Menteri Lingkungan Hidup RI Moh Jumhur Hidayat menilai kehadiran BRICS berpotensi memperkuat tata kelola lingkungan hidup global yang lebih representatif dan efektif, terutama dengan membuka ruang bagi kearifan lokal dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan.
Pernyataan tersebut disampaikan Jumhur dalam Pertemuan Menteri Lingkungan negara-negara anggota BRICS di New Delhi, India, Selasa (18/8/2026). Forum tersebut dihadiri oleh 10 dari 11 negara anggota BRICS dan diawali dengan sambutan Menteri Lingkungan, Kehutanan, dan Perubahan Iklim India, Shri Bhupender Yadav.
Dalam kesempatan itu, Jumhur juga menyayangkan masih adanya negara maju dengan kekuatan ekonomi besar yang memilih mundur dari tanggung jawab kolektif untuk mengatasi polusi dan perubahan iklim, padahal kontribusi emisi global mereka masih sangat besar.
Menurutnya, cara dunia mengelola sumber daya alam, membentuk lanskap, mencegah degradasi lingkungan, serta membangun ketahanan akan menentukan keberlanjutan pembangunan di masa depan.
Indonesia, lanjut Jumhur, juga menegaskan pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati darat maupun laut sebagai fondasi ekosistem yang sehat, ketahanan iklim, dan pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Ia mengungkapkan Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Tercatat terdapat lebih dari 300 ribu spesies yang diketahui, termasuk 9,7% tumbuhan berbunga dunia, 14% mamalia, serta 18,6% burung.
Di sektor kelautan, ekosistem Indonesia yang berada di kawasan Segitiga Karang memiliki sekitar 23% hutan mangrove dunia, 16% spesies ikan laut global, 10% spesies karang dunia, serta menjadi habitat berbagai reptil dan mamalia laut. Kekayaan hayati tersebut menopang jasa ekosistem yang berperan penting dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sekaligus menopang ketahanan jutaan mata pencaharian.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17 ribu pulau dan lebih dari 60% penduduk tinggal di wilayah pesisir, Indonesia disebut berada di garis depan menghadapi dampak perubahan iklim.
Kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, serta berbagai bencana terkait iklim, menurut Jumhur, telah berdampak terhadap masyarakat di berbagai wilayah dan berpotensi menghambat pembangunan, mengganggu mata pencaharian, hingga mendorong kelompok rentan kembali ke jurang kemiskinan.
"Oleh karena itu, bagi Indonesia, adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran. Ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kita. Kita telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026–2030 sebagai peta jalan menuju Indonesia yang tangguh terhadap iklim dan sebagai dukungan terhadap Visi Indonesia Emas 2045," ujar Jumhur.
Selain menekankan pentingnya sains dalam menghadapi perubahan iklim, Jumhur mengatakan solusi berkelanjutan juga harus memanfaatkan pengetahuan tradisional yang telah berkembang di masyarakat.
Menurutnya, masyarakat lokal merupakan pihak yang pertama merasakan dampak perubahan iklim sekaligus memiliki pengetahuan mengenai pola cuaca dan pengelolaan sumber daya alam yang dapat mendukung upaya adaptasi.
Baca Juga: KLH Perkuat Pengelolaan Limbah B3 dan Medis, Jumhur Hidayat Tekankan Keterlacakan
Baca Juga: Jumhur Hidayat: Menghardik MBG, Berhadapan dengan Saya
Dalam forum tersebut, Indonesia memperkenalkan tiga praktik tradisional yang dinilai berhasil mendukung ketahanan iklim, yakni sistem irigasi Subak di Bali yang mengintegrasikan pengelolaan air, kerja sama masyarakat, dan nilai spiritual; Sasi Lompa di Maluku sebagai sistem pengelolaan perikanan berkelanjutan; serta Awig-Awig di Bali sebagai sistem hukum adat berbasis masyarakat.
"Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa hidup selaras dengan alam bukan hanya warisan budaya, tetapi juga alat yang ampuh untuk adaptasi dan ketahanan iklim, khususnya dengan memperkuat pendekatan berbasis masyarakat untuk mengelola air, ekosistem, dan sumber daya alam dalam menghadapi dampak iklim," kata Jumhur.
Komentar (0)