Pemerintah pusat telah menyalurkan dukungan anggaran awal sebesar Rp 44 miliar untuk membantu penanganan wilayah yang terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Apabila kebutuhan di lapangan terus meningkat, anggaran tersebut dipastikan masih dapat ditambah.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa opsi penambahan alokasi dana darurat tersebut nantinya akan dilaporkan secara berkala kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Kita lihat nanti. Saya bilang ke Pak Bupati, pakai dulu itu. Nanti kalau kurang, katakan ke kami, nanti kami laporkan ke Bapak Presiden. Nanti Presiden pasti akan menyiapkan anggaran lebih untuk daerah yang terkena bencana seperti ini,” ujar Purbaya dalam keterangan tertulis, Rabu (19/8).
Purbaya berkomitmen penuh bahwa dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk mitigasi bencana di daerah akan diberikan secara fleksibel sesuai dengan tingkat kebutuhan riil, mulai dari fase tanggap darurat hingga tahapan pemulihan pascabencana. Saat ini, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan terus memantau ketat kondisi kesehatan fiskal pemerintah daerah yang terdampak.
Langkah pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan pemda tetap memiliki kapasitas dan dukungan pendanaan yang memadai dalam situasi krisis.
Meski fokus utama pemerintah saat ini masih diarahkan pada penanganan tanggap darurat di lapangan, perhitungan kebutuhan anggaran untuk perbaikan infrastruktur dan pemulihan jangka panjang juga sudah mulai dikalkulasikan secara cermat berdasarkan dinamika di lapangan.
“Di pusat mulai mengalkulasi hal itu, dan sedang menyiapkan anggaran sesuai yang dibutuhkan, tentunya dengan persetujuan Bapak Presiden. Kita menunggu persetujuan Bapak Presiden,” terangnya.
Selain itu, Purbaya memastikan ketersediaan alokasi anggaran khusus untuk mendukung operasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selalu tersedia sesuai dengan usulan dan kebutuhan penanganan darurat.
Di samping aspek pendanaan, ia menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan distribusi bantuan, baik berupa barang logistik maupun dukungan finansial langsung, guna menjamin seluruh kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi dengan baik.
“Yang paling penting kalau ada kebutuhan daerah harus lancar penyaluran barangnya dan dananya. Kita akan mengecek terus,” tegasnya.
Komentar (0)