Laporan terbaru Climate Catalyst dan Pusat Studi Energi UGM menunjukkan bahwa transisi industri baja ke baja hijau -- antara lain lewat penggunaan teknologi electric arc furnace -- bisa menghasilkan sederet keuntungan ekonomi bagi Indonesia, selain menurunkan emisi. Keuntungannya termasuk surplus dagang miliaran dolar.
EAF adalah teknologi pembuatan baja dengan melebur bahan baku seperti besi tua (scrap) atau direct reduced iron (DRI) menggunakan busur listrik. Teknologi ini dinilai lebih menguntungkan bagi industri baja nasional karena berbasis listrik dan memungkinkan penggunaan besi tua sebagai bahan baku baja.
Direktur Indonesia Climate Catalyst Arief Aziz mengatakan, sebelumnya, langkah menuju keberlanjutan sering kali dianggap sebagai beban bagi perekonomian. Namun, sekarang kondisinya berbalik.
“Saat ini, makin banyak yang menyadari bahwa hal tersebut bukan hanya peluang strategis untuk pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, tetapi juga terdapat risiko yang sangat besar jika kita mempertahankan kondisi business-as-usual,” kata dia, seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (19/8).
Laporan bertajuk Green Steel for Growth: The Economic Case for Steel Decarbonisation in Indonesia tersebut memodelkan tiga skenario ekonomi, yakni Business-as-Usual dimana tidak ada kebijakan khusus untuk mendorong transisi; Gradual Transition atau Transisi Bertahap; dan Accelerated Transition atau Transisi yang Dipercepat.
Skenario Transisi Bertahap memperhitungkan penerapan harga karbon sebesar US$25 per ton emisi, target pengadaan hijau sebesar 35 persen pada 2050, dan ekspansi moderat pada produksi baja dengan teknologi EAF yang berbasis listrik untuk menggantikan teknologi Blast Furnace-Basic Oxygen Furnace (BF-BOF) yang menggunakan batu bara kokas dan kokas.
Sedangkan, skenario Transisi yang Dipercepat memperhitungkan harga karbon sebesar US$50 per ton emisi, target pengadaan hijau sebesar 70 persen pada 2050, serta mandat bagi fasilitas baru yang rendah emisi mulai 2027.
Hasil pemodelan ekonomi menunjukkan bahwa skenario Transisi yang Dipercepat dapat memberikan sejumlah dampak positif bagi Indonesia.
Pertama, mengubah defisit perdagangan baja sebesar US$405 juta (Rp6,48 triliun) menjadi surplus sebesar US$8,2 miliar (Rp131,2 triliun). Sebab, transisi disebut akan menempatkan Indonesia pada posisi yang baik untuk menghadapi mekanisme perdagangan internasional seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa, sekaligus menjangkau pasar Asia Pasifik yang terus tumbuh untuk baja rendah emisi.
Kedua, meningkatkan kesejahteraan atau welfare gains sebesar US$34 miliar (Rp544 triliun) bagi Indonesia selama 2025-2050.
Ketiga, peralihan ke teknologi EAF menciptakan lebih banyak lapangan kerja dibandingkan BF-BOF, dengan permintaan tenaga kerja di sektor pembuatan baja sekunder diproyeksi tumbuh lebih dari 64 persen pada 2050.
Di sisi lain, menunda transisi dan meneruskan investasi pada pabrik baja berbasis batu bara disebut akan menimbulkan risiko aset terlantar senilai US$35 miliar (Rp560 triliun). Hal ini seiring dengan semakin ketatnya standar emisi dalam perdagangan internasional seperti CBAM Uni Eropa.
Untuk semakin mendukung transisi, pemerintah disarankan menetapkan target pengadaan baja rendah karbon untuk proyek konstruksi pemerintah guna menciptakan permintaan yang lebih stabil. Kemudian, memperluas Standar Nasional Indonesia (SNI) baja dengan memasukkan pengungkapan intensitas karbon.
Pemerintah juga disarankan memformalkan rantai pasok besi tua domestik dan mempermudah produsen baja mengakses energi terbarukan yang andal dan terjangkau.
“Indonesia tidak boleh memperlakukan transisi baja hijau hanya sebagai biaya dekarbonisasi yang harus diminimalkan, melainkan sebagai peluang industri yang harus dipetik. Risiko yang lebih besar adalah menunda transisi dan mengunci investasi pada aset yang dapat segera menjadi tidak kompetitif,” kata Peneliti Utama di Pusat Studi Energi UGM Ardyanto Fitrady.
Skenario Transisi Baja ke Baja Hijau (Climate Catalyst dan Pusat Studi Energi UGM)
Industri baja nasional disebut tengah menghadapi tekanan. Tekanan tersebut sudah terjadi jauh sebelum kebijakan dekarbonisasi.
Beberapa produsen skala menengah melakukan pemutusan hubungan kerja. Sementara itu, tingkat pemanfaatan kapasitas rata-rata industri hanya mencapai 62 persen, jauh di bawah ambang batas 80 persen yang diperlukan untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan.
Menurut pemetaan Climate Catalyst dan Pusat Studi Energi UGM, akar permasalahannya adalah model produksi yang secara struktural tidak kompetitif. Produsen baja yang menggunakan teknologi BF-BOF masih bergantung pada impor batu bara kokas dan kokas yang bersumber dari Tiongkok.
“Ketergantungan ini tidak dapat diatasi melalui kebijakan domestik dan membuat margin produsen rentan terhadap fluktuasi harga di pasar internasional,” demikian tertulis dalam ringkasan laporan.
Di tengah kondisi ini, ekspor baja Tiongkok memecahkan rekor hingga mencapai 118 juta ton pada 2024 dan meningkatkan tekanan terhadap pasar regional dengan harga yang sulit ditandingi oleh produsen Indonesia.
Transisi ke teknologi EAF saja dinilai bisa secara langsung mengatasi sederet kelemahan struktural. Sebab, “Listrik domestik menggantikan batu bara kokas impor,” demikian tertulis. Selain itu, scrap atau besi tua yang bersumber dari dalam negeri bisa menjadi bahan baku pengganti untuk baja.
Dengan penggunaan teknologi ini, baja Indonesia juga bisa mendapatkan akses ke segmen pasar premium yang semakin mengutamakan baja rendah karbon yang telah terverifikasi.
Komentar (0)