HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar sekaligus Ketua Dewan Lingkungan, Melinda Aksa, menegaskan perlunya pengelolaan sampah yang dimulai dari tingkat rumah tangga hingga RT di Kecamatan Manggala. Hal ini disampaikan dalam rapat evaluasi program pengelolaan sampah yang digelar usai Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (SMEP) pada Selasa, 18 Agustus 2026.
Melinda mendorong setiap RT di Kecamatan Manggala untuk memiliki dua hingga tiga teba sebagai sarana pengelolaan sampah organik dari sumbernya. Ia juga meminta agar fasilitas tersebut tidak hanya tersedia, tetapi dimanfaatkan dan dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat.
“Pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah dan lingkungan masing-masing. Kita ingin setiap RT mampu mengelola sampahnya, sehingga yang keluar dari lingkungan benar-benar hanya residu,” jelas Melinda.
Lebih lanjut, ia menyoroti praktik pembakaran sampah dan pembuangan sampah sembarangan yang masih terjadi. Menurutnya, persoalan ini membutuhkan pengawasan yang lebih ketat serta keterlibatan aktif dari jajaran wilayah dan masyarakat.
Dalam evaluasi, Kelurahan Tamangapa menjadi fokus perhatian dengan 7 RW dan 43 RT, didukung oleh 18 teba dan 4 Bank Sampah Unit (BSU). Melinda mendorong Kluster Berlian di Tamangapa untuk menjadi model percontohan pengelolaan sampah mandiri yang dapat direplikasi ke lingkungan lain.
“Kalau ada lingkungan yang sudah berjalan baik, kita jadikan contoh dan direplikasi. Jangan berhenti pada satu titik, tetapi diperluas ke lingkungan lainnya,” katanya.
Selain Tamangapa, evaluasi juga mencakup tujuh kelurahan lainnya di Manggala yang memiliki berbagai fasilitas pengelolaan sampah seperti teba, BSU, urban farming, dan TPS3R. Beberapa kelurahan juga mengembangkan budidaya maggot dan mendapat dukungan CSR untuk pengadaan mesin pencacah organik.
Melinda menekankan pentingnya pengawasan terhadap sumber sampah dari sektor hotel, restoran, kafe (Horeka), serta dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan bahwa setiap sumber sampah harus bertanggung jawab atas pengelolaannya agar tidak membebani sistem pengangkutan pemerintah.
“Semua pihak harus bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan. Masyarakat kita dorong untuk tertib, sektor usaha dan dapur MBG juga harus melakukan hal yang sama,” tegas Melinda.
Pengawasan juga diperkuat di wilayah rawan pembuangan sampah, termasuk kawasan perbatasan Perumahan Moncongloe yang masih menjadi titik pembuangan sampah sembarangan.
Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Aswin Kartapati, turut mendorong pembentukan Bank Sampah Unit di setiap RW sesuai surat edaran yang berlaku. Ia menilai sosialisasi berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan partisipasi warga, khususnya mereka yang masih enggan melakukan pemilahan sampah.
Melinda menegaskan bahwa evaluasi setelah SMEP bukan hanya untuk melihat capaian jumlah fasilitas, melainkan memastikan program benar-benar berdampak pada pengurangan sampah.
“Yang kita kejar bukan hanya berapa banyak teba atau bank sampah yang dibangun, tetapi seberapa banyak sampah yang berhasil kita kelola dari sumbernya. Ini harus menjadi gerakan bersama dari RT, RW, kelurahan sampai kecamatan,” pungkas Melinda. (*/)
Komentar (0)