti.
Yasti menegaskan, jika Masyhud tak mau mundur, Menhub yang harus mencopot yang bersangkutan. Ia beralasan Masyhud tidak pernah mengindahkan rekomendasi KNKT.
"Kalau Bapak tidak mundur, Pak Menteri harus memundurkan, harus memberhentikan. Kita mau tunggu berapa banyak lagi nyawa manusia, Pak, yang harus mati sia-sia akibat kelalaian kita. Coba Bapak lihat rekomendasi KNKT. Berulang kali KNKT mengeluarkan rekomendasi, tidak pernah dilaksanakan oleh Dirjen Laut. Terbukti, setiap kejadian itu-itu temuannya," ujar dia.
Yasti lantas mencontoh pejabat di Korea. Menurut dia, satu kejadian saja akan membuat pejabat negara tersebut mundur.
"Di Korea, Pak, cuma satu kejadian saja, Perdana Menterinya mundur. Di Indonesia, kurun waktu delapan bulan 600 kejadian, meninggalnya 230-an, belum yang hilang dan lain sebagainya. Tidak ada yang bertanggung jawab. Dirjen Laut tenang-tenang saja. Enggak ada. Ini adalah kelemahan kita," tutur dia.
Respons MenhubMenhub Dudy lalu merespons desakan mundur terhadap bawahannya tersebut. Ia memastikan akan terus mengevaluasi kinerja jajarannya.
"Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin. Sebagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, bahwa evaluasi itu rutin kita lakukan," kata Menhub Dudy kepada wartawan usai rapat.
Namun Menhub Dudy mengatakan ada banyak item yang dipertimbangkan. Dia menegaskan akan mengevaluasi tiap individu di kementeriannya.
"Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami gitu. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi," ujar dia.
Lihat juga Video 'Temuan KNKT: KMP Mutiara Sentosa II Tak Punya Sekoci':
(maa/ygs)
Komentar (0)