Pantau - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan menekankan penguatan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) harus dilakukan bersama-sama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Penguatan tersebut diperlukan mulai dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, kapasitas pelayanan, koordinasi lintas sektor, hingga dukungan anggaran.
"Penguatan UPT PPA perlu dilakukan bersama antara pemerintah pusat dan daerah, mulai dari kelembagaan, sumber daya manusia, kapasitas layanan, koordinasi lintas sektor, hingga dukungan penganggaran," kata Wamen PPPA Veronica Tan.
Pernyataan tersebut disampaikan Veronica saat melakukan kunjungan kerja ke UPT PPA Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Pemerintah Petakan Kebutuhan Penguatan UPT PPADalam kunjungan tersebut, Kementerian PPPA mendengarkan secara langsung berbagai kendala dalam penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak di Kota Yogyakarta.
Kendala tersebut disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta serta UPT PPA Kota Yogyakarta.
Pemerintah pusat bersama pihak terkait juga berupaya mencari solusi atas berbagai kebutuhan dukungan yang diperlukan UPT PPA dari pemerintah pusat.
Veronica menekankan pemerintah perlu memahami kondisi pelayanan UPT PPA secara menyeluruh sebelum menentukan bentuk dukungan yang akan diberikan.
Evaluasi tersebut mencakup kapasitas UPT PPA, jumlah kasus yang ditangani, jenis layanan yang diberikan, jumlah sumber daya manusia yang tersedia, serta pola koordinasi dengan pemerintah daerah dan Kementerian PPPA.
"UPT PPA ini harus kita lihat secara terbuka, mulai dari kapasitas, jumlah kasus yang datang, layanan yang diberikan, jumlah sumber daya manusia, sampai koordinasinya dengan pemerintah daerah dan KemenPPPA. Dari situ kita bisa melihat apa yang memang perlu diperkuat," kata Veronica Tan.
Pemetaan kondisi secara menyeluruh diperlukan agar pemerintah dapat mengidentifikasi bagian yang masih membutuhkan penguatan dan menentukan bentuk intervensi yang sesuai.
Inovasi Yogyakarta Dinilai Bisa Menjadi PembelajaranKementerian PPPA menilai UPT PPA Kota Yogyakarta telah memiliki sejumlah praktik dan inovasi yang dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain.
Menurut Veronica, pengalaman daerah yang berhasil membangun layanan dengan baik perlu didokumentasikan dan dikembangkan lebih lanjut.
Dokumentasi tersebut dapat menjadi rujukan pemerintah dalam memperkuat sistem dan layanan perlindungan perempuan dan anak di daerah lainnya.
Inovasi dan konsep pelayanan yang telah berjalan dengan baik juga dapat dipelajari untuk direplikasi maupun disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
"Daerah yang sudah berinovasi dan memiliki konsep yang baik harus kita lihat dan pelajari. Kalau memang baik, kita bisa jadikan contoh untuk diterapkan di tempat lain. Namun, penguatan UPT PPA juga harus didukung dengan posisi kelembagaan dan jenjang karier yang kuat agar dapat melakukan koordinasi dan intervensi lintas sektor dengan lebih optimal," kata Veronica Tan.
Kelembagaan dan Jenjang Karier Perlu DiperkuatSelain inovasi pelayanan, Veronica menekankan pentingnya memperkuat posisi kelembagaan UPT PPA agar unit tersebut memiliki kapasitas memadai dalam menjalankan tugas perlindungan perempuan dan anak.
Penguatan juga diperlukan terhadap jenjang karier sumber daya manusia yang bekerja di UPT PPA agar pelayanan didukung tenaga dengan kapasitas yang memadai dan keberlanjutan karier.
Posisi kelembagaan dan jenjang karier yang kuat diharapkan membuat UPT PPA mampu menjalankan koordinasi serta intervensi lintas sektor secara lebih optimal dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak.
Komentar (0)