Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengungkapkan sekitar 400 sekolah terdampak gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ia meminta pemerintah segera menginventarisasi tingkat kerusakan bangunan sekolah dan menyiapkan langkah agar proses belajar mengajar tetap berjalan.
"Ya, per hari ini kami sudah menerima data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentunya serta dari Pemerintah Daerah kurang lebih sekolah yang terdampak itu 400 sekolah kurang lebih per hari ini. Ah ini masih terus berkembang karena kami meminta untuk diklasifikasikan rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan," kata Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8).
Lalu mengatakan pendataan masih dilakukan karena dampak gempa tidak hanya dirasakan di NTT. Sejumlah daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya Kabupaten Bima dan Kota Bima, juga terdampak gempa tersebut.
"Nah saya rasa ini masih terus berkembang karena dampak gempa ini ternyata tidak hanya di Nusa Tenggara Timur, ada sebagian Nusa Tenggara Barat terutama di Kabupaten Bima, kemudian Kota Bima yang mengalami dampak dari terjadinya gempa NTT beberapa waktu yang lalu," ujarnya.
Menurut Lalu, pemerintah perlu segera menangani sekolah yang mengalami kerusakan, terutama bangunan yang masuk kategori rusak berat.
"Nah upaya yang dilakukan hari ini selain memutakhirkan data, tentu langkah-langkah cepat dalam rangka merevitalisasi bahkan membangun kembali bangunan-bangunan yang tergolong bangunan sekolah ini yang tergolong rusak berat itu terus dilakukan," tuturnya.
DPR Minta Data Guru dan Siswa TerdampakSelain kondisi fisik bangunan sekolah, Komisi X DPR meminta pemerintah mendata warga sekolah yang terdampak gempa. Pendataan tersebut meliputi guru, siswa, dan tenaga kependidikan lainnya.
"Kemudian di samping melihat bangunan sekolah, kami juga meminta untuk menginventarisir guru, siswa, dan tenaga pendidik lainnya yang terdampak akibat gempa. Nah sekarang sedang dihitung, tetapi DPR sudah membentuk Satgas Bencana dan langsung dipimpin oleh pimpinan DPR sendiri sudah meninjau langsung ke Nusa Tenggara Timur dan sudah memberikan bantuan," jelas Lalu.
Lalu memastikan proses belajar mengajar tidak boleh berhenti terlalu lama akibat bencana. Ia mendorong pemerintah pusat dan daerah segera mencari solusi, termasuk menggunakan sekolah darurat apabila diperlukan.
"Ya tentu kami tidak menginginkan adanya bencana ini kemudian pendidikan kita akan terhenti lama. Kami ingin bahwa proses belajar mengajar terus berjalan di saat gempa yang sampai dengan hari ini memang masih berlangsung gempa susulan. Tetapi kami menginginkan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah agar proses belajar mengajar untuk anak-anak kita yang ada di NTT terus berjalan. Seperti itu," ungkapnya.
Ia meminta jumlah sekolah darurat disesuaikan dengan kondisi sekolah yang terdampak. Sekolah yang masih memungkinkan digunakan tetap dapat dimanfaatkan, sedangkan sekolah dengan kerusakan berat dapat menggunakan fasilitas darurat seperti tenda.
"Nah jumlah sekolah daruratnya ya tentu menyesuaikan. Kalau ternyata sekolah existing-nya masih bisa dilakukan ya tentu diinventarisir, tetapi lagi-lagi bahwa kami menyarankan agar belajar di sekolah darurat terlebih dahulu. Apakah nanti disiapkan berupa tenda atau ditempatkan di sekolah yang memang tidak terdampak oleh gempa tersebut," pungkas Lalu.
Komentar (0)