Sehingga, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam pengembangan Kopdes Merah Putih.
IDXChannel - Direktur Institute Soekarno Hatta Muhammad Hatta Taliwang menilai koperasi perlu terhubung dengan rantai industri. Sebab, koperasi akan sulit berkembang apabila hanya menjalankan aktivitas perdagangan tanpa memiliki hubungan yang jelas dengan pemasok, industri, maupun pasar.
"Lalu tidak masuk rantai industri. Nah, maksudnya kalau di rantai industri, barang apa yang memang mau ditaruh sudah ada rantai komunikasinya," ujarnya dalam diskusi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Hal tersebut menjadi tantangan bagi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih agar keberadaannya tidak hanya menjadi unit distribusi barang di tingkat desa. Kopdes dinilai perlu memiliki model bisnis yang jelas dan terhubung dengan potensi ekonomi desa, sehingga aktivitas koperasi dapat menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.
Maka dari itu, sejumlah persoalan banyak membuat koperasi di Indonesia mengalami kegagalan. Sehingga, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam pengembangan Kopdes Merah Putih.
Hatta menilai rendahnya rasa saling percaya antaranggota menjadi salah satu faktor yang membuat koperasi sulit berkembang. Kondisi itu berbeda dengan koperasi di Jepang yang ditopang tingkat kepercayaan dan kedisiplinan anggotanya.
"Mengapa koperasi banyak gagal di Indonesia? Saya pertama, beda dengan di Jepang. Di Jepang itu koperasi, anggotanya rasa saling percayanya tinggi. Kalau di sini rasa saling curiganya tinggi," kata Hatta.
Menurut Hatta, persoalan tersebut relevan menjadi perhatian dalam pengembangan Kopdes Merah Putih. Sebab, koperasi desa tidak cukup hanya dibentuk secara kelembagaan, tetapi harus mampu membangun kepercayaan dan rasa memiliki dari masyarakat yang menjadi anggotanya.
Selain kepercayaan, Hatta menyoroti kualitas manajemen koperasi. Dia mengatakan masih terdapat koperasi yang pengurusnya tidak memahami akuntansi, bisnis, dan pengelolaan usaha secara profesional.
"Begitu juga manajemennya. Kalau di kita ini kan ada pengurusnya tidak tahu akuntansi, tidak paham bisnis, tidak profesional," katanya.
Menurutnya, aspek profesionalisme menjadi penting apabila Kopdes Merah Putih ingin menjadi kekuatan ekonomi di tingkat desa. Padahal, pengelolaan koperasi harus didukung sumber daya manusia yang memahami bisnis serta mampu mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.
Hatta juga mengkritik pola pembentukan koperasi yang dilakukan secara top-down. Kata dia, koperasi yang sehat semestinya dibangun berdasarkan kesepakatan dan musyawarah para anggota.
"Koperasi kita itu didirikan top-down. Padahal kalau koperasi menurut Bung Hatta itu harus dari kesepakatan, musyawarah dan sebagainya dari anggota. Itu baru bisa jadi sehat," ujar Hatta.
Karena itu, pengembangan Kopdes Merah Putih dinilai perlu memastikan keterlibatan masyarakat desa sebagai anggota sekaligus pemilik koperasi. Dengan demikian, koperasi tidak sekadar menjadi lembaga yang hadir karena program pemerintah, tetapi tumbuh berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat desa.
Hatta turut menyoroti persoalan tata kelola dan korupsi yang menurutnya menjadi salah satu masalah koperasi di Indonesia. Dia menilai aspek pengawasan dan transparansi harus diperkuat agar koperasi tidak kembali menghadapi persoalan yang sama.
Selain itu, pendidikan perkoperasian juga menjadi perhatian. Hatta menyebut Indonesia memiliki Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) di Bandung, namun menilai pendidikan koperasi masih perlu diperkuat agar mampu menghasilkan pengelola koperasi yang profesional.
Dengan demikian, ujar Hatta, keberhasilan Kopdes Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh pembentukan kelembagaan dan dukungan pemerintah. Kepercayaan anggota, profesionalisme pengurus, tata kelola yang sehat, keterhubungan dengan rantai industri, serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor penting agar koperasi desa dapat bertahan dan berkembang.
Kopdes Merah Putih pun menghadapi tantangan untuk membuktikan koperasi desa dapat menjadi instrumen penguatan ekonomi masyarakat, bukan sekadar program pembentukan badan usaha di tingkat desa.
(Dhera Arizona)
Komentar (0)